Frensia.id – Sri Lumatus Sa’adah, resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Perdata Islam dalam acara Pengukuhan Guru besar Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Rabu (3/7/2025). Ia menjadi perempuan pertama yang meraih jabatan akademik tertinggi di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul “Menggagas Pelaksanaan Kewarisan Berbasis Kemaslahatan dan Kearifan Lokal”, Sri Lumatusmenawarkan pendekatan baru dalam praktik kewarisan Islam. Ia menyoroti bagaimana masyarakat di Jember dan Lumajang tidak sepenuhnya menerapkan pembagian warisan secara tekstual sebagaimana diatur dalam surah An-Nisa ayat 11.
“Kenyataannya, saya melihat — bahkan dalam keluarga saya sendiri — ketentuan dua banding satu tersebut tidak sepenuhnya digunakan. Bahkan, tokoh elit agama seperti para kiai juga tidak menerapkan pembagian 2:1, melainkan lebih mengedepankan prinsip-prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam keluarga,” paparnya di hadapan civitas akademika dan tamu undangan.
Guru Besar kelahiran Tulugangung ini menguraikan bahwa hukum kewarisan Islam selama ini dipahami secara tekstual, namun dalam praktiknya sering berhadapan dengan dinamika sosial dan budaya lokal. Ia menyebut bahwa hukum Islam tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan dalam ruang sosial-budaya dan ekonomi tertentu.
“Hukum Islam tidaklah turun begitu saja dalam ruang yang kosong, tetapi merupakan hukum yang hadir dalam ruang sosial, budaya, bahkan ekonomi masyarakat. Sehingga, hukum Islam itu sendiri menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari konteks sosio-kultural masyarakat,” ujarnya.
Ia tidak menafikan adanya kritik dari ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Al-Syatibi, yang memandang pelanggaran terhadap nash sebagai hal yang tidak dapat dikompromikan. Namun, Sri Lumatus juga menunjukkan bahwa perkembangan fiqih modern memberikan ruang bagi pendekatan kontekstual, seperti yang diajukan oleh Fazlur Rahman dengan teori double movement-nya.
Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi pijakan untuk mengakomodasi nilai-nilai lokalitas tanpa mengingkari esensi syariat. “Dengan demikian, hukum Islam yang diharapkan adalah hukum yang mengakomodir kepentingan dan nilai-nilai kebaikan menurut lokalitas atau kearifan lokal,” tandasnya.
Pengukuhan Sri Lumatus Sa’adah menandai capaian penting tidak hanya bagi dirinya secara pribadi, tetapi juga bagi pemberdayaan akademisi perempuan di lingkungan UIN KHAS Jember dan pengembangan keilmuan hukum Islam yang inklusif, adil, dan kontekstual
