Frensia
Frensia.id- Wakil Ketua Pimpinan Cabang (PC) Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Kencong, Ridwan Khamid memberikan kritikan keras terhadap pemerintah yang dianggapnya justru mengakumulasi keresahan Masyarakat.
Kritikan dengan dasar yang sama tidak sekedar ditujukan kepada pemangku kebijakan, tetapi juga pada aktivis organisasi yang dianggapnya telah bungkam dalam memberikan masukan dan respon pada penguasa.
Hal tersebut ia ucapkan pada Jum’at (16/10/26), saat memberi keterangan dan respon terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
“Kita hidup di masa yang aneh. Di satu sisi, negara begitu aktif melahirkan kebijakan. Satu per satu regulasi disahkan, sering kali dengan kecepatan yang mengejutkan. Namun di sisi lain, masyarakat justru merasakan akumulasi keresahan yang semakin menumpuk”, ungkap Ridwan.
Menurut Ridwan, kebijakan pemerintah cenderung memaksa dan tidak berpartisipasi kepada rakyat, Dimana bencana terus mengintai. Saat musim hujan kebanjiran dan kemarau kebakaran.
“Kebijakan yang lahir terkesan memaksa. Tidak partisipatif. Jauh dari nadi rakyat kecil yang harus berhadapan langsung dengan asap karhutla, dengan banjir yang datang tiap hujan, dengan harga yang naik, dengan tanah yang semakin sempit. Ketika masyarakat bertanya, jawaban yang didapat seringkali adalah pembenaran, bukan penjelasan. Ketika masyarakat menolak, yang hadir bukan dialog, melainkan pendekatan yang terkesan menindas”, tegas aktivis Nahdliyin kelahiran Gumukmas, Jember.
Lebih lanjut Ridwan yang merupakan hidup dan tumbuh dalam ekosistem NU menyayangkan saat kebijakan negara melenceng tidak terdapat kritik.
“Dulu, kita mengenal kontrol sosial yang kuat. Ketika kebijakan negara melenceng, ada suara dari mimbar-mimbar masjid, dari pesantren, dari tokoh agama yang berkopyah dan bergamis yang mengingatkan dengan lembut tapi tegas. Ada suara akademisi bergelar di kampus yang membedah kebijakan dengan data. Ada aktivis berseragam organisasi keagaman, mahasiswa, berbagai macam logonya dan puluhan organisasi besar lainnya yang gagah berdiri di garda terdepan membela rakyat. Lantang, Berani, Gagah Lalu sekarang? Hening”, paparnya.
Ridwan mempertanyakan eksistensi organisasi yang mampu meberikan masukan atas kebijakan pemerintah.
Padahal organisasi di negeri ini begitu banyak. Jumlahnya ribuan. Logonya ada di mana-mana. Seragamnya masih gagah dipakai saat pelantikan dan seremonial. Tapi di saat hutan terbakar, di saat hukum terasa tumpul ke atas tajam ke bawah, di saat kebijakan terasa tidak adil bagi orang miskin, di saat banjir dan longsor menjadi berita tahunan — suara itu tidak terdengar lagi” ungkapnya.
Menurutnya, Inilah krisis yang lebih dalam dari sekadar karhutla atau korupsi. Ini adalah krisis hilangnya tanggung jawab moral.
“Negara memang memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan. Tapi tanpa kontrol sosial dari tokoh agama, akademisi, dan aktivis, kekuasaan itu akan berjalan tanpa rem. Dan tanpa rem, kebijakan yang lahir pasti akan menabrak rakyatnya sendiri. Kita tidak butuh lebih banyak seragam baru. Kita butuh keberanian lama untuk Kembali”, pungkasnya.
