FRENSIA.ID – Kemacetan parah menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi terjadi nyaris sepanjang tahun 2026, asosiasi sopir Logistik Indonesia menuntut agar Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turun tangan.
Hal ini menyusul banjirnya keluhan dari ratusan sopir Logistik yang mengalami kerugian hingga Rp. 500 ribu per hari akibat kemacetan berkepanjangan di jalur utama Situbondo-Banyuwangi. Selain itu, kemacetan juga memicu waktu tempuh kian panjang sehingga mengurangi jumlah trip yang diambil oleh sopir angkutan logistik.
Koordinator ASLI Slamet Barokah menegaskan, kondisi ini sepatutnya menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat terutama oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
“Menko harus turun tangan, ini murni karena persoalan kapasitas infrastruktur yang harus ditambah. Botol isi 1 liter diisi 10 liter ya begini jadinya,” tegas Slamet, Sabtu (14/11/26).
Menurutnya, cuaca juga menjadi pemicu kemacetan. Namun, hal tersebut bukan menjadi penyebab utama lantaran pada bulan-bulan sebelumnya saat kondisi air tidak surut pun kemacetan terjadi hingga belasan kilometer.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh pihaknya, setiap hari tidak kurang dari 500 sopir Logistik yang harus berjibaku dengan kemacetan sepanjang hari. Di kantung kantung parkir, mereka rata-rata menghabiskan waktu lebih dari 12 jam untuk menunggu antrian menyeberang.
“Bayangkan, setiap hari ada 500 sopir Logistik yang harus kejebak macet dan tertahan di kantung parkir sampai sehari penuh. Mulai subuh itu sampai jam 7 malam,” imbuhnya.
Ia berharap, menko yang membidangi terkait peningkatan kapasitas infrastruktur harus turun ke Ketapang dan melihat langsung kondisi penderitaan ribuan sopir akibat kapasitas pelabuhan yang tidak berimbang dengan meningkatnya jumlah volume kendaraan yang meningkat signifikan.
“Ayo lah, turun ke bawah. Lihat masyarakat nya ini. Selesaikan persoalan kemacetan menahun akibat infrastruktur yang jelas-jelas sudah tidak memadai bagi volume kendaraan yang melintasi Ketapang – Gilimanuk,” jelas Slamet.
Ia menambahkan, pemerintah sepatutnya mempertimbangkan urgensi kebijakan. Dimana saat ini kemenhub tengah mempersiapkan penerapan zero ODOL 2027, sedangkan polemik sarana dan prasarana belum memadai.
“Apakah mungkin zero ODOL 2027 bisa di laksanakan. Sementara sarana dan prasarananya belum memadai,” pungkas Slamet.
Angkutan logistik juga kian terhimpit dengan naiknya tarif angkutan dari Rp. 4 juta menjadi Rp. 5 juta per armada sekali jalan. Ia berharap, pemerintah dapat memberikan jalan keluar atas kondisi yang tidak menguntungkan bagi ribuan sopir Logistik tersebut (Qhobid Z)
