FRENSIA.ID – Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono atau Budi Pink merespons terkait adanya gelombang aksi demonstrasi dari sejumlah pegiat sound horeg di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Senin (16/11/2026), kemarin.
“Saya minta sound system semuanya harus mau diatur. Karena nggak mungkin semua senang. Pastinya ada yang nggak senang, ada yang senang,” kata Budi, Selasa (17/11/2026).
Menurut Budi, dengan polemik pro-kontra demikian, sehingga perlu pengaturan untuk ukuran volume atau desibel (dB) sound yang harus disepakati bersama pegiat sound.
“Desibel itu berapa kapasitasnya? Kalau desibel kita sulit. Berapa Sub (Subwoofernya)? Paling tidak, amannya itu antara 8 (Subwoofer) itu sudah aman,” ujanrya.
Meskipun Budi menyadari bahwa pengaturan desibel sound memang cukup sulit untuk diatur.
“Orang konvoi aja desibelnya tinggi. Paling tidak Sub,” ucapnya.
Kata Budi untuk menyelesaikan polemik pro-kontra tersebut, maka dalam 2 Minggu ke depan pegiat sound dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Forkopimda Jember, akan menyepakati peraturan terkait pengunaan sound.
Selain itu, Budi berkata pihak Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember, juga akan mengundang pegiat sound dan MUI untuk ikut terlibat dalam merumuskan peraturan daerah terkait penggunaan sound.
Sementara itu, Ketua Jember Sound System Community (JSSC), Arif Sugiartani, menyampaikan bahwa komunitas sound system di Kabupaten Jember, sedari awal sudah menegaskan kesiapannya, apabila diminta menaati peraturan daerah (Perda).
“Kami menyampaikan bahwa kami siap diatur. Namun kami tidak mau kalau dilakukan pelarangan secara total, ataupun ada pihak-pihak yang mengusulkan pelarangan yang intinya adalah membunuh (usaha) kami,” kata Arif.
Hingga kini terhitung dari pasca aksi demo, pegiat sound sedang menunggu undangan dari Pemkab Jember dalam perumusan perda penertiban penggunaan sound.***






