Frensia.id- Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, mengadakan komferensi pres kamarin, 07/06/2024. Saat dialog dengan awal media, ia memandang lebay jika ada anggapan bahwa konsesi tambang untuk PBNU karena jasa politiknya pada pemenangan Prabowo di Pipres.
Sebagaimana diketahui dan ramai diberitakan di berbagai media, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang baru bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dengan memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Salah satu contoh implementasi nyata dari peraturan ini adalah rencana ambisius yang diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.
Bahlil mengumumkan rencana untuk memberikan konsesi tambang batu bara kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Konsesi ini mencakup kawasan yang luas dan strategis, menandakan keseriusan pemerintah dalam memberdayakan ormas keagamaan tidak hanya dalam bidang sosial dan pendidikan tetapi juga dalam sektor ekonomi dan industri.
Langkah ini menurutnya, adalah upaya strategis pemerataan ekonomi era Jokowi, guna pengembangan ekonomi nasional. Prioritasnya kebijakan konsesi ini ada afirmasi pemerintah pada induk keagamaan untuk ikut serta memeratakan ekonomi masyarakat.
“Jadi kita menawarkan pada induk-induk besar keagamaan. Seperti NU, Muhammadiyah, kemudian gereja, induk dari pada protestan, induk dari pada katolik, kemudian Budha dan Hidhu. Ini dulu prioritas utama, dan kami akan segera berkoordinasi”, tutur Bahlil.
PBNU dalam hal ini konsesi akan mendapatkan tawaran Eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Wilayahnya adalah hasil pembaruan kontrak karya sebelumnya. Bahlil mengkonfirmasi surat ijin konsesi tambang untuk kemungkinan akan diberikan minggu depan.
“saya akan memakai prinsip, karena ini untuk tabungan akhirat, kita ini semua kan berbuat baik kan, lebih cepat, lebih baik”, ujarnya.
Saat ditanya awak media (jurnalis reuters) tentang kemungkinan dugaan konsesi tersebut atas dasar jasa politik PBNU pada pemenangan Prabowo di Pilpres. Balil menegaskan tidak ada hubungan dengan kepentingan politik.
“jadi kita ini, jangan sedikit-sedikit itu, kita punya niat baik, dikaitkan lagi dengan politik. Kamu ingin dulu ya? Saya waktu masuk jadi kepala PKBM, saya diprotes habis-habisan, kenapa IUP hanya dikasi hanya kepada konglo-konglo, IUP hanya dikasik asing. Sekarang kita mau kasik pada organisasi kemasyarakatan ribut pula. Maunya apa sih sebenarnya? Politik sudah selesai kok, Pak Prabowo sudah menang 58 persen. Gak ada itu urusannya sama politik. Ini adalah I’tikad baik pemerintah di bawah kepemimpinan bapak presiden Jokowi”, ungkapnya agak lantang.
Baginya, kebijakan tersebut semata-mata untuk menghargai organisasi besar yang memiliki jasa-jasa besar pada negara Indonesia. Untuk itu, semua pihak diharapkannya, jangan lebay.
“Jadi mohon lah, kalau yang sudah selesai-selesai lah! Itu mah, itu terlalu apa ya, mohon maaf ya! Lebay lah..!,” Jawab Bahlil di depan banyak awak media.