Dilema Netralitas KPU Jember : Mengonyak Kepercayaan Publik dan Wajah Demokrasi

Tuesday, 12 November 2024 - 19:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Frensia.id- Dugaan keberpihakan komisi pemilihan Umum (KPU) dalam kontestasi Pemilihan kepada daerah (Pilkada) Jember menjadi obrolan hangat publik, khususnya warga Jember sendiri. Panitia khusus (Pansus) DPRD Jember menemukan penyalahgunaan aplikasi canvasing oleh KPU. Temuan ini menunjukkan adanya peran tidak netral dalam pesta demokrasi.

Dilansir dari Frensia.id Ardi Pujo Prabowo, ketua Pansus Pilkada Jember mengatakan KPU sebagai penyelenggara bermain tidak fair, cenderung memposisikan sebagai timses.

“Kami ingin pansus ini betul-betul bisa menjaga kondisi Pilkada di kabupaten Jember kondusif, tapi malah KPU sendiri ini yang bermain tidak fair. Bahkan cenderung menempatkan dirinya sebagai timses” (Frensia.id, 12/11/2024).

Tindakan tersebut jelas melukai prinsip dasar demokrasi yang mewajibkan penyelenggara Pemilu bersikap independen. KPU, seharusnya berkomitmen menjaga keadilan dan netralitas dalam tahapan pemilu. Mereka sedang bekerja untuk rakyat bukan untuk kepentingan politik. Pantas saja, ketidaknetralan ini dinilai masalah besar dan tidak bisa dianggap remeh.

Baca Juga :  MUI Jember Desak DPRD Pertegas Penegakan Peraturan Sound Horeg

Fenomena ini memunculkan kejanggalan dikalangan lapisan masyarakat, banyak pihak yang menggugat atas sikap ketidaknetralan tersebut. Dilihat dari sudut pandang etika, harus diakui keberpihakan KPU kepada salah satu pasangan calon adalah pelanggaran kode etik, sudah seharusnya mendapatkan sanksi.

Dari perspektif hukum, ketidaknetralan KPU melanggar asas keadilan seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturan ini mengamanatkan KPU menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam seluruh proses tahapan pemilu.

KPU, sebagai penyelenggara, memiiki kewajiban memastikan setiap proses tahapan pemilu dan pilkada selaras dengan prinsip keadilan. Mereka tidak diperkenankan berpihak pada satu pasangan calon, yang dapat merugikan paslon lainnya, masyarakat dan wajah demokrasi.

Idealnya, penyelenggara Pemilu harus bersikap profesional, mengedepankan independensinya dalam menjalankan amanah, tanpa disusupi kepentingan politik dan ambisi pribadi. Ketidaknetralan KPU sangat berpengaruh terhadap keputusan yang mereka diambil.

Baca Juga :  "Teba Mega Merawat Pertiwi", Cara PDI Perjuangan Banyuwangi Dorong Masyarakat Jaga Lingkungan Bersih

KPU juga harus memastikan penyelenggaran pesta demokrasi ini dilaksanakan dengan penuh transparansi, tidak ada keperpihakan pada pihak tertentu. Sebagai penyelenggara, mereka menjadi sorotan, karena itu sepantasnya keadilan dan integritas menjadi hiasan setiap tindakan yang diambil.

Tindak tegas terhadap penyelenggara yang terbukti melanggar kode etik dan ketentuan perundang-undangan sangat diperlukan. Langkah ini tidak boleh dilewatkan, untuk memastikan pelanggaran atas hukum harus dilalui dengan instrumen hukum pula. Selain itu, supaya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi kembali pulih.

Masyarakat akan merasa yakin bahwa Pemilu dapat berlangsung secara adil dan demokratis, tanpa ada penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara. Dengan menjaga integritas dan netralitas KPU, demokrasi akan tetap berjalan dengan baik, dan rakyat dapat merasakan manfaat dari sistem Pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Semoga*

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Jelang Nataru, Pemkab Reaktivasi Penerbangan Jember-Bali
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember Ungkap Alasan Lamanya Terbit SK PAW Dedy Dwi Setiawan
NasDem Targetkan Pelantikan Ahmad Toharudin Tahun Ini Usai SK PAW DPRD Jember Terbit
Peneliti dari 20 Negara Kumpul di Banyuwangi, Bedah Paradoks AI dan Energi Bersih
Pakai Seragam Lengkap untuk Kelabui Warga, 11 Pencuri Kabel Telkom di Banyuwangi Diringkus
Banjir Setinggi Satu Meter Rendam 25 Rumah di Karangdoro Tegalsari Banyuwangi
Dispusip Jember Optimalkan Digitalisasi Surat dan Arsip melalui Aplikasi SRIKANDI
Diterjang Hujan Deras, Musala Berusia Seperlima Abad di Sumbersari Banyuwangi Ambruk
Tag :

Baca Lainnya

Friday, 20 November 2026 - 18:58 WIB

Jelang Nataru, Pemkab Reaktivasi Penerbangan Jember-Bali

Friday, 20 November 2026 - 16:55 WIB

Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember Ungkap Alasan Lamanya Terbit SK PAW Dedy Dwi Setiawan

Friday, 20 November 2026 - 14:25 WIB

NasDem Targetkan Pelantikan Ahmad Toharudin Tahun Ini Usai SK PAW DPRD Jember Terbit

Thursday, 19 November 2026 - 21:58 WIB

Pakai Seragam Lengkap untuk Kelabui Warga, 11 Pencuri Kabel Telkom di Banyuwangi Diringkus

Thursday, 19 November 2026 - 21:52 WIB

Banjir Setinggi Satu Meter Rendam 25 Rumah di Karangdoro Tegalsari Banyuwangi

TERBARU

Penumpang saat turun dari pesawat di Bandara Notohadinegoro, Kecamatan Ajung, Jember. (Foto: Sigit/Frensia).

Politia

Jelang Nataru, Pemkab Reaktivasi Penerbangan Jember-Bali

Friday, 20 Nov 2026 - 18:58 WIB

Pelantikan Kepengurusan Forum Humas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Masa Bakti 2025–2027, yang dilantik oleh Kemenag RI. (Foto: Humas Kemenag RI).

Educatia

Pengurus Forum Humas PTKIN 2025–2027 Resmi Dilantik Kemenag RI

Thursday, 19 Nov 2026 - 23:47 WIB

Discover more from Frensia

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading