Ahmad Hendy Apriliyanto (Ketua Umum PMII Rayon Sosial UIJ 2024-2025)
Frensia.id – Tanpa mengurangi rasa empati dan menurunkan rasa hormat terhadap para pejuang keadilan yang beberapa hari terakhir berjuang di atas aspal ibu kota hingga harus ada yang berpulang seperti (alm) Affan Kurniawan—yang saya yakini kini tengah tenang di sisi Tuhan—saya ingin menyampaikan doa terbaik.
Dan teruntuk sahabat-sahabatku yang masih konsisten bertahan di medan parlemen jalanan, tetaplah stay safe, karena tetes darah kalian terlalu mahal bila hanya ditukar dengan narasi provokator tanpa ideologi dan tanpa arah perjuangan yang jelas.
Namun dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak sejenak kepada sahabat-sahabat di struktural PMII Cabang Jember, terutama bidang yang berwenang merespons isu-isu publik, untuk sedikit menahan diri. Maksud saya, jangan terlalu gampang kebakaran jenggot setiap kali ada isu nasional yang sedang ramai bertebaran di media sosial.
Bukan berarti isu nasional itu tidak penting atau salah, sama sekali bukan. Tetapi sependek pengetahuan saya, PMII Jember punya trajektori sendiri, punya paradigma sendiri, bahkan punya “jenis kelamin” sendiri dalam membaca dan memandang persoalan, yang gak jauh-jauh dari isu lokal Jember, tepatnya yaitu persoalan lingkungan.
Begini. PMII Jember yang sering disebut sebagai patronase gerakan PMII di Jawa Timur, jangan sampai ikut larut dalam ke-fomoan gerakan-gerakan yang muncul hanya karena ramai di media. PMII Cabang Jember justru harus berani memperteguh dan bahkan mengembalikan kacamata aktivis cipayung, NGO, maupun organisasi perjuangan lainnya di Jember agar tetap fokus pada trajektori yang paling fundamental, yakni persoalan lingkungan hidup. Atau gampangnya isu lokal.
Sebab kalau kita benar-benar mau menseriusi hal itu, saya sangat yakin PMII Cabang Jember tidak akan pernah kehabisan pekerjaan, apalagi kehilangan arah juangnya. Dan bukanlah sebuah kesalahan apabila PMII Cabang Jember memilih tidak nimbrung dalam perjuangan cipayung yang kerap mengusung isu nasional. Karena bagaimanapun PMII Cabang Jember punya ruang gerak khusus dalam advokasinya.
Mari kita pikirkan dengan jernih dan dalam sudut pandang objektif. Apakah kemudian kebijakan nasional yang dianggap tidak pro rakyat akan otomatis batal hanya karena PMII Jember ikut turun ke jalan? Rasanya tidak juga.
Apakah DPR RI akan berhenti bersikap seperti taman kanak-kanak—meminjam istilah Gus Dur—hanya karena PMII Jember mendemonstrasikan kinerja buruk mereka? Keknya enggak juga. Maka di sinilah pentingnya PMII Jember menyadari posisi, agar energi yang dimiliki tidak habis untuk sesuatu yang dampaknya pun tidak langsung dirasakan masyarakat Jember.
Kalau kita mau jujur, ada contoh yang bisa kita kenang bersama. Mari flashback ke tahun 2019, era kepemimpinan sahabat Hamdi Hidayatullah. Saat itu PC PMII Jember menggelar aksi pada 25 September 2019 dengan jumlah massa yang kalau kita lihat di kanal YouTube, mungkin yang terbanyak dibanding periode-periode setelahnya. Namun yang lebih substansial bukanlah banyaknya massa, melainkan isu gerakan yang diangkat itu sendiri.
Tuntutannya tegas: meminta Bupati dan DPRD Jember segera menjalankan amanat peraturan perundang-undangan terkait Reforma Agraria. Aksi itu kemudian ditanggapi serius, karena Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember langsung menemui massa aksi dan menyepakati seluruh poin tuntutan. Bahkan DPRD Jember melalui Komisi A berjanji akan mendesak Bupati untuk segera merealisasikan semua tuntutan yang diajukan PC PMII Jember, mulai dari pembentukan Raperda RDTR hingga tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Yang perlu dicatat dan tidak boleh hilang dari ingatan ialah bahwa sebelum aksi tersebut berlangsung, PMII Jember justru memilih keluar dari barisan cipayung yang saat itu sibuk menyiapkan demonstrasi menolak revisi UU KPK, RUU KUHP, maupun revisi UU Pemasyarakatan.
PMII Jember tidak bergabung, bukan karena abai, atau menilai hal itu gak penting, NO, melainkan karena mereka sadar betul punya kelamin gerakan sendiri. Yakni, memperjuangkan isu-isu regional Jember, alias tetap konsisten pada narasi kedaulatan lingkungan. Itulah keunikan PMII Jember yang tidak bisa sekadar disamakan dengan cabang-cabang PMII lainnya.
Maka saran saya, jika hari ini sahabat-sahabat PMII Cabang Jember mengalami kebingungan membaca arah perjuangan, maka rajin-rajinlah bersilaturahmi dengan para senior yang dulu terjun langsung dalam advokasi dan pengorganisiran masyarakat. Atau silakan buka kembali policy brief yang pernah diterbitkan di periode sahabat Faqih Al-Haramain.
Dari situ kita bisa menemukan kembali arah prioritas advokasi PMII Jember. Karena di dalamnya tidak hanya ada peta persoalan lingkungan Jember, tetapi juga tawaran mitigasi regulatif, termasuk urgensi revisi RTRW dan RDTR yang punya kaitan langsung dengan problem lingkungan di Kabupaten Jember.
Dan kenapa semua ini penting? Karena persoalan lingkungan di Jember bukan sekadar wacana. Ia menyangkut langsung hajat hidup masyarakat secara keseluruhan. Jangan lupa bahwa penyumbang PAD terbesar di Jember bukanlah pertambangan, melainkan sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Dari kopi, kakao, tebu, tembakau, hasil hutan, hingga hasil tangkapan nelayan, semuanya nyata menopang ekonomi masyarakat.
Kalau sektor ini hancur karena lingkungan tidak dijaga, maka rusaklah sumber penghidupan masyarakat. Banjir yang merusak lahan, laut yang tercemar karena aktifitas pertambakan, tanah pertanian yang terkikis karena galian tambang, semua itu pada akhirnya merampas kesejahteraan warga. Sedangkan tambang, sebaliknya, hanya memberi keuntungan jangka pendek kepada segelintir orang, tapi meninggalkan luka panjang bagi ribuan orang.
Maka sudah saatnya PMII Jember berani menegaskan kembali garis juangnya. Masih ada segudang pekerjaan rumah yang menanti untuk diselesaikan. Persoalan tata ruang misalnya, hingga kini belum menemukan kejelasan. RTRW Jember yang berantakan otomatis menyeret RDTR ke dalam kekacauan. Alih fungsi lahan berlangsung membabi buta, sementara keberadaan LP2B kian tergerus tanpa kendali. Di pesisir selatan, tambak-tambak berdiri semakin merajalela, menggerus ruang hidup masyarakat.
Di Puger, warga dihadapkan pada ancaman serius: ruang penghidupan mereka terancam tambang batu kapur yang terus meluas. Sementara itu, di kawasan Gumukmas, Jenggawah, hingga Pakusari, tambang ilegal bermunculan tanpa pengawasan, seolah hukum kehilangan daya. Seluruh persoalan ini menunggu keberanian PMII Cabang Jember untuk kembali mengambil peran nyata. Bukan hanya hadir sebagai penonton, tetapi berdiri di garda depan, memastikan hak rakyat dan kelestarian ruang hidup tetap terjaga.
Untuk itu, dengan sangat rendah hati saya mengajak sahabat-sahabat di PMII Cabang Jember untuk segera bertaubat dari euforia demonstrasi. Mari berhenti menjadikan ruang gerakan hanya sekadar arena untuk eksis atau sekadar ikut-ikutan. Mari kembali menapaki jalan panjang advokasi yang konkret, jalan yang memang dibutuhkan masyarakat Jember.
Kalau sahabat-sahabat masih merasa bingung dalam menentukan arah strategis, mari kita bersua kopi untuk sebatas berdiskusi. Karena secangkir kopi bisa jadi saksi bagaimana kita memetakan kembali positioning PMII Jember dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui kedaulatan lingkungan. Karena pada akhirnya, PMII Jember bukan ruang untuk fomo, melainkan ruang untuk menghadirkan manfaat nyata.
Penulis : Ahmad Hendy Apriliyanto
