Frensia.id- Dibalik gemuruh riuhnya pilkada, terdapat tim pemenangan paslon mempersiapkan hadiah jutaan rupiah bagi siapapun yang menemukan kecurangan dalam proses pilkada. Berupa money politic atau pemberian sembako di masa tenang maupun menjelang pencoblosan. Sayembara berhadiah ini cukup menggiurkan, meskipun terlihat janggal.
Bagaimana bisa, hadiah jutaan rupiah dibilang janggal. Bukanlah ini kesempatan bagi siapapun untuk mendapat segepok pendapatan yang datang Cuma-Cuma? Kelihatannya memang demikian, namun dibalik sayembara berhadiah ini, muncul pertanyaan mendasar? Pelaporan kecurangan itu sifatnya konstitusional, kewajiban siapapun untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Lalu kenapa disayembarakan?
Apakah langkah ini benar-benar untuk menegakkan keadilan, memberantas praktik kotor pilkada? Ataukah dibalik gemerlapnya jutaan hadiah hanya sebatas taruhan demi sensasi politik? Alih-alih keadilan pemilu dapat ditegakkan, sayembara ini mengundang kecurigaan terhadap tujuan sebenarnya.
Setidaknya ada empat kejanggalan fenomena sayembara kecurangan berhadiah jutaan rupiah ini. Pertama, Pergeseran tanggung jawab hukum ke Publik. Seharusnya secara aturan main ngera, penegakan keadilan pilkada menjadi domain lembaga resmi seperti Bawaslu dan KPU. Sayembara ini menggeser tanggung jawab tersebut ke masyarakat umum, terkesan lembaga yang punya kewenangan tidak mampu menjalankan tugasnya. Mencerminkan lemahnya sebuah pengawasan.
Kedua, iming-iming jutaan rupiah membuka celah berubahnya semangat menegakkan pilkada berkeadilan menjadi sekedar ajang mengejar keuntungan materi. Pilkada yang awalnya dibangun dengan integritas dan moralitas, berubah saling berebut hadiah. Walaupun menemukan kecurangan, dengan adanya hadiah, kehendak baik mengungkap kecurangan tersebut bisa berganti mendapatkan cuan menguntungkan. Monetisasi dan komersialisasi keadilan tak dapat dihindarkan.
Ketiga, risiko manipulasi bukti. Jika kejanggalan rekayasa bukti terjadi, sungguh memilukan, sebab ini adalah ancaman serius bagi pilkada. Bukan tidak mungkin, sayembara berhadiah jutaan rupiah dapat memicu pengelabuan laporan atau bukti, tujuanya hanya demi keuntungan finansial. Bila ketakutan ini sampai terjadi, apakah justru tidak menciptakan masalah baru yang lebih njelimat daripada kecurangan itu sendiri.?
Kejanggalan selanjutnya, sayembara ini terkesan sebagai manuver politik untuk menarik perhatian opini publik. Bukankah sesuatu yang tidak mungkin, dalam situasi ‘panas’ pilkada ada pihak yang memanfaatkan menyerang kubu lawan politiknya dengan membangun narasi mosi ketidakpercayaan terhadap hasil pilkada. Apakah ajakan mengungkap kecurangan pilkada berhadiah ini benar-benar demi keadilan, atau bualan strategi politik? Masih janggal dan layak dipertanyakan.
Atas pembacaan kejanggalan sayembara jutaan rupiah, komitmen menegakkan pilkada sesuai nilai-nilai demokrasi dipertaruhkan. Demi cuan jutaan rupiah, keadilan menjadi taruhan. Perlu kedewasaan bersama dalam berpolitik, masyarakat harus lebih kritis menyikapi fenomena menggiurkan ini. Jangan sampai hanya segepok uang, keadilan tergadaikan. Jika menemukan kecurangan, laporkan kepada pihak berwenang dengan niat dan itikad baik menegakkan keadilan pilkada.