FRENSIA.ID – Di tengah ramainya penolakan warga atas rencana Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Pantai Pasir Putih, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, suara berbeda datang dari warga yang tinggal paling dekat dengan lokasi.
Ustaz Abdul Hamid, tokoh masyarakat Pulau Mandangin, justru melihat proyek itu sebagai pelindung kampungnya dari abrasi.
Ustaz Abdul Hamid pernah duduk sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pulau Mandangin. Kini ia mengajar di Pondok Pesantren Al-Azhar Azzayyadiyah, Banyuanyar, Kecamatan Sampang. Pandangannya soal KNMP ia sampaikan saat dihubungi frensia.id melalui sambungan telepon, pada Selasa (20/10/2026) sore.
Rumahnya berada di kawasan Pasir Putih. Antara rumahnya dan pantai hanya ada gedung Madrasah Tsanawiyah (MTs) Miftahul Ulum. Setelah madrasah itu, yang terbentang adalah hamparan pasir putih, lalu laut.
Posisi itu membuatnya merasakan langsung perubahan garis pantai dari tahun ke tahun. Menurutnya, abrasi terus mengikis bibir pantai setiap tahun, dan rumah-rumah di sisi barat pulau ikut terancam.
Karena itu, ia menilai pembangunan KNMP penting. Bangunan permanen di bibir pantai, dalam pandangannya, akan ikut menahan laju abrasi. Rumahnya dan permukiman di sekitarnya pun lebih terlindungi.
Ia tidak berhenti pada soal abrasi. Ia punya hitungan sendiri tentang nasib proyek tersebut dalam jangka panjang, dan hitungannya tidak optimistis.
“Di Mandangin, proyek pemerintah kayak begini, tidak akan bertahan lama, seperti PDAM dan sebagainya,” ujarnya.
Ia juga mengajak warga melihat program sejenis di tempat lain. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kata dia, di banyak daerah belum berjalan maksimal.
Dari situ ia menduga KNMP di Mandangin akan bernasib serupa: setelah berdiri, pada waktunya akan mangkrak dan hanya menyisakan bangunan.
Namun bagi Ustaz Abdul Hamid, bangunan yang mangkrak bukan akhir cerita. Rangka dan atapnya, menurutnya, tetap bisa dimanfaatkan sebagai tempat berteduh, terutama bagi nelayan yang sedang ngiter atau memperbaiki jala di pinggir pantai. Bekas gedung KNMP itu pada akhirnya bisa menjadi ruang wisata gratis bagi masyarakat Mandangin sendiri.
Pandangan ini berbeda arah dengan suara yang ramai di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah akun warga di Facebook dan TikTok menolak lokasi KNMP di Pasir Putih, bukan programnya. Mereka menilai pantai itu ikon wisata dan ruang publik warga, yang setiap Lebaran Ketupat dipadati ratusan orang menunggu matahari terbenam.
Perbedaan itu bahkan terjadi di dalam keluarganya sendiri. Ustaz Abdul Hamid mengakui anak, menantu, dan sejumlah keponakannya termasuk yang cukup keras menolak pembangunan tersebut. Mereka mantan aktivis kampus dari UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN KHAS Jember, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Kepada mereka, ia menyampaikan bahwa perbedaan pendapat adalah keniscayaan. Ia mengajak keluarganya memandang persoalan ini dengan lebih bijak. Soal kekhawatiran hilangnya objek wisata, menurutnya Pasir Putih masih punya ruang yang cukup untuk tetap dipakai warga seperti biasa.
Ia lalu membandingkannya dengan gedung madrasah di dekat rumahnya.
“Adanya pembangunan ini sama halnya dengan adanya bangunan gedung MTs, yang dulunya dijadikan tempat anak-anak main bola,” katanya.
Sekalipun mendukung, Ustaz Abdul Hamid tetap menyayangkan sikap Penjabat (Pj) Kepala Desa Pulau Mandangin, Choirul Anam. Sebagai mantan anggota BPD, ia menilai Pj Kades kurang melibatkan pihak-pihak yang semestinya diajak bicara sejak awal.
Penentuan titik di Pasir Putih memang tidak lewat musyawarah. Pj Kades belakangan mengakui keputusan itu diambil tanpa melibatkan tokoh masyarakat maupun BPD. Alasannya, kabar dari pihak terkait datang mendadak, jadwal pengukuran langsung ditetapkan, dan kontraktor dikejar tenggat.
Pasir Putih sendiri bukan pilihan pertama. Hasil survei pemerintah provinsi semula menempatkan kawasan dermaga sebagai opsi utama. Rencana itu batal karena status lahannya belum jelas: pemerintah desa mengklaimnya sebagai tanah desa, sementara pemerintah provinsi menyebutnya milik provinsi.
Ketua BPD Pulau Mandangin, Syawal Bahri, juga kecewa karena tidak pernah diajak berkoordinasi. Ia mengaku baru tahu setelah ditanya warga dan melihat unggahan penolakan di Facebook. Ia juga menyinggung kekhawatiran warga yang masih membekas dari proyek PDAM yang hingga kini tidak berfungsi.
Pada Senin (19/10/2026), pemerintah desa, perwakilan warga, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah akhirnya bertemu. Hasilnya, KNMP tetap dibangun di kawasan Pasir Putih karena belum ada lokasi lain yang dinilai lebih strategis.
Bagi Ustaz Abdul Hamid, setelah lokasi disepakati, yang tersisa adalah memastikan warga tetap mendapat manfaat. Selama berdiri, bangunan itu ikut menahan laut. Jika kelak tidak lagi dipakai sebagaimana rencana, warga masih bisa memanfaatkannya bersama.
“Setelah bangunan terbengkalai, kita bergerak bersama, bagaimana dirobohkan, tetapi atap-atapnya tetap. Sehingga menjadi tempat berteduh, khususnya saat nelayan-nelayan ngiter (memperbaiki jala),” pungkasnya.
