Frensia.id – PWNU atau Pengurus Wilayah Nadhlatul Jawa Timur dikunjungi Kepala Perwakilan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) setempat, Dra. Maria Ernawati, MM., bersama Sekretaris Perwakilan dr. Sofyan Rizalanda, M.Kes., pada Selasa (17/12).
Dilansir dari laman resmi BKKBN Jatim pada Rabu (18/12), kunjungan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan program pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan tokoh agama.
“Stunting masih menjadi persoalan serius di Jawa Timur dengan angka mencapai 17,7 persen menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Salah satu penyebab utamanya adalah pernikahan usia dini, yang meningkatkan risiko anak lahir stunting,” tulis BKKBN Jatim.
Untuk itu, Dra. Maria Ernawati, MM., dalam kunjungan yang ditemui langsung oleh Ketua Pengurus PWNU Jatim, KH Abdul Hakim Mahfudz, menyampaikan bahwa BKKBN yang dalam tugas pokoknya terkait keseimbangan penduduk dan kesejahteraan keluarga melakukan sowan ke PWNU bermaksud untuk melakukan konsolidasi terkait pencegahan stunting dan sinkronisasi penurunan angka pernikahan usia anak melalui jalur tokoh agama.
Menanggapi hal itu, KH Abdul Hakim Mahfudz atau yang dikenal Gus Kikin itu menyatakan dukungan penuh PWNU Jatim terhadap program BKKBN. Ia memperkenalkan Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU).
“PBNU mempunyai program Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) yang bertujuan untuk memperkuat peran keluarga sebagai basis pembentukan karakter yang kuat,” ujar Gus Kikin.
Gus Kikin menjelaskan bahwa Program GKMNU ini menyasar empat isu krusial, yaitu: Stunting, Ketahanan keluarga yang lemah, Perkawinan anak.
Menurutnya, program ini melibatkan warga NU sampai di akar rumput (grassroot) sampai ke ranting-ranting NU di Desa/Kelurahan.
“BKKBN yang mempunyai Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dapat bersama-sama dengan ranting NU untuk mencegah pernikahan anak,” sambung Gus Kikin.
Selain itu, BKKBN dan PWNU akan bekerja sama dengan 45 Pengurus Cabang NU se-Jawa Timur untuk membahas fatwa pernikahan dini dari perspektif agama, sosial, kesehatan, dan psikologi.
Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang itu juga berencana merekomendasikan kepada pemerintah agar memasukkan pendidikan budi pekerti dan akhlak dalam kurikulum.
