Frensia.id- Banyak sengketa di daerah, yang tampak konflik dan juga telah memakan banyak korban. Hal demikian kemarin 30/04/2024, satu hari sebelum perayaan hari buruh, ditanggapi oleh pemerintah, Jokowi dengan menerbitkan 10 ribu lebih sertifikat tanah untuk rakyat.
Sebelumnya diberitakan di banyak media, salah daerah yang angka konflik tinggi adalah di daerah Banyuwangi.
Sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia, salah satu kasus klasik yang hingga saat ini terus terjadi ada di daerah pakel. Tercatat konflik terjadi sejak tahun 1925.
Tentu, selain kasus tersebut juga banyak lagi yang lainnya. Ternyata Jokowi juga mengaku memperhatikan konflik tersebut.
Selama satu dekade sebagai presiden, ia mengaku saat melakukan kunjungan langsung ke desa-desa, ia sering kali mendapati keluhan dari masyarakat terkait sengketa dan konflik tanah.
Ternyata, menurutnya, hampir semua masalah tersebut bermuara pada kurangnya sertifikasi atas lahan-lahan tersebut.
“Yang terjadi selama 10 tahun saya jadi Presiden kalau ke daerah, ke desa, ke kampung itu isinya hanya sengketa tanah, urusan sengketa dan konflik tanah, karena nopo? Panjengenan mboten pegang sertipikat,”tuturnya di Gor Tawang Alun Banyuwangi yang juga disiarkan secara virtual.
Pada awal menjabat, Presiden Jokowi mengungkapkan, hanya ada 46 juta bidang tanah yang telah tersertifikasi, padahal total lahan yang ada di Indonesia mencapai lebih dari 126 juta. Dengan demikian, masih ada sekitar 80 juta bidang tanah yang belum mendapat sertifikasi.
Hal ini menjadi fakta yang mengkhawatirkan. Karena itulah ia berupaya meningkatkan proses sertifikasi tanah untuk mengurangi konflik dan menyediakan kepastian hukum bagi masyarakat.
Untuk mengatasi hal tersebut, Jokowi melakukannya melalui Program redistribusi tanah. Tercatat ada 38.164 bidang tanah telah tesertifikasi secara elektronik di seluruh Indonesia.
Adapun daerah yang paling besar mendapatkannya adalah Kabupaten Banyuwangi. Dalam akun remisnya di media X, @jokowi, melaporkan ada 10.323 sertifikat yang telah dibagikan,
“Sebanyak 10.323 sertifikat tanah Banyuwangi yang diberikan ini hasil program redistribusi tanah terbesar di Indonesia, dari bekas lahan hutan hingga bekas lahan Hak Guna Usaha (HGU). Sertifikat yang diberikan saat ini adalah sertifikat elektronik. Terlihat hanya satu lembar, tetapi tentunya tetap mencakup data terkait luas bidang tanah“, tulisnya dalam postingan 30/04/2024.
Ia menegakan bahwa hal tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan kepastian hukum bagi masyarakat terkait kepemilikan tanah mereka.
Langkah ini diharapkannya dapat membantu mengurangi konflik tanah.
Selain itu juga, ia berharap sertifikat yang diberikan mampu memberikan dorongan positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. (‘)
