Frensia.id – Dua akademisi terkemuka dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Olga Fatmah Rahmawati dan Niniek Imaningsih, telah merilis sebuah studi komprehensif yang secara mendalam mengupas dinamika kemiskinan di dua wilayah penting di Jawa Timur: Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo.
Penelitian yang hasilnya dipublikasikan dalam International Journal of Business and Applied Economics (IJBAE) Vol 4 pada tahun 2025 ini tak hanya berhasil mengungkap akar permasalahan kemiskinan yang kompleks, tetapi juga secara proaktif menawarkan rekomendasi kebijakan strategis yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan kemiskinan yang terus-menerus terjadi di kedua daerah tersebut.
Studi ini bermula dari observasi yang menunjukkan perbedaan mencolok dalam angka kemiskinan antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo selama periode 2011 hingga 2023. Kabupaten Jember secara konsisten menunjukkan angka kemiskinan yang relatif lebih rendah dan cenderung stabil. Meskipun mengalami sedikit fluktuasi, angka kemiskinan di Jember berhasil bertahan di kisaran 9-10% hingga tahun 2023.
Kondisi demikian menunjukkan adanya fondasi ekonomi yang lebih resilient di Jember. Sebaliknya, Kabupaten Probolinggo menghadapi situasi yang lebih berat. Meskipun terdapat upaya penurunan angka kemiskinan secara bertahap setiap tahunnya, angka kemiskinan di Probolinggo masih tetap berada di atas 17% pada tahun 2023. Jadi, secara jelas mengindikasikan bahwa Probolinggo masih menghadapi tantangan kemiskinan yang jauh lebih serius dan kompleks dibandingkan dengan Jember, menuntut perhatian dan intervensi yang lebih besar.
Olga dan Niniek mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif dalam penelitian mereka, dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, serta BPS Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo untuk periode 2011-2023. Dalam model penelitian ini, tingkat kemiskinan ditetapkan sebagai variabel dependen, yang berarti variabel inilah yang ingin dijelaskan perubahan-perubahannya. Sementara itu, tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) diperlakukan sebagai variabel independen, yang diasumsikan memengaruhi tingkat kemiskinan.
Untuk menganalisis hubungan antarvariabel ini secara statistik, para peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda, dilengkapi dengan pengujian hipotesis parsial dan simultan, serta analisis koefisien determinasi. Sebelum melakukan analisis regresi, data-data tersebut juga telah melalui serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan menghasilkan estimasi yang valid, reliabel, dan bebas dari masalah statistik seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.
Hasil analisis mendalam ini mengungkapkan beberapa poin krusial terkait faktor-faktor yang secara signifikan memengaruhi angka kemiskinan di kedua kabupaten.
Pertama, dalam hal tingkat pendidikan, ditemukan bahwa di Kabupaten Jember, pendidikan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap angka kemiskinan. Ini berarti peningkatan tingkat pendidikan berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan. Akses pendidikan yang lebih baik, yang tercermin dari rata-rata tahun sekolah yang lebih tinggi, mendorong masyarakat Jember untuk lebih mudah terserap di sektor formal dengan penghasilan yang lebih layak, sehingga berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.
Namun, di Kabupaten Probolinggo, meskipun tingkat pendidikan juga menunjukkan pengaruh negatif terhadap angka kemiskinan, dampaknya terasa lebih terbatas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah pedesaan, yang menyebabkan sebagian besar penduduk cenderung langsung bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah dan tidak stabil.
Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara mengejutkan tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di kedua kabupaten. Di Kabupaten Jember, meskipun terjadi pertumbuhan pada sektor perdagangan, jasa, dan industri, pertumbuhan ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kecenderungan masyarakat Jember yang masih banyak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga lapangan pekerjaan di sektor formal menjadi terbatas bagi sebagian angkatan kerja.
Sementara itu, di Kabupaten Probolinggo, ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian dan perikanan, yang sifatnya musiman dan umumnya menawarkan upah rendah, menghambat kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan.
Ketiga, mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), penelitian ini juga menemukan bahwa TPAK tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan baik di Jember maupun Probolinggo. Di Jember, TPAK yang relatif rendah sebagian besar disebabkan oleh kecenderungan penduduknya untuk lebih memilih melanjutkan pendidikan.
Namun, menariknya, angkatan kerja yang benar-benar masuk ke pasar kerja cenderung terserap dengan baik di sektor formal. Sementara itu, di Kabupaten Probolinggo, meskipun tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, sebagian besar angkatan kerja berada di sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil.
Selain itu, keterbatasan pekerjaan yang layak dan akses yang terbatas terhadap informasi pasar kerja juga membatasi kemampuan TPAK untuk secara efektif mengurangi kemiskinan.
Berdasarkan seluruh temuan yang komprehensif ini, Olga dan Niniek secara proaktif merekomendasikan beberapa kebijakan strategis yang dapat diimplementasikan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Pertama, sangat penting untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah pedesaan. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk menyediakan infrastruktur pendidikan yang layak dan modern, serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pengajar.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan di masa depan.
Kedua, diperlukan penguatan pasar kerja dengan fokus utama pada penciptaan lapangan kerja di sektor formal yang stabil dan menawarkan penghasilan layak. Program pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan harus diperluas jangkauannya dan disesuaikan dengan kebutuhan industri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan memungkinkan mereka mengakses pekerjaan yang lebih baik. Terakhir, para peneliti menekankan pentingnya diferensiasi strategi pembangunan daerah.
Kabupaten Jember, dengan struktur ekonomi yang lebih beragam dan sektor jasa serta industri yang berkembang, dapat diarahkan pada pengembangan sektor-sektor ini, termasuk industri berbasis teknologi yang memiliki nilai tambah tinggi.
Di sisi lain, Kabupaten Probolinggo memerlukan pendekatan yang lebih berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian semata. Ini bisa berarti pengembangan UMKM, sektor pariwisata, atau industri pengolahan hasil pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.
