Hebat! Kekuatan Fiskal Terbatas, Pemerintah dan DPRD Jember Kompak Entaskan Kemiskinan

Kekuatan Fiskal
Pemerintah Daerah bersama Pimpinan DPRD Jember saat Rapat Paripurna (Sumber: Istimewa)

Frensia.id – Kekuatan fiskal tahun 2025 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Jember direncanakan sebesar Rp 4,648 triliun.

Sekalipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di angka Rp4,3 triliun, Pjs Bupati Jember Imam Hidayat menyatakan bahwa kekuatan fiskal Kabupaten Jember memiliki keterbatasan.

Hal tersebut dipaparkan dalam acara Penyampaian Nota Pengantar R-APBD T.A 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Jember, Senin (18/11/2024) lalu.

Bacaan Lainnya

Ia menyebut beberapa prioritas APBD pada tahun 2025, seperti bidang pendidikan, infrastruktur, serta gaji pegawai diprediksi mengalami peningkatan cukup signifikan karena rektutmen ASN dan PPPK direncanakan mencapai 2.000 pegawai.

Selain itu, sekalipun Kabupaten Jember memiliki keterbatasan fiskal, Imam menyebut Pemkab akan tetap mendukung program-program prioritas nasional yang telah direncanakan.

“seperti pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi, serta peningkatan infrastruktur pelayanan publik,” urainya.

Dalam hal penghapusan kemiskinan ekstrem, pihaknya berkomitmen dengan berupaya untuk mendapatkan insentif fiskal kembali di tahun-tahun yang akan datang.

“di tahun 2024, Pemerintah Pusat memberikan insentif fiskal kepada Pemerintah Kabupaten Jember yang dinilai berprestasi dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua DPRD, Ahmad Halim menyampaikan bahwa pihaknya berkewajiban untuk memastikan kesinambungan program dalam RAPBD dengan program-program prioritas nasional, khususnya perihal mengentaskan kemiskinan.

“salah satunya bagaimana memberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin,” imbuhnya.

Hal demikian, karena selain masyarakat tidak mampu mendapatkan bantuan bahan pokok, melalui PKH. Pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat juga memberikan bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Karena itu masalah pokok. Targetnya adalah ada penurunan masyarakat miskin di Kabupaten Jember,” pungkasnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD, Dedy Dwi Setiawan menyampaikan sudah melakukan beberapa langkah untuk adanya kemajuan dalam bantuan RTLH.

“Saya sudah berkomunikasi dengan pihak dinas, yang rencana tahun depan hanya dianggarkan 100 RTLH, kita meminta ada penambahan minimal dua kali lipat,” ujar politisi Partai NasDem itu saat dihubungi crew frensia.id.

Selain itu, pihaknya juga mulai melakukan pendataan bekerjasama dengan pihak pemerintah desa, agar program yang akan direalisasikan tidak salah sasaran