Isu Pemakzulan Jokowi Mencuat, Begini Menurut Undang-Undang

Thursday, 8 February 2024 - 19:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah Mahasiswa Membacakan Tuntutan Untuk Pemakzulan Jokowi di Bandung (Foto: Tangkapan Layar Youtube @MetroTV)

Sejumlah Mahasiswa Membacakan Tuntutan Untuk Pemakzulan Jokowi di Bandung (Foto: Tangkapan Layar Youtube @MetroTV)

Frensia.id – Sejumlah mahasiswa di Jakarta dan Bandung melakukan aksi untuk memakzulkan Presiden Jokowi pada Rabu (07/02).

Aksi demonstrasi ini dilatar belakangi dari akumulasi rasa muak dan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Jokowi.

Adapun tuntutan yang diinginkan oleh massa aksi diantaranya: boikot parpol yang tidak ikut pemakzulan Presiden Jokowi, desak para menteri mundur dari kabinet Jokowi-Ma’ruf, serta menyerukan protes di berbagai daerah di seluruh Indonesia, hingga Presiden Jokowi dimakzulkan. 

Selain itu, sejumlah isu yang disuarakan dalam aksi tersebut, diantaranya adalah soal kecurangan pemilu, korupsi, kolusi dan nepotisme, konflik agraria, monopoli sumber daya alam, lingkungan, biaya pendidikan dan kesehatan yang mahal, kebebasan sipil, keadilan ekonomi dan gender, kekerasan aparat dan produk hukum bermasalah.

Lantas, bagaimana peraturan di Indonesia mengatur tentang pemakzulan Presiden? Bisakah Jokowi dimakzulkan?

Baca Juga :  Tekan Angka Kemiskinan, Pemkab Jember Sambangi BPS Pusat Bahas Integrasi Data

Menurut Pasal 7A UUD 1945, presiden dapat dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) jika terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Pelanggaran hukum yang dimaksud dapat berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Proses pemakzulan presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Selanjutnya, ada empat faktor yang harus dipenuhi agar MPR dapat memakzulkan presiden dan wakil presiden, yaitu:

Pertama, adanya usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang didasarkan pada hasil penyelidikan dan/atau penyidikan oleh lembaga yang berwenang.

Kedua, adanya persetujuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti secara sah melakukan salah satu perbuatan yang dapat dikenakan pemakzulan.

Ketiga, adanya persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa perbuatan yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden telah merugikan keuangan negara.

Baca Juga :  Warga Desa Suci dan Pakis Audiensi ke DPRD Jember Tuntut Kejelasan Sertifikat Tanah Ketajek

Keempat, adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bahwa perbuatan yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden bertentangan dengan kepentingan daerah.

Jika keempat faktor tersebut terpenuhi. Maka, MPR dapat menggelar sidang istimewa untuk memutuskan apakah akan memakzulkan presiden dan/atau wakil presiden atau tidak.

Keputusan MPR harus diambil dengan suara setuju lebih dari dua pertiga dari jumlah anggota MPR yang hadir dalam sidang.

Jika MPR memutuskan untuk memakzulkan presiden dan/atau wakil presiden, maka jabatan tersebut akan diisi oleh pengganti sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Akhirnya, berdasarkan ketentuan tersebut apakah isu yang mencuat hari dapat dijadikan dasar untuk memakzulkan Jokowi? Biarkan bom waktu yang akan menjawabnya.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Jelang Nataru, Pemkab Reaktivasi Penerbangan Jember-Bali
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember Ungkap Alasan Lamanya Terbit SK PAW Dedy Dwi Setiawan
NasDem Targetkan Pelantikan Ahmad Toharudin Tahun Ini Usai SK PAW DPRD Jember Terbit
Dispusip Jember Optimalkan Digitalisasi Surat dan Arsip melalui Aplikasi SRIKANDI
Respons Komisi A DPRD Jember soal Demo Sound Horeg: Saya Minta Harus Mau Diatur
Ulama Sudah Mengingatkan, Penegak Hukum Kemana?
Gus Fawait Sebut Gaji RT/RW Jember Segera Naik Bertahap
Diskopumdag Jember Rencanakan Relokasi Pasar Tanjung

Baca Lainnya

Friday, 20 November 2026 - 18:58 WIB

Jelang Nataru, Pemkab Reaktivasi Penerbangan Jember-Bali

Friday, 20 November 2026 - 16:55 WIB

Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember Ungkap Alasan Lamanya Terbit SK PAW Dedy Dwi Setiawan

Friday, 20 November 2026 - 14:25 WIB

NasDem Targetkan Pelantikan Ahmad Toharudin Tahun Ini Usai SK PAW DPRD Jember Terbit

Thursday, 19 November 2026 - 21:24 WIB

Dispusip Jember Optimalkan Digitalisasi Surat dan Arsip melalui Aplikasi SRIKANDI

Tuesday, 17 November 2026 - 21:04 WIB

Respons Komisi A DPRD Jember soal Demo Sound Horeg: Saya Minta Harus Mau Diatur

TERBARU

Penumpang saat turun dari pesawat di Bandara Notohadinegoro, Kecamatan Ajung, Jember. (Foto: Sigit/Frensia).

Politia

Jelang Nataru, Pemkab Reaktivasi Penerbangan Jember-Bali

Friday, 20 Nov 2026 - 18:58 WIB

Pelantikan Kepengurusan Forum Humas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Masa Bakti 2025–2027, yang dilantik oleh Kemenag RI. (Foto: Humas Kemenag RI).

Educatia

Pengurus Forum Humas PTKIN 2025–2027 Resmi Dilantik Kemenag RI

Thursday, 19 Nov 2026 - 23:47 WIB

Discover more from Frensia

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading