Frensia.id- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Ahmad Halim, menyampaikan harapannya agar ratusan sekolah yang mengalami kerusakan di wilayah Jember segera mendapatkan perhatian serius dan bisa direnovasi. Hal ini disampaikannya usai mengikuti Rapat Paripurna terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Jember di Kantor DPRD pada Senin (18/11/2024).
Halim mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh, terdapat ratusan sekolah di Jember yang membutuhkan rehabilitasi.
“Kita harus mempertimbangkan alokasi dana untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang sudah rusak. Ini menjadi salah satu prioritas dalam RAPBD ke depan,” jelasnya kepada wartawan.
Menurut Ahmad Halim, jumlah sekolah yang mengalami kerusakan dan memerlukan renovasi tercatat ratusan unit. Ia menegaskan bahwa data ini diperoleh dari Dinas Pendidikan Jember yang telah melakukan pendataan menyeluruh di seluruh wilayah kabupaten.
“Ada sekitar ratusan sekolah yang sudah seharusnya direhabilitasi berdasarkan data dari dinas pendidikan,” katanya.
Namun, ia menyadari bahwa kendala utama dalam merealisasikan kebutuhan ini adalah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember.
Halim mengungkapkan bahwa saat ini, hanya sekitar 300 hingga 400 sekolah yang bisa mendapatkan alokasi dana untuk renovasi.
“Cuma kemampuan APBD Kita hanya masih sekitar 300-400 sekolah,” ungkap politisi dari Partai Gerindra tersebut.
Melihat kondisi ini, Ahmad Halim berharap agar bupati Jember yang terpilih nantinya dapat memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini.
Ia berharap agar pemerintah daerah proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dapat mendukung kebutuhan renovasi tersebut.
“Moga-moga nanti Bupati terpilih bisa mengakses Ke pemerintah pusat untuk bisa mendapatkan tambahan DAK,” tuturnya optimis.
Persoalan ini menjadi perhatian serius karena kondisi sekolah yang rusak tentu berdampak pada kualitas pendidikan di Jember. Ke depan menurut Halim, seluruh sekolah yang terdata, total 1383 lembaga, harus dapat dimaksimalkan guna mengangkat kesejahteraan masyarakat.
Dengan dukungan pemerintah pusat, tentu diharapkan beberapa masalah yang terjadi dapat ditangani secara bertahap sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan aman di lingkungan sekolah yang layak. Halim Menegaskan bahwa upaya ini memerlukan sinergi yang kuat antara DPRD, eksekutif, dan semua pemangku kepentingan lainnya.