Frensia.id – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan desa, Tim Teknis Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Lakpesdam PCNU Lumajang menyelenggarakan kegiatan Akuntabilitas Sosial dan Analisis Sosial di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, kabupaten Lumajang.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (4/11/2024) ini bertempat di Balai Desa Ranupani dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, serta kelompok perempuan setempat.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang dialog bagi warga desa agar dapat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Ketua Tim Teknis P3PD Lakpesdam PCNU Lumajang, Muhammad Farid, M.Sy., menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu memupuk kesadaran masyarakat akan pentingnya akuntabilitas sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami ingin memastikan pembangunan yang terjadi di Desa Ranupani ini benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, akuntabilitas sosial adalah kunci untuk menjaga agar segala program dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab,” tuturnya.
Acara dimulai dengan pemaparan konsep akuntabilitas sosial dan pentingnya partisipasi warga dalam pembangunan desa oleh fasilitator. Dalam sesi ini, warga diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pengawas pembangunan.
Menurut fasilitator, partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu mendeteksi sejak dini penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dana desa dan proyek pembangunan lainnya.
Sesi selanjutnya berupa diskusi kelompok yang membahas berbagai permasalahan sosial di Desa Ranupani, termasuk isu-isu penting terkait pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan keterlibatan pemuda dalam kegiatan desa.
Salah satu isu utama yang mencuat adalah peran masyarakat dalam menjaga kelestarian Danau Ranupani, yang merupakan aset alam penting dan daya tarik wisata bagi desa tersebut.
Beberapa peserta menyarankan agar pemerintah desa lebih serius mengedukasi warga mengenai pengelolaan lingkungan dan dampak positif yang bisa diperoleh desa dari ekosistem yang terjaga.
Diskusi berjalan dinamis, dengan warga menyampaikan aspirasi dan harapan mereka terhadap pemerintah desa. Ahmad, salah satu tokoh masyarakat yang turut hadir, mengungkapkan bahwa kegiatan seperti ini sangat bermanfaat.
“Kami jadi lebih tahu peran kami dan bagaimana kami bisa ikut serta dalam mengawasi pembangunan desa. Harapan kami, pemerintah desa juga lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek pembangunan,” ungkapnya.
Di akhir kegiatan, Ketua Tim Teknis P3PD Lakpesdam PCNU Lumajang menyatakan harapannya agar kegiatan akuntabilitas sosial seperti ini bisa terus dilakukan secara berkala.
“Kegiatan ini bukan hanya wadah diskusi, tetapi juga bentuk nyata dari pemberdayaan masyarakat. Kami berharap warga bisa merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab terhadap setiap perkembangan di desa ini,” kata Muhammad Farid.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat komunikasi antara warga dan pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan inklusif. (*)
