Masa Tenang Pemilu: Hati-hati, Bisa Terkena Ancaman Pidana Bagi yang Melanggar

Sunday, 11 February 2024 - 17:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi gambar Pixabay by Vika_Glitter

Ilustrasi gambar Pixabay by Vika_Glitter

Frensia.id – Salah satu adanya masa tenang dalam pemilu bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik yang bisa menyebabkan pelaksanaan pemungutan suara terganggu.

Masa tenang pemilu adalah fase dimana semua aktivitas kampanye dilarang. Hal ini merupakan upaya untuk menciptakan situasi pemilu yang harmonis tanpa adanya ketegangan dan konflik.

Masa tenang pemilu secara umum diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam Pasal 278 Ayat 1 dikatakan bahwa masa tenang berlangsung selama 3 hari.

Dalam Undang-undang yang sama, pada Pasal 278 Ayat 2 dijelaskan bahwa tim kampanye, peserta, hingga pelaksana pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan bagi pemilih selama masa tenang.

Baca Juga :  Datang ke Jember, Menteri KP Minta Proyek KNMP Tuntas Akhir November

Selama masa tenang dalam pasal tersebut, dilarang memberi atau menjanjikan imbalan pada pemilih untuk:

  • Tidak menggunakan hak pilihnya
  • Memilih pasangan calon
  • Memilih partai politik peserta pemilu tertentu
  • Memilih calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu
  • Memilih calon DPD terntentu

Larangan ini harus dihindari selama 3 masa tenang dalam pemilu. Apabila ada salah satu oknum dari pelaksna, peserta, atau tim kampanye pemilu yang ketahuan melanggar bisa terkena ancaman pidana.

Baca Juga :  Tekan Angka Kemiskinan, Pemkab Jember Sambangi BPS Pusat Bahas Integrasi Data

Apabila dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainya kepada pemilih, baik secara langsung ataupun tidak langsung dipidana dengan pidana penjara selama paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 48 Juta.

Hal ini sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 Pasal 522 ayat 2 tentang pemilu.

Larangan pada masa tenang dalam pemilu ini harus diindahkan, agar sobat frensi sekalian tidak terkena ancaman pidana.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Gus Fawait Sebut Gaji RT/RW Jember Segera Naik Bertahap
Diskopumdag Jember Rencanakan Relokasi Pasar Tanjung
Fakultas Dakwah UIN KHAS Jember Luncurkan Laboratorium Multimedia, Fasilitasi Kompetensi Digital Mahasiswa
Bea Cukai Musnahkan Jutaan Batang Rokok Ilegal di Banyuwangi, Rugikan Negara Hingga Rp 7 Miliar
Anggota Komisi A DPRD Jember Tabroni Sarankan Dispendukcapil Pasang Target Capaian IKD
Jurnal IJIL UIN KHAS Jember Tembus Scopus Usai Lama Mati Suri
Bupati Fawait Tinjau 231 KK Terdampak Angin Kencang di Ledokombo
MBG di Jember Sebabkan 7 Siswa Sempat Mual-Muntah hingga Masuk Puskesmas

Baca Lainnya

Friday, 13 November 2026 - 21:50 WIB

Gus Fawait Sebut Gaji RT/RW Jember Segera Naik Bertahap

Thursday, 12 November 2026 - 13:03 WIB

Diskopumdag Jember Rencanakan Relokasi Pasar Tanjung

Wednesday, 11 November 2026 - 22:33 WIB

Fakultas Dakwah UIN KHAS Jember Luncurkan Laboratorium Multimedia, Fasilitasi Kompetensi Digital Mahasiswa

Wednesday, 11 November 2026 - 20:11 WIB

Bea Cukai Musnahkan Jutaan Batang Rokok Ilegal di Banyuwangi, Rugikan Negara Hingga Rp 7 Miliar

Wednesday, 11 November 2026 - 15:22 WIB

Anggota Komisi A DPRD Jember Tabroni Sarankan Dispendukcapil Pasang Target Capaian IKD

TERBARU

Bupati Kabupaten Jember, Muhammad Fawait, saat menghadiri acara Bunga Desaku. (Foto: Diskominfo Jember).

Politia

Gus Fawait Sebut Gaji RT/RW Jember Segera Naik Bertahap

Friday, 13 Nov 2026 - 21:50 WIB

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Jember, Sartini. (Foto: David).

Politia

Diskopumdag Jember Rencanakan Relokasi Pasar Tanjung

Thursday, 12 Nov 2026 - 13:03 WIB

Discover more from Frensia

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading