Home / Uncategorized

Mekanisme Penentuan Hilal Dalam Fikih Empat Madzhab : Madzhab Maliki dan Hambali (Part 2)

Sunday, 10 March 2024 - 13:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Frensia.id – Menurut madzhab Maliki, ada tiga kondisi untuk menentukan bulan Ramadhan yang dapat dilakukan dengan melihat hilal.

Pertama: dilihat oleh dua orang yang adil. Adil yang dimaksud adalah seorang Muslim laki-laki yang akil baligh, bukan hamba sahaya, dan tidak pernah melakukan dosa besar atau tidak menumpuk dosa-dosa kecil atau melakukan sesuatu yang merusak citranya.

Kedua: dilihat oleh sekelompok orang yang jumlahnya cukup banyak dan kabar dari mereka sudah pasti diyakini kebenarannya karena jumlahnya yang banyak itu, dan tidak mungkin mereka semua bersepakat untuk berbohong.

Untuk kondisi ini tidak disyaratkan agar mereka semua harus laki-laki, atau juga bukan hamba sahaya, serta tidak harus berkompeten untuk bersaksi.

Ketiga: dilihat oleh satu orang saja. Namun jika hanya satu orang yang melihat maka bulan Ramadhan tidak dapat ditentukan untuk semua masyarakat, melainkan hanya untuk diri orang yang melihatnya sendiri dan juga orang yang diberitahukan olehnya, asalkan orang yang diberitahukan itu tidak berpartisipasi untuk melihat bulan dan hanya menunggu kabar dari orang lain saja.

Tidak harus laki-laki, tidak harus merdeka, bukan dikenal seorang pembohong maka orang-orang yang tidak berpartisipasi untuk melihat bulan diwajibkan untuk memulai puasanya dengan kabar hilal darinya.

Menurut madzhab Hambali, penentuan bulan Ramadhan dengan cara melihat hilal harus melalui kabar dari seorang yang adil secara lahiriyah dan batiniyah.

Oleh karena itu tidak boleh memulai puasa apabila rukyah dilakukan oleh seorang anak kecil, atau oleh orang dewasa yang tidak diketahui kompetensinya untuk bersaksi.

Meskipun dalam hal ini tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan atau antara orang yang merdeka dan hamba sahaya. Tidak disyaratkan pula bagi orang yang memberi kabar hilal untuk mengucapkan, “Aku bersaksi.”

Juga tidak diwajibkan bagi orang yang melihat hilal untuk menghadap hakim dan memberitahukan tentang apa yang dilihatnya, juga tidak ke masjid dan memberitahukan kepada khalayak ramai, cukup untuk dirinya sendiri serta kerabat dan handaitolannya.

Diwajibkan bagi orang yang mendengar kabar tersebut untuk berpuasa di keesokan harinya, meskipun kabar tersebut ditolak oleh hakim yang dikarenakan kompetensinya untuk bersaksi tidak diketahui.

Keterangan ini terdapat dalam Fikih Empat Madzhab karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi pada sub bahasan penentuan awal bulan ramadhan.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Prabowo Menekankan Semangat Indonesia Incorporated saat Audiensi dengan 5 Pengusaha Nasional
Kejar Swasembada Pangan 2026, Pemkab Jember Dukung Penuh Bulog Serap Gabah dan Jagung
LAZNAS Nurul Hayat Resmikan Program Sumur Bor untuk Pesantren di Jember
Peneliti Universitas Esa Unggul Sebut Kepentingan Konglomerat Media Rusak Demokrasi Pers
Logika Penguasaan Negara Pada Karya Jurnalistik Diteliti Akademisi
Dispendik Jember Lakukan Trauma Healing di SDN 02 Jelbuk Usai Insiden Guru Over Reaktif
Oknum Guru SD di Jelbuk Jember Telanjangi Murid Gegara Hilang Uang, Dispendik Tarik Pelaku dari Sekolah
David Robie, Periset Yang Pernah Utarakan Standar Kebebasan Pers di Indonesia Bermasalah

Baca Lainnya

Wednesday, 11 February 2026 - 06:55 WIB

Prabowo Menekankan Semangat Indonesia Incorporated saat Audiensi dengan 5 Pengusaha Nasional

Tuesday, 10 February 2026 - 23:27 WIB

Kejar Swasembada Pangan 2026, Pemkab Jember Dukung Penuh Bulog Serap Gabah dan Jagung

Tuesday, 10 February 2026 - 18:55 WIB

LAZNAS Nurul Hayat Resmikan Program Sumur Bor untuk Pesantren di Jember

Tuesday, 10 February 2026 - 18:34 WIB

Peneliti Universitas Esa Unggul Sebut Kepentingan Konglomerat Media Rusak Demokrasi Pers

Tuesday, 10 February 2026 - 18:15 WIB

Logika Penguasaan Negara Pada Karya Jurnalistik Diteliti Akademisi

TERBARU