Paslon 02 Sebut Pemkab Belum Serius terhadap Isu Kesetaraan Gender

Paslon 02 Sebut Pemkab Belum Serius terhadap Isu Kesetaraan Gender (Sumber foto: Istimewa Frensia.Id)

Frensia.Id- Memasuki segmen ketiga pelaksanaan debat kandidat cabup-cawabup Jember, menjadi kesempatan calon wakil bupati untuk menjawab pertanyaan yang disusun tim perumus.


Sub tema terkait kesetaraan gender, di mana indeks kesetaraan gender di Jember selama ini termasuk terendah kedua di Jawa Timur.

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan sosial yang tidak hanya berfokus pada pemberdayaan perempuan, tetapi juga mencakup hak dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan.

Bacaan Lainnya

Di Indonesia, meskipun kemajuan telah dicapai dalam beberapa sektor, masalah kesetaraan gender masih menjadi tantangan besar, termasuk di tingkat daerah.

Salah satunya adalah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang selama ini tercatat memiliki Indeks Kesetaraan Gender (IKG) terendah kedua di provinsi tersebut.

Isu kesetaraan gender mencakup berbagai aspek, mulai dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga partisipasi politik.

Cawabup nomor urut 1 MB Firjaun Barlaman memaparkan ada empat hal indikator kesetaraan gender.

“Mulai dari akses yang sama, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat yang sama setara dan adil dari pembangunan,” katanya.

Paslon 01 telah menyiapkan regulasi terkait empat indikator tersebut. Yakni memberikan peluang yang sama termasuk memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Gus Firjaun menyampaikan ASN di kabupaten Jember sudah mencapai 40 persen.

Menanggapi itu, cawabup nomor urut 2, Djoko Susanto mengungkit Kabupaten Jember yang sudah mempunyai Perda nomor 4 tahun 2008 tentang perlindungan perempuan dan anak.

Tetapi melihat tingkat indeks yang ada, dirinya menilai selama ini Pemkab belum melaksanakan regulasi dengan baik.

“Kami akan mengupayakan indeks ketimpangan gender untuk naik dengan meningkatkan indek pembangunan manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan dan partisipasi ekonomi,” ujarnya.

Dengan mengkolaborasikan seluruh stakeholder terkait, Djoko menekankan, implementasi regulasi harus dijalankan secara konsisten.(*)