Frensia.id – Sergey Viktorovich Lavrov, Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia mengafirmasi usulan perdamaian garapan tiongkok.
Dilansir dari interviewnya bersama Izvetia Multimedia Information Centre di Moscow pada 28 Maret 2024, ia sempat menilai bahwa china terlalu normatif dalam memandang konflik.
Sebelumnya, saat konflik Rusia-Ukraina genap satu tahun tak selesai, Menlu China mengusulakn 12 poin perdamaian untuk menjawab krisis yang terjadi di Ukraina, tepatnya pada 24 Februari 2023.
12 poin usulan tersebut diantaranya adalah: Menghormati kedaulatan semua negara (1), meninggalakn mentalitas perang dingin (2), menghentikan permusuhan (3), melanjutkan pembicaraan damai (4), menyelesaikan krirsis kemanusiaan (5), melindungi warga sipil dan tawanan perang (6), menjaga keamanan pembangkit listrik tenaga nuklir (7), mengurangi risiko strategis (8), memfasilitasi ekspor gabah (9), menghentikan sanksi sepihak (10), menjaga stabilitas industri dan rantai pasok, (11) serta mempromosikan rekonsturksi pascakonflik (12).
“When China published its 12 item plan on settling the conflict in Ukraine in February 2023, we positively reacted to it. (Ketika Tiongkok menerbitkan 12 item rencana penyelesaian konflik di Ukraina pada Februari 2023, kami bereaksi positif terhadap rencana tersebut,” tutur Sergey.
Menlu Rusia ini juga menganggap bahwa Tiongkok telah berhasil menarik logika konflik umum menuju logika konflik spesifik.
Baginya, usulan perdamaian tersebut telah didasarkan pada analsis alasan terjadinya peristiwa tersebut, serta kebutuhan untuk menghapusnya.
Namun, Sergey memberi keterangan khusus bahwa hal tersebut harus disusun berbeda dengan upaya diplomatis Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, yang menurutnya tidak masuk akal.
“…This Chineses document was based on the analysis of the reasons of the event and the need to remove them as distinct form Vladimir Zelenskys diplomaticallyi insane formula,” ungkapnya saat diwawancarai.
Memang salah satu poin usulan tersebut menyinggung ‘kurangnya ketertiban’ dalam keamanan Eropa dan dunia.
Sergey mengafirmasi bahwa kurangnya ketertiban tersebut terletak pada kegagalan untuk mematuhi piagam PBB, karena di situ lah posisi Rusia.
Sergey mengatakan bahwa untuk mentaati semua prinsip PBB, jelas tidak hanya mencabut salah satu ketentuannya yang merugikan ketentuan lainnya.
Petinggi partai Rusia Bersatu ini mengafirmasi jelas bahwa dokumen usulan Tiongkok tersebut begitu rasional, karena ia juga menyoroti setiap sanksi sepihak yang dilakukan secara aktif oleh Barat, yang telah jauh dilakukan sebelum operasi militer.
“On this foundation, it is necessaryto come to terms on ensuring equal security for all participants in the process. This is our position. (Atas dasar ini, kita perlu mencapai kesepakatan untuk memastikan keamanan yang setara bagi semua peserta dalam proses tersebut. Ini adalah posisi kami),” pungkasnya. (*)