Topik DPR-RI

Gus Rivqy Abdul Halim Respon Aspirasi Guru PAUD: Ibu Saya Aktivis Pendidikan Anak Usia Dini (Sumber: Istimewa/ Faiq Al Himam)

Educatia

Gus Rivqy Abdul Halim Respon Aspirasi Guru PAUD: Ibu Saya Aktivis Pendidikan Anak Usia Dini

Educatia | Politia | Senin, 23 Desember 2024 - 21:52 WIB

Senin, 23 Desember 2024 - 21:52 WIB

Frensia.id – Gus Rivqy Abdul Halim, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyatakan komitmennya untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama…

Opinia

Supremasi Hukum Di Persimpangan

Opinia | Minggu, 25 Agustus 2024 - 17:37 WIB

Minggu, 25 Agustus 2024 - 17:37 WIB

Badan Legislasi (Baleg) DPR secara tiba-tiba ingin merevisi Undang-undang Pilkada dan menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sebuah peristiwa yang sangat memilukan ditengah bangsa Indonesia masih merayakan kemerdekaan. Demikian pula tragedi ini menggambarkan dinamika yang kompleks dalam demokrasi dan hukum Indonesia.

Gambar Disepakati, Tuntutan Aksi Di Jember Ditanda Tangani Sejumlah DPRD (sumber: Isitimewa)

Politia

Disepakati, Tuntutan Aksi Di Jember Ditanda Tangani Sejumlah DPRD

Politia | Jumat, 23 Agustus 2024 - 19:06 WIB

Jumat, 23 Agustus 2024 - 19:06 WIB

Frensia.id-  Disepakati, aksi mahasiswa di Jember, dijawab oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejumlah dewan telah mentanda tangani pakta integritas yang dibuat. Sebagaimana dikabarkan…

Politia

Anggota Dewan Terlibat Judi Online : “Kematian Tuhan” Di Ruang Parlemen

Politia | Sabtu, 29 Juni 2024 - 12:03 WIB

Sabtu, 29 Juni 2024 - 12:03 WIB

Terlibatnya anggota dewan dalam judi online menandakan “kematian tuhan” dalam ruang kerja parlemen. Tuhan hanya dipakai dalam administrasi saat pencalonan saja, selebihnya Tuhan terabaikan.

Opinia

Anggota Dewan Judi Online Berjemaah : Matinya Etika dan Moralitas Parlemen

Opinia | Jumat, 28 Juni 2024 - 05:52 WIB

Jumat, 28 Juni 2024 - 05:52 WIB

Membiarkan praktik judi online yang dilakukan para wakil rakyat di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah tanpa menindak dan memberi sanksi sesuai aturan yang semestinya, sama halnya membiarkan matinya etika dan moralitas parlemen. Lebih dari itu, secara tidak langsung telah menyiapkan negara pada titik kerugian yang amat besar