Tahaluf Siyasi Pasca Pilpres : Pragmatisme Politik Atau Kemaslahatan Bangsa

Friday, 10 May 2024 - 16:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Frensia.id – Cita-cita konstitusional sebuah pemerintahan adalah melindungi segenap bangsa, memberikan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan keadilan sosial.

Segala kebijakan serta program pemerintah tidak boleh keluar dari amanah konstitusi tersebut. Tentu tidak mudah dan membutuhkan kerja sama semua pihak.

Disinilah pentingnya tahaluf siyasi atau koalisi politik. Sebuah bentuk kerja sama yang melibatkan berbagai pihak dalam ruang politik menjalankan amanah tersebut.

Begitu juga terjadi pasca pilpres tahun ini, Prabowo-Gibran sedang menggodok kebinet kementerian dengan partai koalisinya. Bahkan menjalin dengan partai yang tidak mengusungnya untuk menjadi bagian koalisi di pemerintahannya.

Namun tahaluf siyasi ini harus dihadapkan dan terjebak pada dua titik simpang yang bersamaan yakni pragmatisme politik dan kemaslahatan bangsa.

Pragmatisme Politik

Koalisi yang dibangun sejumlah parpol dalam menghadapi pilpres tidaklah murni dibangun dari persamaan nilai atau cita-cita perjuangan bangsa. Melainkan juga didasarkan pada kepentingan yang pragmatis. Rumor semacam itu dalam dunia politik sudah menjadi aksioma.

Tidak heran, ketika koalisi yang dibangun menang dilaga Pilpres merekapun meminta jatah kabinet kementerian. Mereka meminta bagian kekuasaan dengan dalih membantu pemerintah supaya menjalankan tugas negara dengan baik karena adanya kesamaan visi yang terbangun sejak membangun koalisi.

Baca Juga :  Gus Fawait Sampaikan Penjelasan Raperda APBD 2027, Targetkan Pendapatan Daerah Senilai Rp 4.520 Triliun

Nanum bangunan koalisi seperti itu tidak tertutup kemungkinan akan disibukkan dengan pembagian ‘kue’ kekuasaan daripada karena dorongan melaksanakan tugas negara itu sendiri.

Narasi semacam itu dapat dijumpai dari analisa pakar atau diberbagai riset seperti Miftah F.H dalam risetnya Jejak Pragmatisme Dalam Politik di Indonesia (Era 2009-2017).

Kesimpulan penelitian tersebut pragmatisme sudah mendarah daging dalam praktik kehidupan politik di Indonesia dan diketahui jejak pragmatis dalam politik di Indonesia sangat massive.

Kemaslahatan Bangsa

Prinsip dalam menjalankan amanah menyangkut kepentingan kebangsaan dan kerakyatan adalah salah satunya didasarkan pada kaedah segala kebijakan pemimpin tehadap rakyatnya harus memberikan kemaslahatan. Bukan sebaliknya berdasarkan pragmatisme politik dan kepetingan kekuasaan yang tidak mencerminkan nilai moral dan kebutuhan bangsa.

Prinsip ini berdasarkan kaidah tashorruful imam ala ra’iyah manuhun bil mashlahah, sebuah kaidah yang menjadi prinsip setiap pemimpin. Syaikhul Islam Ali dalam Kaidah Fiqh Politik menyebutkan tiga elemen tujuan dasar pembentukan negara yaitu Keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan warganya.

Baca Juga :  DPRD Jember Gelar RDP Dugaan Sengketa Tanah Warga Kemuningsari Lor Panti, PTPN Tak Hadir

Kaitan dengan ini, Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengingatkan ada yang lebih penting dari politik yakni kemanusiaan. Itulah tujuan luhur politik, itu tidak mungkin dicapai jika masih menempatkan kekuasaan diatas segala kepentingan kemanusiaan.

Konteks saat Ini

Sebagaimana ramai dalam pemberitaan saat ini partai-partai sedang menyiapkan kadernya untuk kabinet Prabowo-Gibran.

Tidak hanya itu, dalam pemberitaan Tempo.co kursi kabinet prabowo menjadi rebutan para politikus dari partai politik pendukungnya.

Jika itu terjadi secara akut maka kepentingan dan kemaslahatan bangsa tidak akan tersentuh. Mereka akan terjebak pada pragmatisme politik dan mengesampingkan kepentingan rakyatnya.

Bangunan koalisi seperti itu disanksikan akan sulit membangun pemerintahan yang kuat dan efektif. Koalisi politik semacam ini tetap akan disibukkan dengan pembagian kekuasaan yang kental dengan sikap pragmatis ketimbang memikirkan program kerja.

Sejatinya koalisi atau kerjasama politik itu didasarkan pada kesamaan idealisme tujuan luhur politik. (*)

*MOH.WASIK (Anggota LKBHI UIN KHAS Jember)

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Jelang Nataru, Pemkab Reaktivasi Penerbangan Jember-Bali
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember Ungkap Alasan Lamanya Terbit SK PAW Dedy Dwi Setiawan
NasDem Targetkan Pelantikan Ahmad Toharudin Tahun Ini Usai SK PAW DPRD Jember Terbit
Dispusip Jember Optimalkan Digitalisasi Surat dan Arsip melalui Aplikasi SRIKANDI
Respons Komisi A DPRD Jember soal Demo Sound Horeg: Saya Minta Harus Mau Diatur
Gus Fawait Sebut Gaji RT/RW Jember Segera Naik Bertahap
Diskopumdag Jember Rencanakan Relokasi Pasar Tanjung
Anggota Komisi A DPRD Jember Tabroni Sarankan Dispendukcapil Pasang Target Capaian IKD

Baca Lainnya

Friday, 20 November 2026 - 18:58 WIB

Jelang Nataru, Pemkab Reaktivasi Penerbangan Jember-Bali

Friday, 20 November 2026 - 16:55 WIB

Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember Ungkap Alasan Lamanya Terbit SK PAW Dedy Dwi Setiawan

Friday, 20 November 2026 - 14:25 WIB

NasDem Targetkan Pelantikan Ahmad Toharudin Tahun Ini Usai SK PAW DPRD Jember Terbit

Thursday, 19 November 2026 - 21:24 WIB

Dispusip Jember Optimalkan Digitalisasi Surat dan Arsip melalui Aplikasi SRIKANDI

Tuesday, 17 November 2026 - 21:04 WIB

Respons Komisi A DPRD Jember soal Demo Sound Horeg: Saya Minta Harus Mau Diatur

TERBARU

Penumpang saat turun dari pesawat di Bandara Notohadinegoro, Kecamatan Ajung, Jember. (Foto: Sigit/Frensia).

Politia

Jelang Nataru, Pemkab Reaktivasi Penerbangan Jember-Bali

Friday, 20 Nov 2026 - 18:58 WIB

Pelantikan Kepengurusan Forum Humas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Masa Bakti 2025–2027, yang dilantik oleh Kemenag RI. (Foto: Humas Kemenag RI).

Educatia

Pengurus Forum Humas PTKIN 2025–2027 Resmi Dilantik Kemenag RI

Thursday, 19 Nov 2026 - 23:47 WIB

Discover more from Frensia

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading