Frensia.id – Cita-cita konstitusional sebuah pemerintahan adalah melindungi segenap bangsa, memberikan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan keadilan sosial.
Segala kebijakan serta program pemerintah tidak boleh keluar dari amanah konstitusi tersebut. Tentu tidak mudah dan membutuhkan kerja sama semua pihak.
Disinilah pentingnya tahaluf siyasi atau koalisi politik. Sebuah bentuk kerja sama yang melibatkan berbagai pihak dalam ruang politik menjalankan amanah tersebut.
Begitu juga terjadi pasca pilpres tahun ini, Prabowo-Gibran sedang menggodok kebinet kementerian dengan partai koalisinya. Bahkan menjalin dengan partai yang tidak mengusungnya untuk menjadi bagian koalisi di pemerintahannya.
Namun tahaluf siyasi ini harus dihadapkan dan terjebak pada dua titik simpang yang bersamaan yakni pragmatisme politik dan kemaslahatan bangsa.
Pragmatisme Politik
Koalisi yang dibangun sejumlah parpol dalam menghadapi pilpres tidaklah murni dibangun dari persamaan nilai atau cita-cita perjuangan bangsa. Melainkan juga didasarkan pada kepentingan yang pragmatis. Rumor semacam itu dalam dunia politik sudah menjadi aksioma.
Tidak heran, ketika koalisi yang dibangun menang dilaga Pilpres merekapun meminta jatah kabinet kementerian. Mereka meminta bagian kekuasaan dengan dalih membantu pemerintah supaya menjalankan tugas negara dengan baik karena adanya kesamaan visi yang terbangun sejak membangun koalisi.
Nanum bangunan koalisi seperti itu tidak tertutup kemungkinan akan disibukkan dengan pembagian ‘kue’ kekuasaan daripada karena dorongan melaksanakan tugas negara itu sendiri.
Narasi semacam itu dapat dijumpai dari analisa pakar atau diberbagai riset seperti Miftah F.H dalam risetnya Jejak Pragmatisme Dalam Politik di Indonesia (Era 2009-2017).
Kesimpulan penelitian tersebut pragmatisme sudah mendarah daging dalam praktik kehidupan politik di Indonesia dan diketahui jejak pragmatis dalam politik di Indonesia sangat massive.
Kemaslahatan Bangsa
Prinsip dalam menjalankan amanah menyangkut kepentingan kebangsaan dan kerakyatan adalah salah satunya didasarkan pada kaedah segala kebijakan pemimpin tehadap rakyatnya harus memberikan kemaslahatan. Bukan sebaliknya berdasarkan pragmatisme politik dan kepetingan kekuasaan yang tidak mencerminkan nilai moral dan kebutuhan bangsa.
Prinsip ini berdasarkan kaidah tashorruful imam ala ra’iyah manuhun bil mashlahah, sebuah kaidah yang menjadi prinsip setiap pemimpin. Syaikhul Islam Ali dalam Kaidah Fiqh Politik menyebutkan tiga elemen tujuan dasar pembentukan negara yaitu Keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan warganya.
Kaitan dengan ini, Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengingatkan ada yang lebih penting dari politik yakni kemanusiaan. Itulah tujuan luhur politik, itu tidak mungkin dicapai jika masih menempatkan kekuasaan diatas segala kepentingan kemanusiaan.
Konteks saat Ini
Sebagaimana ramai dalam pemberitaan saat ini partai-partai sedang menyiapkan kadernya untuk kabinet Prabowo-Gibran.
Tidak hanya itu, dalam pemberitaan Tempo.co kursi kabinet prabowo menjadi rebutan para politikus dari partai politik pendukungnya.
Jika itu terjadi secara akut maka kepentingan dan kemaslahatan bangsa tidak akan tersentuh. Mereka akan terjebak pada pragmatisme politik dan mengesampingkan kepentingan rakyatnya.
Bangunan koalisi seperti itu disanksikan akan sulit membangun pemerintahan yang kuat dan efektif. Koalisi politik semacam ini tetap akan disibukkan dengan pembagian kekuasaan yang kental dengan sikap pragmatis ketimbang memikirkan program kerja.
Sejatinya koalisi atau kerjasama politik itu didasarkan pada kesamaan idealisme tujuan luhur politik. (*)
*MOH.WASIK (Anggota LKBHI UIN KHAS Jember)
