Frensia.id – Keberadaan foto resmi Presiden dan Wakil Presiden biasanya menghiasi ruangan kelas di lembaga pendidikan. Namun, sebuah Madrasah Aliyah (MA) di salah satu pesantren di Jember menjadi sorotan karena hanya memajang foto Presiden Prabowo Subianto tanpa menyertakan gambar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Foto yang memperlihatkan kondisi ruang kelas tersebut beredar luas di media sosial. Tampak jelas di dinding ruangan, gambar Presiden Prabowo berdampingan dengan lambang Garuda Pancasila. Namun, tidak ada foto Gibran Rakabuming yang biasanya melengkapi simbol kehadiran pemimpin negara.
Salah seorang guru berinisial FA, yang turut membagikan gambar itu di media sosial, mengaku heran dengan fenomena tersebut. “Saya tidak tahu apa alasannya. Saya sudah bertanya kepada wali kelas, tetapi beliau juga tidak memahami mengapa hanya foto presiden yang dipasang,” ungkap FA kepada Frensia.id.
FA menjelaskan bahwa motivasinya membagikan foto tersebut bukan untuk memicu kontroversi, melainkan karena merasa ada kejanggalan yang patut diperhatikan. “Saya cukup terkejut saat melihatnya. Tapi, saya rasa ini bukan masalah besar. Banyak lembaga yang mungkin belum memasang foto Wakil Presiden. Apalagi di pesantren, biasanya mereka lebih fokus pada foto para kiainya,” tambahnya.
Namun, kejanggalan tetap menjadi pembahasan publik. Jika alasannya adalah keteledoran, seharusnya kedua foto—Presiden dan Wakil Presiden—tidak dipasang sama sekali. Fakta bahwa hanya foto Prabowo yang terpajang menimbulkan spekulasi tentang maksud di balik keputusan tersebut.
Pesantren yang berlokasi di wilayah Jember selatan ini dinilai belum sepenuhnya mengikuti himbauan resmi pemerintah terkait pemasangan foto resmi pemimpin negara. Sebagai informasi, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan-RB) Nomor 12 Tahun 2014 serta SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2019 telah mengatur kewajiban pemasangan gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden di lembaga pendidikan dan instansi pemerintah.
“Sebenarnya semua lembaga pendidikan, termasuk pesantren, ya mestinya memahami aturan itu. Simbol negara seperti foto Presiden dan Wakil Presiden adalah wujud penghormatan terhadap pemimpin negara, hanya saja budaya pesantren perlu dihormati juga” ujar salah satu pengamat pendidikan di Jember.
Menurut pandanganya, beberapa pihak menilai bahwa prioritas di lingkungan pesantren mungkin berbeda. “Pesantren biasanya lebih menonjolkan foto kiai atau pendiri pesantren sebagai simbol kehormatan. Jadi, ada kemungkinan mereka menganggap hal ini tidak terlalu mendesak,” ujar salah satu warga Jember yang akrab dengan dunia pesantren.
Kejadian ini baginya, tentu memicu pertanyaan dari beberapa pihak. Sebagian menilai wajar jika pesantren memiliki prioritas tersendiri, sementara yang lain mempertanyakan apakah ada alasan politis di balik pemasangan foto yang tidak lengkap.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pesantren terkait keputusan mereka hanya memajang foto Presiden tanpa Wakil Presiden. Apakah ini semata-mata keteledoran administratif atau ada pertimbangan lain yang lebih mendalam, masih menjadi tanda tanya besar.
