Frensia.id- Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahannya yang belum genap dua bulan, telah berulang kali mengucapkan kalimat swasembada pangan, sebagai ustrategi yang dilakukan untuk menekan inflasi.
Pertama kali istilah tersebut diucapkan pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2024.
Menurutnya Indonesia sesingkat-singkatnya harus segera melakukan swasembada pangan. “kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar”, jelasnya.
Proyek besar yang akan dilakukan ini, menurut presiden Prabowo dalam sambutan perdana sebagai presiden terpilih akan dipersiapkan dalam jangka waktu 4-5 tahun dan bahkan siap menjadi lumbung pangan dunia.
Istilah swasembada pangan sebenarnya bukan sesuatu yang asing, akan tetapi kembali mendapatkan perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto menggunakannya dalam sambutan-sambutan di berbagai forum.
Terakhir kali disampaikan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2024 di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Senin (9/12/2024).
Daripada itu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan swasembada pangan, yang tidak lain menjadi strategi nasional untuk menekan angka inflasi.
Swasembada pangan merupakan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri tanpa bergantung pada impor.
Strategi ini dinilai sangat penting sebagai upaya untuk menghadapi tantangan global yang tidak menentu seperti wabah, krisis iklim dan ketergantungan pada pasokan internasional.
Dalam sejarah Indonesia pernah mencatat, yaitu era orde baru berhasil melakukan swasembada pangan. Akan tetapi keberhasilan itu tidak berlangsung lama, dikarenakan ujung-ujungnya harus terpaksa untuk impor beras.
Kemampuan untuk melakukan ambisi besar tersebut harus didukung oleh berbagai aspek yang memadai mulai dari lahan dan infrastruktur pertanian, serta kemampuan sumber daya manusia untuk berproses dalam berbagai iklim yang selalu tidak pasti.
Lebih-lebih dari pemerintah harus tersedianya bibit unggul dan akses pupuk yang lebih mudah dan menyeluruh didapatkan oleh petani, sehingga pertumbuhan dan kualitas dari makanan pokok bisa terjamin.
Selain itu, tantangan yang cukup berat untuk dihadapi adalah adanya kebijakan dari pemangku kekuasaan yang sudah terbiasa menyediakan barang-barang kebutuhan yang bisa diproduksi dalam negeri secara impor. Dimana hal ini telah berjalan selama bertahun-tahun.
