Frensia.id – Gugatan pasangan calon (Paslon) nomor urut 02 dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Bondowoso, Bambang Soekwanto-Gus Muhammad Baqir (Bagus), mendapat perhatian dalam sidang perdana yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).
Dalam sidang yang disiarkan langsung melalui YouTube, gugatan ini mencuat meskipun tidak memenuhi ambang batas yang ditetapkan oleh undang-undang, namun ada dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang menjadi dasar utama gugatan.
Sidang yang dipimpin oleh Panel 3 hakim yang terdiri dari Arif Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, ini berlangsung dengan dihadirinya langsung Bambang Soekwanto sebagai calon bupati dan kuasa hukumnya, Mohammad Hasby As Shiddiqi, S.H.I.
Dalam kesempatan tersebut, Hasby menyampaikan bahwa pihaknya mengajukan permohonan untuk membatalkan keputusan KPU Bondowoso mengenai hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilbup 2024, yang tertuang dalam surat keputusan nomor 1844.
Namun, dalam pengajuan gugatan tersebut, Hasby menyampaikan adanya kendala dalam hal memenuhi ambang batas yang ditetapkan.
Dia menyebutkan bahwa berdasarkan perhitungan, perbedaan suara antara Paslon 02 dan pasangan calon pemenang tidak mencapai 1% dari total suara sah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten Bondowoso. Dengan perolehan suara sebesar 212.295 untuk Paslon 02 dan 223.907 untuk pasangan calon pemenang, selisih suara yang terjadi adalah 11.612 suara.
Saat itu, hakim Arif Hidayat menanyakan tentang legal standing dari gugatan ini.
“Terus kemudian apa punya legal standing? Legal standing-nya gimana? Ini yang mengajukan pasangan calon ya?” tanya Hakim Arif dengan tegas.
Menjawab pertanyaan tersebut, Hasby menguraikan dasar hukum dari gugatan tersebut, mengacu pada Pasal 158 Ayat 2 huruf A, B, C, dan D dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
“Seharusnya selisih suara yang memenuhi ambang batas adalah 4.362 suara,” ujar Hasby.
Menurutnya, gugatan tersebut bisa diterima meskipun tidak memenuhi ambang batas karena adanya dugaan pelanggaran TSM.
Hakim Arif kemudian menanggapi dengan mengatakan,
“Ya, jadi yang tidak memenuhi yang berbatas, tapi supaya disimpangi dulu karena ada pelanggaran TSM.”
Hakim Arif menyarankan agar pihak penggugat menguraikan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran yang dimaksud.
Hasby pun memaparkan beberapa dugaan pelanggaran yang diduga terjadi selama proses Pemilu, termasuk manipulasi hak suara dan ketidakabsahan hasil pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Bondowoso. Dugaan pelanggaran TSM ini diharapkan dapat menjadi alasan untuk mengubah hasil pemungutan suara yang sudah ditetapkan.
Meskipun gugatan ini tidak memenuhi persyaratan ambang batas yang biasa diterapkan, MK tentu dapat mempertimbangkan dengan seksama tuduhan adanya pelanggaran TSM yang dapat mempengaruhi hasil Pilbup Bondowoso 2024.
Proses selanjutnya akan terus bergulir untuk memeriksa lebih lanjut bukti dan alasan yang diajukan oleh pihak penggugat terkait pelanggaran yang dimaksud.
