Frensia.id – Kemarin sempat di platform sosial media X viral buku karangan Laela S. Chudori berjudul Namaku Alam. Judul dari buku ini diangkat dari salah satu nama sosok aktivis yang dalam novel tersebut menjadi tokoh utama.
Buku Namaku Alam sebenarnya merupakan buku serie kedua karya Chudori, adapun buku pertamanya berjudul pulang. Jadi buku yang viral ini merupakan kelanjutan cerita dari novel pulang.
Dalam buku yang viral di X, Chudori menceritakan tokoh Segara Alam, anak dari Surti Anandari dan Alm. Hananto Prawiro yang merupakan eks tapol 1965.
Berbeda dengan karangan berjudul Pulang yang hanya mengenalkan karakter Alam dengan sekilas di bagian akhir, dalam buku keduanya, Alam karakter Alam khusus menceritakan kehidupan karakter Alam dengan latar tahun 1965-1982.
Buku ini berusaha mengungkap kehidupan keluarga Alam yang adalah keluarga eks PKI. Kehidupan keluarganya mendapat stigma buruk dari masyarakat, dari perlakuan masyarakat ini kemudian membentuk karakter seorang Segara Alam.
Perlakuan diskriminatif terhadap keluarga eks PKI memang masih terjadi saat era orde baru seperti yang menjadi latar dalam buku novel karya Chudori. Hal ini sebagaimana penelitian Abdul Munif Anshri dan Syahwal yang berjudul “Potret Hukum Diskriminatif Orde Baru: Tinjauan Hukum dan Politik atas Diskriminasi Terhadap Eks Tahanan Politik PKI”.
Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa diskriminasi terhadap keluarga eks PKI atau eks tahanan politik Partai Komunis Indonesia (PKI) selama rezim otoritarian Orde Baru berkuasa didukung dan dilindungi oleh hukum perundang-undangan.
Selain itu, viralnya buku karya Chudori ini karena relevan dengan kondisi politik di momentum pemilu kemarin. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya warganet yang mengutip bagian isi dari buku yang relevan dengan realita politik.
Misalnya ada salah satu cuitan di X yang menarik, yakni cuitan akun Literary Base. Cuitan yang mengutip isi buku begini bunyinya, “Bukan aku takut karena sosok mereka, tetapi karena kedunguannya suatu saat bakal menguasai Indonesia. Bukankah banyak orang dungu di negara berkembang yang justru jadi pemimpin atau pejabat tinggi?”
