Airlangga Hartarto Sebut Urusan Investasi Tak Perlu Melihat Bendera

Kamis, 16 Mei 2024 - 23:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar Airlangga Hartarto Sebut Urusan Investasi Tak Perlu Melihat Bendera (Sumber: Laman Resmi Menko Perkonomian RI)

Gambar Airlangga Hartarto Sebut Urusan Investasi Tak Perlu Melihat Bendera (Sumber: Laman Resmi Menko Perkonomian RI)

Frensia.id- Urusan investasi ekonomi, tak penting melihat warna bendara. Mau negara manapun, tak perlu dipertimbangkan. Yang penting membuat Ekonomi Indonesia maju.

Saat ini, Indonesia telah berhasil mencapai peringkat ke-16 dalam daftar negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Namun, visi jangka panjangnya adalah untuk menempati peringkat ke-4 dalam 20 tahun mendatang.

Untuk mencapai ambisi ini, Indonesia bertekad untuk terus meningkatkan daya saing ekonominya dan memperluas kerja sama internasional. Salah satu strategi utamanya adalah memperkuat hubungan ekonomi bilateral dengan berbagai negara, termasuk Jerman, yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dalam kunjungan ke Jerman beberapa waktu Lalu.

Saya bertemu dengan Menteri Ekonomi Federal Robert Habeck dan berharap dapat memulai bisnis antara Jerman, ekonomi terbesar di Eropa, dan Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari itu, kami menginginkan akses yang lebih baik terhadap teknologi dan investasi Jerman. Akses pasar yang lebih mudah juga penting bagi kami“, Ujar Airlangga sebagaimana dilansir dalam laman resmi Menko Perekonomian RI 16/05/2024.

Baca Juga :  Jelang Lebaran, DPC PDI Perjuangan Distribusikan Parsel Ramadan

Bahkan ia mengemukakan untuk membuka seluas-luas investasi dan perkembangan global, perbedaan kepentingan bendara tak boleh jadi batasan. Ia menegaskan bahwa kebijakan pembatasan perdagangan tidak dianggap sebagai hambatan dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

Pemahaman ini didasarkan pada keyakinannya bahwa Indonesia memiliki hak penuh untuk mengelola sumber daya alamnya sesuai dengan kepentingan nasional. Salah satu kebijakan yang diimplementasikan adalah larangan ekspor bahan mentah yang belum diolah, seperti bijih mineral.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menggeser orientasi ekspor Indonesia dari komoditas mentah ke produk dengan nilai tambah tinggi. Dengan mengolah bahan mentah di dalam negeri, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mendukung pengembangan industri manufaktur.

Baca Juga :  Kata Gus Ipul, Kakek Prabowo Dikaji PWI Untuk Diajukan Sebagai Pahlawan Nasional

Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing global Indonesia dalam pasar internasional. Untuk dalam menjalankan komunikasi baik dan meningkatkan ekonomi Indonesia, ia tak merasa berbendera.

Saya rasa investasi tidak memiliki bendera. Kami sangat terbuka untuk semua pihak. Jadi menurut saya (yang berinvestasi di Indonesia) bukan hanya Tiongkok, tapi juga ada AS di sisi tembaga (Freeport). Dulu juga ada Jepang di sisi bauksit. Oleh karena itu, untuk nikel kami belajar dari sejarah tersebut. Sebelum investasi di nikel, Indonesia mengekspor baja hanya USD2 miliar. Itu sekitar tahun 2014. Namun sekarang jumlahnya mencapai USD26-30 miliar dalam setahun.Jadi ini merupakan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia,” tambanya.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Balad Grup Jalin Kerja Sama Perikanan Budidaya dengan Tiga Negara, Buka 500 Ribu Lapangan Kerja
Dari Mustahik ke Miliarder Kecil, Riset Berikut Ungkap Rahasia Program Zakat di Malaysia yang Sukses Raih RM12.000 per Bulan
Dorong Pelaku Usaha untuk Salurkan CSR, DPRD Jatim: CSR Bisa Jadi Solusi Pengentas Kemiskinan
Tingkatkan Ketahanan Pangan, DPRD Jatim Berikan Bantuan Beras Kepada Masyarakat Kurang Mampu
Komik Keren! Diteliti dan Urai Keburukan Militerisme di Indonesia
Jurnalis Tempo Diteror, Dikirimi Paket Kepala Babi
Post Globalization Militarism: Kajian Interdisipliner tentang Hegemoni Ekonomi, Polarisasi Sosial, dan Tatanan Militerisme Dunia 
Catat Waktunya! BKN Edarkan Surat Pengangkatan PPPK Tahun ini

Baca Lainnya

Jumat, 28 Maret 2025 - 12:22 WIB

Balad Grup Jalin Kerja Sama Perikanan Budidaya dengan Tiga Negara, Buka 500 Ribu Lapangan Kerja

Kamis, 27 Maret 2025 - 21:23 WIB

Dari Mustahik ke Miliarder Kecil, Riset Berikut Ungkap Rahasia Program Zakat di Malaysia yang Sukses Raih RM12.000 per Bulan

Kamis, 27 Maret 2025 - 13:22 WIB

Dorong Pelaku Usaha untuk Salurkan CSR, DPRD Jatim: CSR Bisa Jadi Solusi Pengentas Kemiskinan

Kamis, 27 Maret 2025 - 12:59 WIB

Tingkatkan Ketahanan Pangan, DPRD Jatim Berikan Bantuan Beras Kepada Masyarakat Kurang Mampu

Minggu, 23 Maret 2025 - 17:50 WIB

Komik Keren! Diteliti dan Urai Keburukan Militerisme di Indonesia

TERBARU

Ilustrasi Silaturahim Saat Lebaran (Sumber: Generated AI)

Educatia

Lima Jawaban Elegan Untuk Pertanyaan Sensitif Saat Lebaran

Selasa, 1 Apr 2025 - 08:23 WIB

Kolomiah

Takbir Melawan Korupsi

Senin, 31 Mar 2025 - 10:50 WIB