Rapat Paripurna Pemkab dan DPRD Banyuwangi Pastikan Tidak Ada Kenaikan Tarif PBB

Thursday, 21 August 2025 - 05:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Frensia.id – Pemkab dan DPRD Banyuwangi menggelar Rapat Paripurna penegasan penerapan multitarif dalam penentuan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berarti sama sekali tidak ada kenaikan tarif PBB-P2 di Ruang Sidang DPRD Banyuwangi, Rabu (20/08/25) malam.

Dalam sidang tersebut disahkan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dalam Perda diterapkan Multitarif dalam penentuan PBB-P2, yang berarti tidak ada kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Rapat Paripurna ini merupakan usulan Pemkab Banyuwangi, sesuai mekanisme formal dan kewenangan DPRD Kabupaten Banyuwangi, sebagai tindak lanjut hasil konsultasi dan evakuasi Pemkab bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banyuwangi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Juga :  Jelang Konser HS Hey Slank, Kaka Pimpin Ratusan Riders Konvoi Keliling Banyuwangi

“Kita berkomitmen menggunakan sistem multitarif sebagaimana diatur sebelumnya dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024. Dengan demikian jelas bahwa tidak ada kenaikan tarif PBB-P2,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Ipuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Banyuwangi, mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga berbagai kalangan masyarakat, yang telah memberikan masukan serta memiliki komitmen yang sama dengan Pemkab dan DPRD bahwa tidak ada kenaikan tarif PBB.

Menurut Ipuk, partisipasi masyarakat merupakan bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif. “Terima kasih semuanya. Saran dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dari pengawasan terhadap kerja kami,” ucap Ipuk.

Baca Juga :  Saksikan SLANK Manggung Di Banyuwangi, Pahami Cara Tukar Tiketnya!

Ipuk juga mengajak semua pihak menjaga kekompakan daerah. Menurutnya, Banyuwangi bisa maju jika seluruh elemen masyarakat bersatu.

Menurut pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, rapat paripurna ini merupakan permintaan langsung dari Bupati Ipuk Fiestiandani untuk menegaskan tidak ada kenaikan tarif PBB-P2 di Banyuwangi.

“Ini menandakan Ibu Bupati pasti mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Banyuwangi. Terbukti tidak perlu waktu yang lama kita dapat melaksanakan rapat paripurna,” tegas Michael.

Penulis : Qhobid Z

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Guncang Banyuwangi, Slank dan HS Buktikan Musik Mampu Jadi Motor Gerak Ekonomi Akar Rumput
Satreskim Polresta Banyuwangi Bongkar Bisnis Solar Subsidi Ilegal
Hari Sumpah Pemuda 2026, DPC PDI Perjuangan Banyuwangi Gelar Aksi Resik Kali Sungai Kalimati Muncar
Latma Garuda Shakti 2026 Dimulai, Prajurit Indonesia-India Asah Kemampuan Tempur di Banyuwangi
Peduli! NU Care-LAZISNU PCNU Bondowoso Salurkan Bantuan Pada Korban Gempa Bumi NTT
PAN Banyuwangi Gelar Rakerda 1 dan Pelantikan DPC, Siap Mengusung Kader Sendiri
Unik! Wakil Sekretaris PCNU Situbondo Peringati HSN Dengan Panjat Tiang Bendera
Truk Bermuatan Karton Tabrak Scoopy di Wongsorejo Banyuwangi, Pemotor Meninggal

Baca Lainnya

Sunday, 1 November 2026 - 16:14 WIB

Guncang Banyuwangi, Slank dan HS Buktikan Musik Mampu Jadi Motor Gerak Ekonomi Akar Rumput

Thursday, 29 October 2026 - 21:40 WIB

Satreskim Polresta Banyuwangi Bongkar Bisnis Solar Subsidi Ilegal

Wednesday, 28 October 2026 - 19:44 WIB

Hari Sumpah Pemuda 2026, DPC PDI Perjuangan Banyuwangi Gelar Aksi Resik Kali Sungai Kalimati Muncar

Wednesday, 28 October 2026 - 19:40 WIB

Latma Garuda Shakti 2026 Dimulai, Prajurit Indonesia-India Asah Kemampuan Tempur di Banyuwangi

Sunday, 25 October 2026 - 11:51 WIB

Peduli! NU Care-LAZISNU PCNU Bondowoso Salurkan Bantuan Pada Korban Gempa Bumi NTT

TERBARU

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember, saat memberikan dokumen resmi kajian ilmiah terkait rekomendasi dalam muatan Rancangan Peraturan Daerah Ketentraman dan Ketertiban Umum (Raperda Trantibum), pada Komisi A DPRD Jember. (Foto: Fadli/Frensia).

Politia

MUI Jember Desak DPRD Pertegas Penegakan Peraturan Sound Horeg

Thursday, 5 Nov 2026 - 16:50 WIB

Discover more from Frensia

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading