Frensia.id- Prof. Jimly Asshiddiqie mantan ketua Mahkamah Konstitusi RI dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum menjelaskan hal yang berbeda dengan film Dirty Vote. Pada acara Poadcasts dalam akun di akun Youtube @katadata Indonesia, sekitar satu hari sebelum film dipublish, ia menyampaikan bahwa gerakan politik Jokowi tidak sebagaimana yang masyarakat tafsirkan.
Ia tidak percaya Presiden RI yang merupakan dalang gerakan politik Capres-Cawapres 02. Ia lebih memandang Jokowi sebagai yang memiliki strategi politik yang biasa-biasa saja. “Jokowi tidak ngapa- ngapain, tapi orang menafsir sendiri”, tuturnya.
Dirinya mengaku tidak menemukan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi. Tidak ada cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi. Itu semua adalah Post Truth, yakni tafsir dari media dan masyarakat. Bahkan, sebenarnya pada mulanya, Jokowi tidak pernah berniat untuk memajukan Gibran Rakabumi, anaknya sendiri sebagai calon presiden.
Tafsirnya, Gibran Rakabumi maju karena proses politik yang sederhana. Ia menceritakan, kronologinya bersumber dari negosiasi masuknya Prabowo sebagai Menhan pada kabinet Jokowi periode kedua. Ia masuk atas janji Jokowi yang akan mendukung Prabowo sebagai presiden penggantinya.
Setelah Probawo masuk, Jokowi mengajaknya bertemu dengan Ganjar di sawah. Tujuannya adalah mendekatkan kedua calon ini sebagai Capres-Cawapres. “Prabowo jadi Capres dan Ganjar jadi Wapres”, tuturnya.
Niat ini kemudian digagalkan oleh Megawati. Sebagai ketua PDI, ia tidak berkenan jika Jokowi yang mengatur masalah Calon preseden penggantinya. PDI sebagai partai terbesar, ia ditafsirkan tidak berkenan kadernya sebagai Wapres.
Menanggapi hal ini Jokowi Tentu kebingungan. Dilain sisi, Prabowo juga kesulitan mencari wakil. Terlalu banyak figur dalam Partai Koalisasinya. Akhirnya dipilihlah Gibran sebagai Cawapres yang akan mendampingi. Semua partai akhirnya dapat menerimanya. Seluruhnya dianggap terjadi bukan karena Jokowi.
Setelah disepakati, baru kemudian diusahakan di MK. Pada proses demikian ini disebutnya ada pelanggaran. Pamannya Jokowi terbukti melanggar etik berat.
“Dia aktif sekali untuk mempengaruhi dan sebagainya, intinya tidak mungkin dibuka keluar, intinya kesimpulan kami bertiga sama. Ini pelanggaran etik berat”, tuturnya tegas.
Namun jika dikatakan hal tersebut adalah intervensi Jokowi, Prof Jimly tidak membenarkan. Apalagi diceritakan kalau ada uang sekarung, ia menegaskan itu keliru sebab tidak ada buktinya.
Penjelasan ini tentu sangat berbeda dengan konten film Dirty Vote yang menganalisis bahwa gerakan politik Jokowi telah direncanakan sejak awal.
