Frensia.id – Perang antara Israel dan Iran terus memanas. bukan sekadar adu retorika, tetapi benar-benar berujung pada serangan militer terbuka yang diklaim Israel sebagai langkah “pencegahan”. Menurut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Iran sedang berada di ambang menyelesaikan bom nuklirnya—dan karena itu, Israel mengambil langkah lebih dulu untuk menyerang sebelum diserang.
Pandangan ini disampaikan secara kritis oleh Pengamat Timur Tengah, Dina Sulaeman, dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Perang Iran–Israel: Sekadar Ancaman Kawasan atau Ancaman Global?” di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (20/6). Menurutnya, istilah seperti preventive war atau preemptive strike sering diulang oleh pejabat Israel untuk meyakinkan dunia bahwa tindakan militer mereka bersifat defensif. Namun, ketika dilihat dari kacamata hukum internasional, klaim ini rapuh dan tidak berdasar.
Dan memang benar, secara yuridis, hukum internasional—khususnya Pasal 51 Piagam PBB—hanya mengakui hak membela diri jika serangan bersenjata benar-benar telah terjadi. Maka, serangan terlebih dahulu atas dasar “dugaan akan diserang” bukan hanya tidak sah, tetapi berpotensi menciptakan preseden berbahaya dalam tata hubungan internasional. Jika semua negara merasa berhak menyerang duluan hanya karena “takut”, maka prinsip perdamaian dan stabilitas global akan runtuh di tangan paranoia yang dilembagakan.
Lebih dari itu, Dina Sulaeman menambahkan argumen bahwa Iran tengah membangun senjata nuklir juga tidak berdiri di atas data yang solid. Laporan terbaru dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada Mei 2025 menyatakan bahwa tidak ada bukti bahwa Iran sedang mengembangkan bom nuklir.
Bahkan Rafael Grossi, Direktur Jenderal IAEA, dalam wawancara resminya menyebut tidak ditemukan indikasi bahwa Iran akan mempersenjatai diri dengan nuklir. Fakta ini menegaskan bahwa tuduhan Israel, terutama yang dilontarkan Netanyahu, lebih merupakan repetisi dari klaim lama yang tak pernah terbukti sejak pertama kali diucapkan pada 1996.
Jika tuduhan nuklir tidak berdasar, maka wajar publik bertanya: apa motif sebenarnya di balik serangan Israel ke Iran?
Dina Sulaeman mengajak kita menengok dinamika internal politik Israel. Beberapa jam sebelum serangan, parlemen Israel tengah bersidang untuk mempertimbangkan pembubaran kabinet Netanyahu. Perdana Menteri itu memang tengah terjepit—diterpa gelombang demonstrasi besar-besaran, krisis kepercayaan publik, serta skandal korupsi yang mengintainya.
Jika kekuasaannya runtuh, bukan tidak mungkin Netanyahu akan menghadapi meja hijau. Dalam situasi seperti ini, muncul apa yang dalam studi keamanan disebut diversionary war: perang yang diluncurkan untuk mengalihkan perhatian dari krisis dalam negeri.
Secara teoritis, diversionary war bukan sekadar istilah, melainkan strategi politik yang telah diulas panjang lebar dalam berbagai literatur politik modern. Logikanya sederhana: ketika seorang pemimpin terancam dari dalam, ia menciptakan musuh dari luar. Ancaman eksternal itu berfungsi sebagai lem perekat baru bagi masyarakat yang terpecah. Musuh bersama akan menyatukan suara, dan dalam suasana darurat nasional, seorang pemimpin bisa kembali memperoleh legitimasi yang sempat hilang.
Selain itu, perlu dicermati bahwa serangan ke Iran ini datang di tengah sorotan dunia yang sangat tajam terhadap agresi Israel di Gaza. Ribuan warga sipil menjadi korban, dan tekanan internasional semakin meluas. Dalam konteks ini, serangan terhadap Iran juga bisa dibaca sebagai cara Netanyahu mengalihkan perhatian dunia dari krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Palestina. Dengan menggeser fokus global ke konfrontasi regional yang lebih besar, isu Gaza perlahan bisa menghilang dari headline media internasional.
Dalam dinamika global yang kian kompleks, setiap tindakan militer antarnegara semestinya ditimbang dengan kepala dingin dan berdasarkan prinsip hukum internasional yang disepakati bersama. Tanpa kerangka yang proporsional dan berbasis bukti, kekuatan militer mudah tergelincir menjadi instrumen politik yang memperdalam ketegangan dan mengabaikan kemanusiaan.
Di tengah derasnya arus informasi dan narasi yang dibangun oleh kepentingan, publik internasional perlu menjaga kejernihan nalar. Sebab, dalam hubungan antarnegara, persepsi yang dibentuk tanpa dasar bisa lebih mematikan daripada senjata itu sendiri.
