Hebat! Kekuatan Fiskal Terbatas, Pemerintah dan DPRD Jember Kompak Entaskan Kemiskinan

Wednesday, 20 November 2024 - 02:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Daerah bersama Pimpinan DPRD Jember saat Rapat Paripurna (Sumber: Istimewa)

Pemerintah Daerah bersama Pimpinan DPRD Jember saat Rapat Paripurna (Sumber: Istimewa)

Frensia.id – Kekuatan fiskal tahun 2025 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Jember direncanakan sebesar Rp 4,648 triliun.

Sekalipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di angka Rp4,3 triliun, Pjs Bupati Jember Imam Hidayat menyatakan bahwa kekuatan fiskal Kabupaten Jember memiliki keterbatasan.

Hal tersebut dipaparkan dalam acara Penyampaian Nota Pengantar R-APBD T.A 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Jember, Senin (18/11/2024) lalu.

Ia menyebut beberapa prioritas APBD pada tahun 2025, seperti bidang pendidikan, infrastruktur, serta gaji pegawai diprediksi mengalami peningkatan cukup signifikan karena rektutmen ASN dan PPPK direncanakan mencapai 2.000 pegawai.

Selain itu, sekalipun Kabupaten Jember memiliki keterbatasan fiskal, Imam menyebut Pemkab akan tetap mendukung program-program prioritas nasional yang telah direncanakan.

Baca Juga :  Ketua Bapemperda DPRD Jember Respon soal Perda Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

“seperti pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi, serta peningkatan infrastruktur pelayanan publik,” urainya.

Dalam hal penghapusan kemiskinan ekstrem, pihaknya berkomitmen dengan berupaya untuk mendapatkan insentif fiskal kembali di tahun-tahun yang akan datang.

“di tahun 2024, Pemerintah Pusat memberikan insentif fiskal kepada Pemerintah Kabupaten Jember yang dinilai berprestasi dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua DPRD, Ahmad Halim menyampaikan bahwa pihaknya berkewajiban untuk memastikan kesinambungan program dalam RAPBD dengan program-program prioritas nasional, khususnya perihal mengentaskan kemiskinan.

“salah satunya bagaimana memberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin,” imbuhnya.

Hal demikian, karena selain masyarakat tidak mampu mendapatkan bantuan bahan pokok, melalui PKH. Pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat juga memberikan bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga :  Komisi C DPRD Jember Respons soal Kenaikan Harga Satuan Bahan Konstruksi

“Karena itu masalah pokok. Targetnya adalah ada penurunan masyarakat miskin di Kabupaten Jember,” pungkasnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD, Dedy Dwi Setiawan menyampaikan sudah melakukan beberapa langkah untuk adanya kemajuan dalam bantuan RTLH.

“Saya sudah berkomunikasi dengan pihak dinas, yang rencana tahun depan hanya dianggarkan 100 RTLH, kita meminta ada penambahan minimal dua kali lipat,” ujar politisi Partai NasDem itu saat dihubungi crew frensia.id.

Selain itu, pihaknya juga mulai melakukan pendataan bekerjasama dengan pihak pemerintah desa, agar program yang akan direalisasikan tidak salah sasaran

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Ekonomi Jember Melesat 6,35%, Selaras dengan Riset Disertasi Bupati Fawait
Dugaan Korupsi Program MBG Kembali Menyeret Tersangka Baru
Komisi A DPRD Jember Desak Pemkab Reformasi GTRA Pasca Maraknya Konflik Tanah
Sekti Jember Usulkan Petani Masuk Bagian GTRA
MBG Dikelola Ugal-Ugalan, Mahfud MD: Tak Heran Jadi Sarang Korupsi
Kualifikasi Calon Ketua Umum PBNU Menurut Gus Zainil Ghulam
Pemkab Jember akan Perbaiki SOP Pembelian BBM Bersubsidi untuk Petani dan Nelayan
Gus Fawait Tegaskan Program Optimalisasi Lahan di Jember Bisa Tingkatkan Hasil Panen Petani

Baca Lainnya

Saturday, 13 June 2026 - 14:24 WIB

Ekonomi Jember Melesat 6,35%, Selaras dengan Riset Disertasi Bupati Fawait

Thursday, 11 June 2026 - 17:31 WIB

Komisi A DPRD Jember Desak Pemkab Reformasi GTRA Pasca Maraknya Konflik Tanah

Thursday, 11 June 2026 - 17:23 WIB

Sekti Jember Usulkan Petani Masuk Bagian GTRA

Thursday, 11 June 2026 - 13:25 WIB

MBG Dikelola Ugal-Ugalan, Mahfud MD: Tak Heran Jadi Sarang Korupsi

Monday, 8 June 2026 - 21:22 WIB

Kualifikasi Calon Ketua Umum PBNU Menurut Gus Zainil Ghulam

TERBARU

Discover more from Frensia

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading