Ini Konsep Politik Dinasti Dalam Penjelasan MKRI

Thursday, 25 January 2024 - 00:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Editor; Mashur Imam

Editor; Mashur Imam

Frensia.Id/25/01/2024. Selama ini banyak tuduhan dan perdebatan tentang politik dinasti pada beberapa pihak. Yang paling viral, kecaman politik dinasti dianggap dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Sebenarnya apa politik dinasti itu?

Pada website resmi MKRI ternyata ada tulisan menarik konsep politik dinasti. Di dalamnya dijelaskan bahwa politik dinasti merupakan upaya penguasaan yang didasarkan pada hubungan kekeluargaan. Biasanya praktenya banyak dilakukan pada sistem birokrasi kerajaan. Para raja biasanya mewariskan kekuasaanya pada anak-anaknya.

Penjelasan artikel tentang dampak pelaksanaan politik dinasti pada negara yang berbentuk Rebuplik seperti Indinesia, diambil dari penjelasan Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana. Ia menjelaskan bahwa Tren politik kekerabatan adalah gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar di era terdahulu.

Baca Juga :  Pada Savic Ali, Ketua PC Fatayat NU Jember Nyatakan Siap Turun Jalan

Bentuknya bisanya berupa sistem patrimonial. Sistem ini bertujuan malakukan regenerasi politik atas dasar keterhubungan genealogis. Dasar merit system dan prestasi, tidak dipakai sebagai pertimbangan.

Bentuknya saat tidak tentu sistem kerajaan. Dinasti politik dapat terjadi dalam negara yang demokratis. “Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural“, jelasnya.

Bahkan dalam web ini juga dijelaskan contoh konkretnya. Misalanya, tidakan keluarga para elite masuk institusi yang telah setting oleh partai politik. Jadi, tidak tentu hanya ada di sistem kerajaan

Baca Juga :  Ketua TP PKK Jember Ning Ghyta Kunjungi Warga Penerima Layanan Homecare

Inti dari politik dinasti adalah patrimonialistik. Bisa saja bentuknya tidak jelas. Hal demikian dapat dihentikan dengan jalur prosedural yang melarang tegas seluruh bentuk tindakan politik patrimonialistik.

Pelarangan politik dinasti ini penting dalam mensukseskan pilkada dan pemilu legislatif. Bahkan jika larangan atau prosedur pertai secara tegas menolaknya, juga berdampak baik bagi rekrutmen dan kaderisasi di partai. “Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN“, jelas Ari Dwipayana yang dikutip MKRI.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Respons Komisi A DPRD Jember soal Demo Sound Horeg: Saya Minta Harus Mau Diatur
Ulama Sudah Mengingatkan, Penegak Hukum Kemana?
Gus Fawait Sebut Gaji RT/RW Jember Segera Naik Bertahap
Diskopumdag Jember Rencanakan Relokasi Pasar Tanjung
Anggota Komisi A DPRD Jember Tabroni Sarankan Dispendukcapil Pasang Target Capaian IKD
Pahlawan di Tanah yang Membara
Bupati Fawait Tinjau 231 KK Terdampak Angin Kencang di Ledokombo
Disporabudpar Jember Rencanakan Perbaiki Stadion JSG di Tahun 2027

Baca Lainnya

Tuesday, 17 November 2026 - 21:04 WIB

Respons Komisi A DPRD Jember soal Demo Sound Horeg: Saya Minta Harus Mau Diatur

Monday, 16 November 2026 - 12:07 WIB

Ulama Sudah Mengingatkan, Penegak Hukum Kemana?

Friday, 13 November 2026 - 21:50 WIB

Gus Fawait Sebut Gaji RT/RW Jember Segera Naik Bertahap

Thursday, 12 November 2026 - 13:03 WIB

Diskopumdag Jember Rencanakan Relokasi Pasar Tanjung

Wednesday, 11 November 2026 - 15:22 WIB

Anggota Komisi A DPRD Jember Tabroni Sarankan Dispendukcapil Pasang Target Capaian IKD

TERBARU

Discover more from Frensia

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading