Frensia.Id- Komunitas Sound System Kabupaten Jember (JSSC) menggelar aksi damai di Pemkab Jember pada pukul 09:47 WIB. Jalan di depan Pemkab Jember dan Alun-Alun Jember dipenuhi oleh truk dengan bermuatan sound horeg.
Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan penolakan terhadap wacana pelarangan penggunaan sound system di berbagai kegiatan masyarakat.
Mengusung pesan utama bahwa suara tidak perlu dilarang melainkan cukup diatur dengan bijak dan berkeadilan.
Koordinator aksi JSSC, M. Arif Sugiartani menjelaskan bahwa gelombang unjuk rasa ini lahir dari keresahan mendalam di kalangan pelaku usaha dan pegiat audio seiring menguatnya wacana pembatasan hingga pelarangan sound system.
Bagi komunitas, perangkat pengeras suara bukan sekadar alat hiburan, melainkan sudah melekat sebagai bagian dari budaya, sarana berekspresi, sekaligus sumber penghidupan dan kebanggaan masyarakat Jember.
“Aksi ini lahir dari keresahan banyak pihak terkait wacana pembatasan bahkan pelarangan penggunaan sound system di berbagai kegiatan masyarakat. Bagi komunitas kami, sound system bukan sekadar perangkat suara, melainkan bagian dari budaya, sarana ekspresi, penghidupan, dan kebanggaan masyarakat Jember,” katanya saat diwawancarai, pada Senin (16/11/2026), siang hari.
Kendati demikian, mereka menegaskan bahwa mereka tidak menolak ketertiban maupun kenyamanan bersama. Sebaliknya, JSSC mengajak Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD Kabupaten Jember untuk duduk bersama, berdialog secara terbuka, dan menyusun aturan yang jelas, adil, serta dapat dijalankan oleh semua pihak.
“Kami tidak menolak ketertiban dan kenyamanan bersama. Justru sebaliknya, kami mengajak seluruh pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD Kabupaten Jember, untuk duduk bersama, berdialog secara terbuka, dan menyusun aturan yang jelas, adil, serta dapat dijalankan oleh semua pihak,” ujarnya.
Dalam tuntutannya, JSSC dengan tegas menolak segala bentuk kebijakan yang melarang secara mutlak penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat maupun budaya. Mereka mendesak agar pemerintah daerah segera membuka ruang dialog terbuka yang melibatkan komunitas, pengusaha, dan pengguna secara langsung agar regulasi yang lahir tidak dibuat sepihak.
“Aturan yang dibutuhkan hendaknya dirumuskan secara terukur, memuat batasan jam operasional, lokasi yang diperbolehkan, serta standar volume suara yang masuk akal,” paparnya
Selain itu, kata dia, komunitas mengingatkan agar kebijakan yang diambil tidak sampai mematikan ekonomi rakyat kecil. Pasalnya, banyak warga Jember yang menggantungkan hidupnya dari usaha jasa penyewaan sound system beserta perputaran ekonomi UMKM di sekitarnya.
“Banyak warga Jember menggantungkan hidup dari usaha jasa penyewaan sound system, UMKM dari kegiatan sound system, hingga pelaku-pelaku usaha lainnya. Kebijakan tidak boleh mematikan ekonomi rakyat kecil,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen, JSSC menyatakan kesiapannya untuk tetap menjaga ketertiban, menghormati warga sekitar, serta memastikan setiap aturan yang nantinya disepakati bersama dapat disosialisasikan secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat.
Setiap aturan yang disepakati bersama wajib disosialisasikan secara luas, jelas, dan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
Arif kembali menekankan bahwa kehadiran mereka bukan untuk menentang ketertiban, melainkan menuntut keadilan dan ruang keterlibatan dalam menentukan aturan yang menyangkut hajat hidup mereka. Suara yang dihasilkan ditegaskan bukan sebuah bentuk gangguan, melainkan bagian dari kehidupan dan kebudayaan lokal.
“Kami tidak menentang ketertiban. Kami menuntut keadilan dan keterlibatan dalam menentukan aturan yang menyangkut kehidupan kami. Suara kami bukan gangguan, itu adalah bagian dari kehidupan dan budaya kami. Mari duduk bersama, bicara dari hati ke hati, dan cari solusi yang menguntungkan semua pihak,” pungkasnya.
Sebagai informasi, aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap wacana pelarangan total serta pengetatan aturan terhadap sound horeg, yang menyusul adanya desakan dan fatwa/sikap dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) —merujuk Fatwa MUI Jatim Nomor 1 Tahun 2025 dan desakan MUI Jember— terkait dampak negatif sound horeg yang dinilai menimbulkan kebisingan, gangguan kesehatan, serta unsur dlarar (membahayakan) dan tabdzir (pemborosan).






