Maraknya Mafia Peradilan di Indonesia: Ancaman Terhadap Keadilan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 3 Februari 2024 - 22:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi by pixabay admin @succo

Ilustrasi by pixabay admin @succo

Frensia.id – Indonesia, negara dengan sistem hukum yang berbasis pada keadilan, kembali dihantui oleh fenomena yang meresahkan: maraknya mafia peradilan. Keberadaan mafia peradilan menjadi ancaman serius terhadap integritas sistem peradilan Indonesia dan penegakan hukum secara keseluruhan.

Penyebab Maraknya Mafia Peradilan
Ketidakseimbangan Kekuasaan: Kekuasaan yang terkonsentrasi pada sejumlah elit dan oligarki memungkinkan terjadinya intervensi politik dan kepentingan tertentu dalam proses peradilan.

Korupsi: Praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum dan hakim telah menciptakan lingkungan di mana keputusan hukum bisa dibeli, memungkinkan mafia peradilan untuk beroperasi dengan mudah.

Baca Juga :  Sedot Air Muara Sungai Tanpa Ijin, DPRD Tinjau Dua Tambak di Pantai Payangan Jember

Ketidakpercayaan Publik: Ketidakpercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan memperkuat posisi mafia peradilan, karena masyarakat tidak lagi melihatnya sebagai lembaga yang dapat memberikan keadilan yang sejati.

Dampak Maraknya Mafia Peradilan
Pengurangan Kredibilitas Sistem Peradilan: Maraknya mafia peradilan merusak kredibilitas sistem peradilan di mata publik, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan penegakan hukum.

Baca Juga :  Tidak Ingin Memberatkan Masyarakat, Gus Fawait Genjot PAD Tanpa Harus Menaikkan Pajak

Perilaku Kriminal yang Terlindungi: Mafia peradilan memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan, memungkinkan mereka untuk terus melakukan tindakan kriminal tanpa takut akan konsekuensi hukum yang sesungguhnya.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Ketidakadilan dalam sistem peradilan yang dipengaruhi oleh mafia peradilan sering kali mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti penahanan yang tidak adil dan hukuman yang tidak proporsional.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Uji Coba Penutupan Simpang Empat Argopuro Jember Dilakukan Per-Hari ini
Empat Guru Besar Baru Dikukuhkan, Rektor UIN KHAS Jember Tekankan Peran Qowiyyul Amin
Prestasi Akademik menjadi Penilaian Utama, Ketua DPRD Jember Apresiasi Pelaksanaan SPMB SMA-SMKN 2025/2026
Sering Macet, Komisi C Berencana Lakukan Penutupan Simpang Empat Argopuro
Komisi C DPRD Jember Desak Kajian Ulang Penutupan Jalan Gumitir
Cabdin Jember Utamakan Motivasi dan Inovasi Siswa Belajar Selama SPMB 2025
Pemisahan Pemilu 2029: Jalan Tengah Demokrasi atau Tantangan Baru?
Kuliah Gratis Bagi Calon Guru di UIN KHAS Jember, Ada Beasiswa PIAUD dari Pemprov!

Baca Lainnya

Jumat, 4 Juli 2025 - 18:53 WIB

Uji Coba Penutupan Simpang Empat Argopuro Jember Dilakukan Per-Hari ini

Kamis, 3 Juli 2025 - 16:03 WIB

Empat Guru Besar Baru Dikukuhkan, Rektor UIN KHAS Jember Tekankan Peran Qowiyyul Amin

Kamis, 3 Juli 2025 - 08:00 WIB

Prestasi Akademik menjadi Penilaian Utama, Ketua DPRD Jember Apresiasi Pelaksanaan SPMB SMA-SMKN 2025/2026

Rabu, 2 Juli 2025 - 14:48 WIB

Sering Macet, Komisi C Berencana Lakukan Penutupan Simpang Empat Argopuro

Rabu, 2 Juli 2025 - 13:17 WIB

Komisi C DPRD Jember Desak Kajian Ulang Penutupan Jalan Gumitir

TERBARU

wadul Guse (Sumber: Instagram Wadul Guse)

Kolomiah

Wadul Guse dan Paradoksnya

Jumat, 4 Jul 2025 - 08:05 WIB