Maraknya Mafia Peradilan di Indonesia: Ancaman Terhadap Keadilan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 3 Februari 2024 - 22:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi by pixabay admin @succo

Ilustrasi by pixabay admin @succo

Frensia.id – Indonesia, negara dengan sistem hukum yang berbasis pada keadilan, kembali dihantui oleh fenomena yang meresahkan: maraknya mafia peradilan. Keberadaan mafia peradilan menjadi ancaman serius terhadap integritas sistem peradilan Indonesia dan penegakan hukum secara keseluruhan.

Penyebab Maraknya Mafia Peradilan
Ketidakseimbangan Kekuasaan: Kekuasaan yang terkonsentrasi pada sejumlah elit dan oligarki memungkinkan terjadinya intervensi politik dan kepentingan tertentu dalam proses peradilan.

Korupsi: Praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum dan hakim telah menciptakan lingkungan di mana keputusan hukum bisa dibeli, memungkinkan mafia peradilan untuk beroperasi dengan mudah.

Baca Juga :  Wabup Mangkir Paripurna, Fraksi Nasdem: Harusnya Hadir Meski Tak Diundang

Ketidakpercayaan Publik: Ketidakpercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan memperkuat posisi mafia peradilan, karena masyarakat tidak lagi melihatnya sebagai lembaga yang dapat memberikan keadilan yang sejati.

Dampak Maraknya Mafia Peradilan
Pengurangan Kredibilitas Sistem Peradilan: Maraknya mafia peradilan merusak kredibilitas sistem peradilan di mata publik, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan penegakan hukum.

Baca Juga :  Jember Alami Kelangkaan BBM, Begini Tanggapan Akademisi UIN KHAS

Perilaku Kriminal yang Terlindungi: Mafia peradilan memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan, memungkinkan mereka untuk terus melakukan tindakan kriminal tanpa takut akan konsekuensi hukum yang sesungguhnya.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Ketidakadilan dalam sistem peradilan yang dipengaruhi oleh mafia peradilan sering kali mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti penahanan yang tidak adil dan hukuman yang tidak proporsional.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Galakkan Gerakan “Wakaf Oksigen” Saat PBAK, UIN KHAS Jember Lawan Krisis Iklim
Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan, Ribuan Mahasiswa Baru UIN KHAS Jember Bagikan Bibit Pohon Buah Kepada Pengguna Jalan
Rabo Wekasan: Antara Tradisi, Doa, dan Catatan Ilmiah
Beda Pilihan Politik Disebut Khawarij? Begini Jawaban Gus Aab di Harlah Rijalul Ansor Jember
Fraksi PPP DPRD Jember Sebut Reaktivasi Bandara Notohadinegoro Bisa Dongkrak Sektor Wisata-Ekonomi Lokal
Tanpa Bambu, Bumi Akan Mati! Kata Peneliti Universitas Kolombia
Tanggapan Fraksi PKB DPRD Jember tentang Reaktivasi Bandara Notohadinegoro
Ribuan Maba UIN KHAS Jember Ikuti PBAK 2025, Usung Tema Ekoteologi

Baca Lainnya

Jumat, 22 Agustus 2025 - 17:00 WIB

Galakkan Gerakan “Wakaf Oksigen” Saat PBAK, UIN KHAS Jember Lawan Krisis Iklim

Jumat, 22 Agustus 2025 - 16:29 WIB

Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan, Ribuan Mahasiswa Baru UIN KHAS Jember Bagikan Bibit Pohon Buah Kepada Pengguna Jalan

Selasa, 19 Agustus 2025 - 22:26 WIB

Beda Pilihan Politik Disebut Khawarij? Begini Jawaban Gus Aab di Harlah Rijalul Ansor Jember

Selasa, 19 Agustus 2025 - 15:20 WIB

Fraksi PPP DPRD Jember Sebut Reaktivasi Bandara Notohadinegoro Bisa Dongkrak Sektor Wisata-Ekonomi Lokal

Selasa, 19 Agustus 2025 - 15:16 WIB

Tanpa Bambu, Bumi Akan Mati! Kata Peneliti Universitas Kolombia

TERBARU

ilustrasi Gedung MK yang tampak retak, menggambarkan rapuhnya independensi lembaga penjaga konstitusi di tengah tekanan politik.

Opinia

“Jangan Menghantam DPR”: Retaknya Independensi MK

Jumat, 22 Agu 2025 - 10:40 WIB