Meluruskan Narasi Jokowi soal Pemakzulan Satu Paket

Monday, 16 June 2025 - 11:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Frensia.id – Isu pemakzulan presiden atau wakil presiden selalu menyulut perhatian publik. Ia bukan semata soal hukum tata negara, tapi juga menyentuh rasa keadilan, etika kekuasaan, dan arah demokrasi kita. Baru-baru ini, pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terus mencuat ke ruang publik, dan memancing tanggapan langsung dari Presiden ke-7, Joko Widodo.

Dalam keterangannya kepada media, Jokowi menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan secara “satu paket”, berbeda dengan sistem di Filipina. Pernyataan ini sekilas tampak sederhana, namun menyimpan kerancuan serius dalam memahami konstitusi.

Mari buka kitab suci kenegaraan kita: Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Di sana secara eksplisit disebutkan: “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.” Frasa “dan/atau” bukanlah diksi sambil lalu. Ia merupakan hasil perdebatan panjang para ahli konstitusi dan menyimpan muatan yuridis yang khas.

Seandainya konstitusi hanya menyebut “dan”, barulah makna “satu paket” itu menguat. Namun dengan menambahkan “atau”, maknanya menjadi: presiden saja bisa dimakzulkan, wakil presiden saja bisa, atau keduanya sekaligus.

Baca Juga :  Selenggarakan Taswirul Afkar! Ketua Ansor Jember Dorong Pemuda NU Berpihak Pada Sipil

Artinya, jika Gibran selaku wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berat, korupsi, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wapres, maka ia dapat diberhentikan tanpa harus menyeret Presiden Prabowo dalam pusaran pemakzulan itu. Di sinilah letak koreksi narasi Jokowi: ia membawa pemahaman politik tentang pencalonan ke dalam ranah hukum konstitusional yang memiliki rezim berpikir berbeda.

Pemakzulan adalah urusan tanggung jawab individual, bukan kolektif. Jabatan presiden dan wakil presiden memang dipilih dalam satu tiket, tetapi pertanggungjawaban keduanya bersifat terpisah. Sama seperti suami-istri: menikah bersama, tapi tidak lantas berarti jika suami melakukan korupsi, sang istri ikut dijebloskan ke penjara. Begitu pula dalam sistem ketatanegaraan kita—jika wakil presiden melanggar hukum, maka dialah yang bertanggung jawab, bukan pasangannya dalam pencalonan.

Lagipula, logika pemakzulan bukan logika pemilu. Pemilu memang satu tiket. Tapi pemakzulan adalah proses hukum dan politik yang didasarkan pada pertanggungjawaban pribadi terhadap konstitusi dan rakyat. Jokowi benar jika ingin membela Gibran sebagai seorang ayah. Tapi keliru jika membela Gibran dengan memakai tafsir yang menyimpang dari konstitusi.

Apa yang disampaikan Jokowi tampaknya lebih bernuansa politis ketimbang yuridis. Namun narasi seperti ini berbahaya jika dibiarkan. Ia berpotensi menjadi tafsir resmi bagi pendukung buta, padahal cacat secara hukum. Dalam negara hukum, tafsir konstitusi tidak bisa dimonopoli oleh kekuasaan. Tafsir itu adalah milik akal sehat, nalar hukum, dan institusi yang diberi wewenang oleh konstitusi: Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga :  Orasi Ilmiah Moderasi Beragama, Prof Muis: Bukan Agamanya Dimoderat, Tapi Praktik Keagamaannya

“Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.” Ungkapan mendiang Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini layak menjadi renungan bersama. Dalam konteks hari ini, yang lebih penting dari kekuasaan adalah kejujuran intelektual dalam menafsirkan hukum. Membela keluarga adalah hal yang manusiawi, tetapi konstitusi tidak boleh dikorbankan demi ikatan darah. Publik sudah terlalu lelah menyaksikan hukum dipelintir demi melayani kepentingan politik. Jangan sampai narasi “satu paket” ini justru turut memperlebar luka kepercayaan rakyat terhadap hukum.

Pemakzulan Gibran belum tentu layak dilakukan. Namun begitu, membahasnya tidak bisa dilarang. Dan kalaupun harus dilakukan, ia memiliki dasar hukum yang kuat. Demokrasi tidak membutuhkan pemimpin yang takut terhadap hukum. Demokrasi membutuhkan pemimpin yang tunduk pada hukum—bahkan ketika hukum menyentuh keluarganya sendiri. Di situlah martabat seorang negarawan diuji.*

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Dua Ruang Kelas SDN Sidomekar 04 Jember Ambruk Diguyur Hujan
Fakultas Dakwah UIN KHAS Jember Luncurkan Laboratorium Multimedia, Fasilitasi Kompetensi Digital Mahasiswa
Bea Cukai Musnahkan Jutaan Batang Rokok Ilegal di Banyuwangi, Rugikan Negara Hingga Rp 7 Miliar
Jurnal IJIL UIN KHAS Jember Tembus Scopus Usai Lama Mati Suri
MBG di Jember Sebabkan 7 Siswa Sempat Mual-Muntah hingga Masuk Puskesmas
Pemotor Tewas Usai Tabrakan dengan Dump Truk di Tegalsari Banyuwangi
Pada Savic Ali, Ketua PC Fatayat NU Jember Nyatakan Siap Turun Jalan
Selenggarakan Taswirul Afkar! Ketua Ansor Jember Dorong Pemuda NU Berpihak Pada Sipil

Baca Lainnya

Saturday, 14 November 2026 - 19:10 WIB

Dua Ruang Kelas SDN Sidomekar 04 Jember Ambruk Diguyur Hujan

Wednesday, 11 November 2026 - 22:33 WIB

Fakultas Dakwah UIN KHAS Jember Luncurkan Laboratorium Multimedia, Fasilitasi Kompetensi Digital Mahasiswa

Wednesday, 11 November 2026 - 20:11 WIB

Bea Cukai Musnahkan Jutaan Batang Rokok Ilegal di Banyuwangi, Rugikan Negara Hingga Rp 7 Miliar

Tuesday, 10 November 2026 - 18:55 WIB

Jurnal IJIL UIN KHAS Jember Tembus Scopus Usai Lama Mati Suri

Tuesday, 10 November 2026 - 17:42 WIB

MBG di Jember Sebabkan 7 Siswa Sempat Mual-Muntah hingga Masuk Puskesmas

TERBARU

Salah satu pencari kerja terlihat sedang membawa berkas lamaran di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Jember. (Foto: Fadli/Frensia).

Economia

BLK Jember Gelar Job Fair, 26 Perusahaan Buka 500 Lowongan Kerja

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:40 WIB

Discover more from Frensia

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading