Oleh: Halimatus Sa’diyah, M.Pd*
Frensia.id- Di tengah semangat “Merdeka Belajar” yang digaungkan Kementerian Pendidikan, muncul pertanyaan mendasar: apakah sistem kurikulum Indonesia sudah benar-benar merdeka? Ataukah kita masih terkunci dalam warisan sistem sentralisasi kurikulum, yang seragam dari Sabang sampai Merauke tanpa banyak ruang untuk inovasi lokal?
Kurikulum Sentralisasi: Pemerataan, tapi Kurang Kontekstual
Sentralisasi kurikulum selama puluhan tahun di Indonesia dimaksudkan untuk memastikan keseragaman mutu pendidikan. Tidak ada salahnya dan benar adanya tujuan itu penting, apalagi di negara kepulauan yang begitu beragam. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa satu kurikulum nasional tidak selalu cocok untuk semua daerah. Sekolah di pedalaman Papua tentu menghadapi tantangan berbeda dengan sekolah di pusat Jakarta. Sehingga akhirnya ketimpangan terjadi.
Guru-guru kerap mengeluhkan bahwa materi ajar terlalu padat, kurang relevan dengan kebutuhan lokal, dan menghambat kreativitas. Bahkan, tidak jarang sekolah hanya sekadar mengejar kelulusan standar, bukan pemahaman mendalam atau pembelajaran bermakna.
Desentralisasi Kurikulum: Belajar dari Amerika
Negara seperti Amerika Serikat justru menerapkan desentralisasi penuh. Kurikulum disusun oleh negara bagian atau distrik sekolah, sehingga guru dan kepala sekolah memiliki kebebasan besar untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa dan karakter komunitasnya.
Pada masa modern, banyak negara bagian di Amerika menerapkan standar nasional sukarela seperti Common Core State Standards (CCSS), terutama dalam bidang matematika dan bahasa Inggris. Namun, tidak semua negara bagian mengadopsinya secara penuh, karena adanya otonomi lokal dalam pendidikan. Menurut 7 “the existence of 50 different educational systems makes the U.S. a unique example of curricular diversity and educational experimentation” (Kolb, 1984).
Meskipun tidak memiliki kurikulum nasional, banyak negara bagian mengadopsi Common Core State Standards (CCSS) sebagai acuan dalam bidang matematika dan literasi (Welton, 2018).
Hasilnya? Di satu sisi, ada kebebasan dan inovasi tinggi. Tapi di sisi lain, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah bisa sangat mencolok dapat terlihat dari Sumber daya dan kualitas yang berbeda. Inilah tantangan utama dari desentralisasi: ketika terlalu longgar, standar nasional bisa runtuh, dan pendidikan menjadi tidak merata.
Kurikulum Merdeka: Jalan Tengah yang Perlu Diperkuat
Kurikulum Merdeka yang sedang diterapkan di Indonesia saat ini sebenarnya mencoba mengambil jalan tengah. Guru diberikan keleluasaan untuk menyusun pembelajaran berbasis proyek, konteks lokal, dan kebutuhan murid. Ini adalah arah yang sangat baik.
Namun, tantangannya adalah kesiapan guru dan sekolah dalam memanfaatkan kebebasan ini. Banyak guru masih terbiasa dengan sistem instruktif yang serba terpusat. Tanpa pelatihan dan dukungan memadai, desentralisasi justru bisa membingungkan dan menurunkan mutu pembelajaran.
Menuju Desentralisasi yang Bertanggung Jawab
Merdeka Belajar seharusnya bukan sekadar slogan, melainkan transformasi budaya pendidikan. Jika kita ingin melangkah ke arah desentralisasi kurikulum yang sehat, maka:
- Guru perlu diberdayakan, bukan hanya dituntut.
- Pemerintah harus menyediakan pedoman fleksibel yang tetap menjaga mutu.
- Sekolah perlu diberi otonomi yang bertahap, disertai pendampingan.
- Evaluasi pendidikan harus lebih berbasis proses dan konteks lokal, bukan hanya angka nasional.
Pendidikan yang merdeka bukan berarti pendidikan yang liar tanpa arah. Tapi justru pendidikan yang menghormati keberagaman, memberi ruang tumbuh, dan menjaga standar bersama. Jalan tengah antara sentralisasi dan desentralisasi bukan sekadar kompromi teknis, tetapi fondasi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih relevan, adil, dan bermakna.
Penulis : *Penulis adalah mahasiswa Program Doktoral Universitas Negeri Surabaya Program Studi Teknologi Pendidikan dan juga Dosen di STAI Cendekia insani, Situbondo.
