Frensia.id – Belakangan ini, masyarakat dibuat resah oleh informasi bahwa kendaraan dengan STNK yang tidak diperpanjang selama dua tahun akan langsung disita dan datanya dihapus. Bayangkan, motor yang dibeli dengan hasil kerja keras, tiba-tiba bisa hilang hanya karena telat bayar pajak.
Untungnya, dilansir dari berbagai sumber, Korlantas Polri buru-buru mengklarifikasi bahwa kabar ini tidak benar. STNK memang harus diperpanjang setiap tahun, tapi jika tidak, konsekuensinya adalah tilang, bukan penyitaan.
Namun, meskipun kabar itu sudah diluruskan, tetap ada yang mengganjal: bagaimana kalau suatu hari wacana ini benar-benar diterapkan? Negara yang harusnya mengayomi rakyat, malah berpotensi jadi penyita kendaraan terbesar. Ini bukan hanya soal pajak, tapi soal hak milik, keadilan, dan nasib masyarakat kecil yang hidupnya bergantung pada kendaraan roda dua atau empat.
Pajak Telat, Motor Melayang?
Kalau aturan ini diterapkan, dampaknya akan seperti gempa sosial. Pertama, pemilik kendaraan bisa kehilangan asetnya, padahal kendaraan itu dibeli dengan uang sendiri, bukan hadiah dari negara. Banyak orang telat bayar pajak bukan karena malas, tapi karena keuangan sedang sulit. Lalu, apakah solusinya menyita kendaraan mereka? Kalau begitu, negara perlu menjawab satu pertanyaan sederhana: hak milik itu masih diakui atau tidak?
Di sebuah warung kopi pinggir jalan, seorang tukang ojek mengaduk kopinya dengan lesu. “Buat bayar cicilan aja susah, apalagi pajak,” keluhnya kepada rekan sesama ojek. Bayangkan jika motor yang jadi satu-satunya alat mencari nafkah itu tiba-tiba harus disita karena pajak yang telat dibayar. Ini bukan sekadar denda, tapi perampasan alat bertahan hidup.
Dampak lain yang tak kalah serius adalah bencana ekonomi bagi masyarakat kecil. Di Indonesia, motor bukan sekadar kendaraan, tapi nyawa pekerjaan. Dari tukang ojek, pedagang kaki lima, hingga buruh harian, semua bergantung pada roda dua untuk bekerja. Jika kendaraan disita, bagaimana mereka akan bertahan hidup?
Belum lagi beban bagi pemerintah sendiri. Bayangkan jika jutaan kendaraan tiba-tiba disita. Mau disimpan di mana? Mau dilelang bagaimana? Urusan pajak malah berubah jadi masalah administrasi yang rumit dan berbelit.
Antara Pajak dan Hak Milik
Secara hukum, rencana ini juga punya masalah besar. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 jelas menyebut bahwa setiap orang berhak atas kepemilikan pribadi dan tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang. Kendaraan adalah properti pribadi. Jika negara bisa menyita hanya karena pajak telat, di mana batas antara pungutan dan perampasan?
Lalu, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang menyebut bahwa kendaraan yang tidak diregistrasi ulang bisa dihapus dari data kepemilikan. Tapi, dihapus dari sistem bukan berarti negara bisa langsung mengambil alih. Hak kepemilikan tetap ada. Jika tidak bisa dipakai di jalan, seharusnya kendaraan cukup dianggap tidak laik jalan, bukan malah disita seperti barang rampasan.
Kalau negara ingin meningkatkan kesadaran pajak, ada banyak cara lain yang lebih manusiawi. Bisa dengan denda progresif, bisa dengan program pemutihan, bisa juga dengan subsidi pajak bagi masyarakat kurang mampu. Bukannya malah mengambil barang orang seenaknya. Pajak itu kewajiban, tapi negara juga punya kewajiban menjaga hak warganya.
Jangan Sampai Negara Jadi Rentenir
Kebijakan yang tidak adil akan melahirkan kegelisahan. Mungkin hari ini motor yang disita, besok-besok rumah bisa ikut terancam hanya karena telat bayar PBB. Jika logika pajak = penyitaan ini diterapkan secara luas, masyarakat akan bertanya-tanya: negara ini masih pelindung rakyat atau sudah berubah jadi rentenir yang berkedok birokrasi?
Maka, sebelum ada kebijakan yang gegabah, ada baiknya pemerintah berpikir ulang. Pajak memang perlu dibayar, tapi hak milik juga perlu dihormati. Kalau negara mulai menganggap kendaraan masyarakat sebagai “aset yang bisa diambil kapan saja”, jangan salahkan kalau kepercayaan rakyat perlahan ikut terhapus—seperti data kendaraan yang katanya bisa hilang dalam dua tahun.
