FRENSIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, merespons aspirasi dari Komunitas Sound Horeg Jember atau Jember Sound System Community (JSSC), setelah menggelar aksi demonstrasi terkait penolakan larangan penggunaan sound dalam kegiatan masyarakat.
Pemkab Jember akan mengundang komunitas tersebut dalam 2 Minggu mendatang, untuk membahas peraturan penggunaan sound.
Asisten III Bupati Jember Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Imam Sudarmaji, menyampaikan bahwa hasil aspirasi dari aksi demo tersebut, menyepakati tidak ada larangan penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat. Namun akan diatur lebih lanjut di pembahasan Peraturan Daerah (Perda).
“Jadi bisa nyampaikan di Perda dalam tahap pembahasan, mungkin bisa menambahkan item-itemnya,” kata Imam, pada Senin (16/11/2026), siang hari.
Selanjutnya, Pemkab Jember membuka diri dalam proses dialogis dengan komunitas sound horeg terkait peraturan penggunaan sound.
Menurut Imam, aspirasi dan hasil kesepakatan dari mediasi demo akan disampaikan kepada Bupati Jember, Muhammad Fawait.
“Hari ini akan disampaikan apa yang menjadi aspirasi,” tuturnya.
Selain itu, Pemkab Jember juga akan menggelar forum dialogis dengan mengundang yang melibatkan para pihak, termasuk komunitas sound horeg, untuk mencari solusi bersama terkait penggunaan sound.
Sementara itu, Ketua Jember Sound System Community (JSSC), Arif Sugiartani, menyampaikan bahwa pihak komunitas sound siap untuk diatur dalam penggunaan sound.
Namun, kata Arif, pihaknya tidak mau apabila akan dilakukan pelarangan secara total ataupun terdapat pihak yang mengusulkan pelarangan terhadap penggunaan sound.
“Jadi ketika ada usulan kami siap menerima, jika usulan itu masuk akal. Walaupun pada dasarnya sound system ini hanya penyedia jasa. Terkait dancer, miras itu di luar kami. Itu di unsur masyarakat sendiri,” ujarnya.
Arif menegaskan bahwa pihak penyedia jasa sound saat disee karnaval hanya disewa perangkat soundnya, tidak sekaligus dengan penarinya.
“Tidak ada urusannya dengan dancer dan lain sebagainya. Kami siap diatur. Tapi jangan dilarang secara total,” ucapnya.
Arif berkata bahwa dalam 2 minggu mendatang, pihaknya akan diundang untuk merumuskan peraturan penggunaan sound, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Meskipun demikian, kata Arif apabila dalam jangka waktu tersebut tidak kunjung diundang, maka pihaknya akan mengerahkan massa 10 kali lipat di aksi demonstrasi berikutnya.
“Ini kami membatasi karena ini aksi pertama. Kalau hari ini membuahkan hasil, ya sudah selesai. Tapi kalau tidak, kita akan los semuanya,” tuturnya.
Arif menyadari bahwa di internal pihaknya terdapat anggota komunitas yang tidak setuju atas adanya pelarangan tersebut.
“Kita memahami di sisi kami itu ada yang kontra juga. Kami memahami itu, kita berada di tengah. Yang tidak suka kita terima, yang suka kita terima, tengah-tengahnya seperti apa,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Arif untuk menyelesaikan pelarangan tersebut, pihaknya juga telah menyiapkan solusi, salah satunya dengan menyepakati bersama terkait pembatasan-pembatasan penggunaan sound.***






