Telah Diteliti! Politik Gentong Babi Yang Dituduhkan Pada Jokowi Pernah Terjadi Di Pilkada

Tuesday, 23 April 2024 - 05:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Politik Gentong Babi yang Dituduhkan Pada Jokowi (Sumber; Freepik)

Ilustrasi Politik Gentong Babi yang Dituduhkan Pada Jokowi (Sumber; Freepik)

Frensia.id- Telah diteliti dan terjadi sebelumnya, Politik Gentong Babi (Pork Barrel) yang dituduhkan pada Joko Widodo di Sidang Mahkamah Konstitusi kemarin. Semata gaya politik gentong babi ternyata diklaim oleh peneliti telah terjadi pada pemilihan umum sebelumnya, khususnya di Pilkada di beberapa daerah terdahulu.

Hal demikian ini sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh dua akamdimisi Antonius Saragintan (DPR RI) dan Syarul Hidayat, asal Universitas Indonesia (UI). Keduanya menulis jurnal berjudul ” Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011”.

Penelitian mereka diterbitkan dalam Jurnal Politik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UI. Terbit tahun 2016.

Tulisan kedua tokoh akademisi dan politis tersebut berupaya menggali lebih dalam tentang fenomena politik yang menggunakan program-program populis sebagai instrumen untuk memperoleh dukungan politik. Hal demikian disebutnya sebagai praktik politik tong babi.

Fokus mereka adalah pada pola alokasi hibah dan bantuan sosial di Provinsi Banten oleh pemerintah daerah pada tahun 2011. Mereka berupaya tujuan menilai apakah alokasi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai politik distributif Pork Barrel.

Baca Juga :  Gus Fawait Pastikan Pembangunan Sekolah Rakyat di Jember Selesai Akhir Juli

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian keduanya memperlihatkan bahwa alokasi hibah dan bantuan sosial tersebut dipergunakan sebagai strategi politik yang bertujuan untuk memperkuat basis politik petahana. Dalam temuannya, tindakan politik ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga secara selektif ditujukan kepada pendukung loyal petahana dan kelompok-kelompok agama yang memiliki pengaruh besar dalam politik lokal.

Bagi kedua penulis ini, keunikan politik pork barrel di Provinsi Banten, adalah fenomena yang penekanannya pada kelompok berbasis agama sebagai penerima alokasi hibah yang signifikan. Hal demikian mencerminkan dinamika sosial yang unik di masyarakat Banten, di mana pengaruh tokoh agama dan ulama sangat kuat dan seringkali memainkan peran penting dalam proses politik lokal.

Dalam konteks tersebut, memenangkan dukungan dari kelompok agama menjadi kunci strategis bagi petahana dalam konteks Pilkada Banten. Tokoh agama mendapat lebih besar bansos dari pada kelompok dinas pemerintahan, meskipun memiliki pengaruh yang signifikan.

Baca Juga :  Datang ke Jember, Waka Ombudsman RI Puji Pelayanan Publik-Kesehatan Kalahkan Klinik Swasta Jakarta

Hal ini disebabkan oleh kecenderungan kelompok pertahana mesti dan secara konsisten mendukung petahana, terutama jika petahana tersebut berasal dari keluarga yang memiliki pengaruh politik yang kuat, seperti keluarga Atut. Dalam konteks ini, keberadaan ayah Atut yang merupakan seorang terkemuka di Banten menjadi faktor penting yang mempengaruhi dinamika alokasi anggaran.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kelompok target dari kebijakan pork barrel dapat bervariasi tergantung pada struktur sosial masyarakat setempat. Dalam konteks Banten, kelompok berbasis agama menjadi sasaran utama dari alokasi dana hibah dan bantuan sosial karena peran penting mereka dalam politik lokal.

Namun, hal ini mungkin berbeda di daerah lain, di mana kelompok-kelompok lain seperti kelompok sosial, keagamaan, atau kewanitaan dapat menjadi fokus utama dari kebijakan pork barrel. Dengan demikian, konsep politiknya, selalu dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan politik yang berbeda-beda di setiap daerah. (*)

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Frensia Institute: Buku “Presiden Solusi” Banjir Pemberitaan, Tapi Minim Uji Independen
Komisi A DPRD Jember Minta Inspektorat & BKPSDM Periksa ASN Mangkir Kerja yang Malah Naik Jabatan
Respons Gus Fawait Usai Kebijakan PPPK Bisa Jadi PNS: Ini Kado Kemerdekaan
Pemkab Jember Terima Transfer DAU dan DBH Rp223 Miliar, Gus Fawait akan Alokasikan untuk Infrastruktur Desa
Gus Fawait Berharap Angka Kemiskinan Turun Pasca Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 Disetujui DPRD Jember
Inspektorat Jember Telusuri Dugaan Kasus ASN Mangkir Kerja yang Malah Naik Jabatan
Dinsos Jember Anggarkan Rp2,8 Miliar untuk Stiker Warga Miskin, DPRD: Kami Minta Pencetakan Diefisiensi
Pemkab Jember akan Optimalkan Dana Investasi untuk Pembangunan Daerah

Baca Lainnya

Sunday, 23 August 2026 - 01:11 WIB

Frensia Institute: Buku “Presiden Solusi” Banjir Pemberitaan, Tapi Minim Uji Independen

Friday, 21 August 2026 - 19:16 WIB

Komisi A DPRD Jember Minta Inspektorat & BKPSDM Periksa ASN Mangkir Kerja yang Malah Naik Jabatan

Thursday, 20 August 2026 - 18:11 WIB

Respons Gus Fawait Usai Kebijakan PPPK Bisa Jadi PNS: Ini Kado Kemerdekaan

Thursday, 20 August 2026 - 18:06 WIB

Pemkab Jember Terima Transfer DAU dan DBH Rp223 Miliar, Gus Fawait akan Alokasikan untuk Infrastruktur Desa

Thursday, 20 August 2026 - 18:00 WIB

Gus Fawait Berharap Angka Kemiskinan Turun Pasca Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 Disetujui DPRD Jember

TERBARU

Discover more from Frensia

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading