Telah Diteliti! Politik Gentong Babi Yang Dituduhkan Pada Jokowi Pernah Terjadi Di Pilkada

Tuesday, 23 April 2024 - 05:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Politik Gentong Babi yang Dituduhkan Pada Jokowi (Sumber; Freepik)

Ilustrasi Politik Gentong Babi yang Dituduhkan Pada Jokowi (Sumber; Freepik)

Frensia.id- Telah diteliti dan terjadi sebelumnya, Politik Gentong Babi (Pork Barrel) yang dituduhkan pada Joko Widodo di Sidang Mahkamah Konstitusi kemarin. Semata gaya politik gentong babi ternyata diklaim oleh peneliti telah terjadi pada pemilihan umum sebelumnya, khususnya di Pilkada di beberapa daerah terdahulu.

Hal demikian ini sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh dua akamdimisi Antonius Saragintan (DPR RI) dan Syarul Hidayat, asal Universitas Indonesia (UI). Keduanya menulis jurnal berjudul ” Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011”.

Penelitian mereka diterbitkan dalam Jurnal Politik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UI. Terbit tahun 2016.

Tulisan kedua tokoh akademisi dan politis tersebut berupaya menggali lebih dalam tentang fenomena politik yang menggunakan program-program populis sebagai instrumen untuk memperoleh dukungan politik. Hal demikian disebutnya sebagai praktik politik tong babi.

Fokus mereka adalah pada pola alokasi hibah dan bantuan sosial di Provinsi Banten oleh pemerintah daerah pada tahun 2011. Mereka berupaya tujuan menilai apakah alokasi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai politik distributif Pork Barrel.

Baca Juga :  Fraksi NasDem Setujui Rencana Pemkab Jember Utang Rp786 M, Tapi dengan Pembayaran Multiyears

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian keduanya memperlihatkan bahwa alokasi hibah dan bantuan sosial tersebut dipergunakan sebagai strategi politik yang bertujuan untuk memperkuat basis politik petahana. Dalam temuannya, tindakan politik ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga secara selektif ditujukan kepada pendukung loyal petahana dan kelompok-kelompok agama yang memiliki pengaruh besar dalam politik lokal.

Bagi kedua penulis ini, keunikan politik pork barrel di Provinsi Banten, adalah fenomena yang penekanannya pada kelompok berbasis agama sebagai penerima alokasi hibah yang signifikan. Hal demikian mencerminkan dinamika sosial yang unik di masyarakat Banten, di mana pengaruh tokoh agama dan ulama sangat kuat dan seringkali memainkan peran penting dalam proses politik lokal.

Dalam konteks tersebut, memenangkan dukungan dari kelompok agama menjadi kunci strategis bagi petahana dalam konteks Pilkada Banten. Tokoh agama mendapat lebih besar bansos dari pada kelompok dinas pemerintahan, meskipun memiliki pengaruh yang signifikan.

Baca Juga :  ADD Dipangkas, Kades di Jember Keluhkan Pembangunan Desa Lumpuh ke DPRD Jember

Hal ini disebabkan oleh kecenderungan kelompok pertahana mesti dan secara konsisten mendukung petahana, terutama jika petahana tersebut berasal dari keluarga yang memiliki pengaruh politik yang kuat, seperti keluarga Atut. Dalam konteks ini, keberadaan ayah Atut yang merupakan seorang terkemuka di Banten menjadi faktor penting yang mempengaruhi dinamika alokasi anggaran.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa kelompok target dari kebijakan pork barrel dapat bervariasi tergantung pada struktur sosial masyarakat setempat. Dalam konteks Banten, kelompok berbasis agama menjadi sasaran utama dari alokasi dana hibah dan bantuan sosial karena peran penting mereka dalam politik lokal.

Namun, hal ini mungkin berbeda di daerah lain, di mana kelompok-kelompok lain seperti kelompok sosial, keagamaan, atau kewanitaan dapat menjadi fokus utama dari kebijakan pork barrel. Dengan demikian, konsep politiknya, selalu dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan politik yang berbeda-beda di setiap daerah. (*)

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Dishub Jember akan Berlakukan Kembali Parkir Berlangganan
Respons Ketua DPRD Jember soal Pemberlakuan Kembali Parkir Berlangganan: Harapan Baru Pendapatan Daerah
Bupati Fawait Tekankan Pertumbuhan Ekonomi Harus Merata
Fraksi Gerindra Minta Dana Pembangunan Pemkab Jember Merata hingga Pelosok Desa
Kades di Jenggawah Jember Hadapi Dilema soal Rencana Pembangunan KDKMP
Fraksi NasDem Setujui Rencana Pemkab Jember Utang Rp786 M, Tapi dengan Pembayaran Multiyears
Dukung Pinjaman Rp786 Miliar Pemkab Jember, Gus Dofir: Asal Dasar Hukumnya Kuat dan Transparan
Fraksi PDIP Tegaskan Tak akan Geser Sikap soal Penolakan Rencana Pinjaman Rp786 M Pemkab Jember

Baca Lainnya

Saturday, 15 August 2026 - 00:20 WIB

Dishub Jember akan Berlakukan Kembali Parkir Berlangganan

Friday, 14 August 2026 - 15:16 WIB

Bupati Fawait Tekankan Pertumbuhan Ekonomi Harus Merata

Thursday, 13 August 2026 - 19:47 WIB

Fraksi Gerindra Minta Dana Pembangunan Pemkab Jember Merata hingga Pelosok Desa

Thursday, 13 August 2026 - 17:01 WIB

Kades di Jenggawah Jember Hadapi Dilema soal Rencana Pembangunan KDKMP

Wednesday, 12 August 2026 - 19:55 WIB

Fraksi NasDem Setujui Rencana Pemkab Jember Utang Rp786 M, Tapi dengan Pembayaran Multiyears

TERBARU

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Jember, Gatot Triyono (Foto: Istimewa).

Politia

Dishub Jember akan Berlakukan Kembali Parkir Berlangganan

Saturday, 15 Aug 2026 - 00:20 WIB

Discover more from Frensia

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading