Tujuh Catatan Etika Prof. Franz Magnis Suseno

Rabu, 3 April 2024 - 14:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Frensia.id – Prof. Magnis Suseno, seorang budayawan, rohaniawan dan guru besar filsafat khusus filsafat etika karyanya tentang etika seperti Etika Politik, Etika Dasar, Etika Jawa, 12 Tokoh Etika Abad Ke 20, Etika Kebangsaan Dan Etika Kemanusiaan.

Dalam sengketa pilpres 2024, Romo Magnis (sapaan akrabnya) sebagai saksi ahli memberikan catatan penting etika kaitannya dengan pilpres 2024 sebagaimana berikut:

Catatan Pertama, Etika

Etika yang dimaksud ajaran dan keyakinan tentang baik dan tidak baik sebagai kualitas manusia sebagai manusia. Etika membedakan manusia dan binatang. Binatang hanya mengikuti naluri-naluri alami tetapi manusia sadar naruliah hanya boleh diikuti apabila baik dan bukan tidak baik. Apakah seseorang itu baik atau buruk diukur apakah ia hidup secara etis atau tidak.

Catatan Kedua, Hukum

Tuntutan paling dasar etika sejak ribuan tahun dituangkan manusia kedalam ketentuan-ketentuan hukum misalnya larangan menyiksa orang lain. Jadi tidak memperhatikan hukum dengan sendirinya melakukan pelanggaran etika.

Catatan ketiga, Etika dan hukum

Agar manusia dinilai baik secara etis tidak cukup ia tidak melanggar hukum. Etika menuntut lebih yaitu agar manusia selalu juga apabila ada tidak ketentuan hukum harus berbaik hati, jujur, bersedia memaafkan, adil, bertanggungjawab dan seterusnya.

Baca Juga :  Istimewa! DPC PKB Jember Gelar Sarasehan-Sosialisasi Beasiswa Pendidikan untuk Santri

Catatan Keempat, Etika dan Penguasa

Apalagi itu berlaku bagi seorang penguasa misalnya presiden tidak cukup ia tidak melanggar hukum. Seorang Presiden dituntut lebih, Presiden begitu berkuasa, ia bisa memberi perintah, menentukan keselamatan, kegagalan hidup dan mati seseorang.

Agar kita mempercayakan diri pada tangan begitu berkuasa, agar kita merasa aman dengan dia seorang Presiden harus membuktikan diri seorang yang baik, berwawasan kebangsaan, bijaksana, jujur dan adil. Dari seroang penguasa tertinggi dituntut harus dituntun standard etika yang tinggi.

Catatan Kelima, Etika dan Presiden

Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu ada hal yang khusus yang dituntut daripadanya dari sudut etika. Ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggungjawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa.

Segala kesan bahwa ia misalnya menggunakan memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal. Maka seorang presiden harus milik semua, buka milik mereka yang memilihnya. Kalaupun ia berasal dari salah satu partai begitu ia menjadi presiden segenap tindakannya harus demi keselamatan semua.

Baca Juga :  Membaca Hukum Lewat Kacamata Hans Kelsen

Catatan Keenam, Etika dan Pemilu

Yang sekurang-kurangnya dituntut dari sudut suatu pemilu secara etis tentu juga secara hukum adalah agar seluruh prosesnya, persiapannya, pelaksanaannya serta pemastian hasilnya menjamin bahwa setiap warga dapat memilih apa yang mau dipilihnya. Bahwa hasil pemilu persis apa yang dipilih oleh para pemilihnya sendiri.

Catatan Ketujuh, Kegawatan Pelanggaran Etika

Filosofi Immanuel kan memperlihatkan bahwa masyarakat akan menaati perintah dengan senang apabila pemerintah bertindak dengan atas dasar hukum yang berlaku dan hukum berlaku adalah adil dan bijaksana.

Apabila penguasa tidak bertindak tidak dasar hukum dan tidak kepentingan seluruh masyarakat melainkan memakai kuasanya untuk menguntungkan kelompok, kawan dan keluarganya sendiri. Motivasi masyarakat mentaati hukum akan hilang. Nagara hukum merosot dan menjadi negara kekuasaan dan mirip dengan kekuasaan sebuah mafia.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Legislator Gus Rivqy Minta Pemerintah Berantas Mafia Gula Rafinasi dan Perbaiki Tata Kelola
Beda Pilihan Politik Disebut Khawarij? Begini Jawaban Gus Aab di Harlah Rijalul Ansor Jember
Fraksi PPP DPRD Jember Sebut Reaktivasi Bandara Notohadinegoro Bisa Dongkrak Sektor Wisata-Ekonomi Lokal
Tanggapan Fraksi PKB DPRD Jember tentang Reaktivasi Bandara Notohadinegoro
PKB Jember Optimis Reaktivasi Bandara Notohadinegoro Bisa Dongkrak Ekonomi Daerah
Komisi C DPRD Jember Genjot Penyelesaian Jalur Gumitir Dipercepat
Komisi C DPRD Jember Pastikan Kesiapan Reaktivasi Bandara Notohadinegoro
Jalur Gumitir Ditutup, Anggota DPRD Jatim: Dampaknya Tidak Seperti Sekarang Jika Pembangunan JLS Selesai

Baca Lainnya

Sabtu, 23 Agustus 2025 - 14:20 WIB

Legislator Gus Rivqy Minta Pemerintah Berantas Mafia Gula Rafinasi dan Perbaiki Tata Kelola

Selasa, 19 Agustus 2025 - 22:26 WIB

Beda Pilihan Politik Disebut Khawarij? Begini Jawaban Gus Aab di Harlah Rijalul Ansor Jember

Selasa, 19 Agustus 2025 - 15:20 WIB

Fraksi PPP DPRD Jember Sebut Reaktivasi Bandara Notohadinegoro Bisa Dongkrak Sektor Wisata-Ekonomi Lokal

Selasa, 19 Agustus 2025 - 13:52 WIB

Tanggapan Fraksi PKB DPRD Jember tentang Reaktivasi Bandara Notohadinegoro

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 10:53 WIB

PKB Jember Optimis Reaktivasi Bandara Notohadinegoro Bisa Dongkrak Ekonomi Daerah

TERBARU

ilustrasi Gedung MK yang tampak retak, menggambarkan rapuhnya independensi lembaga penjaga konstitusi di tengah tekanan politik.

Opinia

“Jangan Menghantam DPR”: Retaknya Independensi MK

Jumat, 22 Agu 2025 - 10:40 WIB