Frensia.Id- Partai Kebangkitan Bangsa merupakan kendaraan politik warga Nadlatul Ulama’ (NU). Hal ini ditegaskan oleh KH Ma’ruf Amin Di Muktamar ke VI partai berlogo Bumi ini di Bali.
Dalam kesempatan ini juga, Kiai yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden, menyatakan kesediaannya untuk menerima penetapan sebagai Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk periode 2024-2029. Penetapan ini merupakan hasil dari Muktamar yang transparan, berintegritas dan diakui untuk kepentingan yang lebih maslahah.
KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa keputusan untuk menerima jabatan ini diambil demi kepentingan bersama dan demi menjaga stabilitas serta kesinambungan arah perjuangan partai. Ia melihat jabatan tersebut sebagai langkah strategis untuk terus mengawal visi kebangsaan PKB dan memperkuat kontribusi partai dalam pembangunan nasional.
“Karena untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama, untuk kepentingan kita bersama, maka dengan Bismillah, saya terima permintaan itu”, tegasnya saat sambutan kemarin, 25/08/2024.
Tidak hanya menyampaikan hal tersebut. Ia menyadari bahwa PKB secara historis merupakan hasil dari musyawarah Nahdlatul Ulama’. Berdirinya partai yang identik dengan warna hijau ini, ditujukan agar menjadi kendaraan warga NU.
“Waktu itu, orang NU ingin punya partai yang membawa aspirasi mereka. Karena itu PKB disebut sebagai Matiyatun Nahdliyyin, kendaraan politik orang NU”, ungkapnya.
Namun, ia juga mengaku bahwa dalam menjalankan fungsi politiknya, PKB tidak hanya diikuti dan didukung oleh orang NU. Semua pihak mendukung bahkan bergabung dalam partai yang pernah diketuai KH. Abdurrahman Wahid ini.
“Kenapa begitu, karena politik PKB rahmatal lil ‘alamin. Politik untuk semua golongan”, tambahnya.
Pernyataan ini telah memperjelas PKB yang selama ini diperdebatkan. Sebagaimana ramai diperbincangkan sebelumnya, partai ini mendapatkan tekanan dari PBNU.
Pernyataan KH Ma’ruf Amin telah menegaskan bahwa PKB memang benar didirikan oleh NU. Akan tetapi gaya dan nilai yang dipakai dalam politik adalah berorientasi pada siyasah yang rahmatal lil ‘alamin.
Sebagai informasi tambahan. Pada Muktamar VI keenamnya di Bali, juga secara resmi memutuskan KH Muhaimin Iskandar menjabat sebagai ketua umum. Ia resmi menjabat kembali setelah terpilih secara aklamasi.
