Frensia.id- Dua akademisi yang berasal dari negara yang berbeda baru ini mengeluarkan tulisan riset tentang Joko Widodo (Jokowi). Mereka fokus pada politik marginalisasi politik era Jokowi.
Dua akademisi yang dimaksud adalah Amanda tho Seeth dari Institute of Asian and African Studies dan Jafar Suryomenggolo yang saat ini tinggal di Paris. Ia meberi judul artikel kolaboratifnya, “Politics of Marginalisation in Indonesia: The Jokowi Era”.
Hasil penelitian mereka telah terbit pada editorial International Quarterly for Asian Studies dalam bentuk jurnal. Tercatat dalam volume 55 dipublikasi tahun ini, 2024.
Berdasarkan pantauan Frensia, sejumlah kajian yang dilakukan memberikan pemahaman bahwa masyarakat lokal sering kali terpinggirkan dan diabaikan oleh prioritas pembangunan pemerintahan Jokowi yang berfokus pada pencapaian target-target pemerintah yang seringkali terlalu kaku.
Mereka menyajikan sebuah kajian yang menarik untuk dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya di Asia, seperti Malaysia, Vietnam, dan India, yang juga menghadapi dinamika serupa dalam mengejar tujuan pembangunan dengan retorika yang sempit, berdampak negatif pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
Oleh karena itu, kami berharap penelitian perbandingan di masa mendatang akan lebih terfokus pada dinamika politik marginalisasi dan marginalitas di Asia, serta di luar kawasan ini.
Di era Jokowi, politik marginalisasi tampaknya diperkuat oleh struktur oligarki yang telah sangat terlembagakan. Kelompok oligarki ini berbagi kepentingan untuk mempertahankan tingkat ketidaksetaraan politik dan ekonomi yang tinggi demi keuntungan pribadi mereka.
Dengan pengaruh yang kuat di ranah politik dan ekonomi, kelompok-kelompok oligarki ini menghadirkan tantangan besar bagi masyarakat lokal yang semakin terpinggirkan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai proses marginalisasi dari atas ke bawah dan perlawanan dari bawah ke atas perlu memperhitungkan peran elit oligarki dan jaringan kekuasaannya, serta menjadikannya faktor analitis yang krusial.
Untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan semua lapisan masyarakat dan menjaga demokrasi yang sehat, Keduanya menegaskan bahwa Indonesia memerlukan pemerintahan yang lebih responsif. Pemerintah harus memperkuat hak-hak warga negara, meredam konflik sosial, memperkuat program-program perlindungan sosial, serta menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih adil dalam distribusi kekayaan nasional sepanjang jalur pembangunan.
Harapannya, elit politik baru yang berkuasa di masa depan akan lebih peduli pada isu-isu sosial-ekonomi yang disebabkan oleh politik marginalisasi, sebagaimana disorot dalam tulisan ini. Namun, perubahan ini tidak akan terjadi tanpa adanya suara-suara kritis yang lebih kuat dari masyarakat lokal dan gerakan akar rumput, terutama di kalangan generasi muda Indonesia.
Dengan kata lain, kedua akademisi ini mendorong Mobilisasi kaum muda dan masyarakat lokal sebab menjadi kunci penting dalam mendesak perubahan yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
