Frensia.id – Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), menggelar konsolidasi dengan menyatakan sikap atas kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, pada Kamis, (2/4/2026), di Lapangan Basket kampus.
“Mendesak presiden dalam pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Independen, guna mengungkap kasus ini secara objektif, transparan, dan bebas dari intervensi,” tulis salah satu pernyataan sikap hasil konsolidasi dalam Press Release.
Kasus ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan perencanaan yang kuat, sebagaimana terlihat dari bukti rekaman CCTV serta kondisi korban yang mengalami luka berat.
Namun, hingga saat ini proses penegakan hukum dinilai lambat dan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar terhadap komitmen aparat dalam menegakkan keadilan.
Presiden Mahasiswa BEM Unmuh Jember, Irfan Amiluddin, menilai bahwa lambannya proses hukum dalam kasus ini tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Menurutnya, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan muncul ketakutan di kalangan masyarakat sipil untuk menyuarakan kritik.
“Ini bukan hanya soal satu korban. Ini soal masa depan demokrasi. Jika kasus seperti ini dibiarkan lambat, maka siapa pun yang bersuara kritis bisa menjadi korban berikutnya,” kata dia, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, pada Kamis, 2 April 2026.
Irfan akan membawa Press Realese tersebut ke konsolidasi akbar rapat bersama BEM PTMAI Zona V Jawa Timur.
Kata dia, kejadian yang dialami oleh Andrie Yunus kemungkinan juga akan terjadi pada aktivis di Kabupaten Jember.
“Meskipun tidak bisa dipastikan akan sama persis. Kemungkinan terjadi ketika suara kita dianggap sebagai ancaman. Risiko seperti intimidasi, kriminalisasi, atau pembungkaman bisa saja muncul ketika jalur aspirasi tidak berjalan dengan semestinya,” kata Irfan.
Sebagaimana yang tertuang dalam Press Release, Aliansi Mahasiswa Unmuh Jember meminta agar kasus Andrie Yunus tidak diadili di peradilan militer.
“Menuntut agar perkara ini diadili di peradilan umum, bukan semata di peradilan militer, demi menjamin transparansi dan keadilan yang terbuka bagi publik,” tulis dalam keterangan Press Release.
Tak hanya itu, desakan ini juga bertujuan untuk mengungkap berbagai aktor yang terlibat dalam kasus tersebut.
“Mendesak pengungkapan seluruh pelaku, serta mengusut keterlibatan pihak sipil dalam struktur komando dan aktor intelektual, termasuk pihak yang memberi perintah, hingga ke level tertinggi tanpa pandang bulu,” desakan dalam Press Release.
Desakan juga ditujukan pada Komisi III DPR untuk bersikap tegas, aktif, dan konsisten dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum.
Selain itu, Press Release menyoroti peran pemerintah dalam komitmen penegakan HAM, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, terutama dalam konteks posisi Indonesia di tingkat internasional.
Hasil konsolidasi juga mendorong agar penegakan hukum berlapis dengan menggunakan pasal 468 ayat 1 KUHP dan pasal 459 KUHP UU nomor 1 tahun 2023.
Lebih lanjut desakan ditujukan kepada TNI untuk mengevaluasi seluruh personel agar tidak ada kejadian serupa terhadap pejuang Demokrasi.
Aliansi Mahasiswa Unmuh Jember berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, dan mengajak seluruh masyarakat, untuk bersama-sama menjaga ruang demokrasi serta menolak segala bentuk kekerasan terhadap aktivis.
