Frensia.id- Susilo Bambang Yodhoyono, Mantan Presiden RI Pra Jokowi, menulis buku berjudul “Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi“. Terbit tahun 2023 dan kembali diungkit oleh Warganet pasca AHY, Putra SBY, dilantik menjadi Menteti ATR/BPN.
Akun @islah_bahrawi mengupload cover buku tersebut dan menjelaskan bahwa penulisnya sedang tersungkur dalam sosok antagonis kekuasaan.
“Menulis buku itu berat, apalagi sudah terlanjur dicetak. Dan semakin terasa runyam ketika penulisnya harus tersungkur di hadapan sosok antagonis yang terpampang di sampul bukunya“, catatnya akunnya di X.
Warganet pun merespon postingannya dengan beragam. Kebanyakan dari mereka terkejut dan menyatakan penulisnya telah salah langkah. Misalnya akun @_riverheaven berkomentar, “Dan anaknya SBY sudah dilantik jadi Menteri ATR….berilah musuhmu sepotong kue, maka ia akan tunduk padamu“.
Benarkah buka tersebut menentang tindak tunduk Politik Cawe-Cawe Jokowi? Tentu perlu membaca sendiri.
Berdasarkan penelusuran crew frensia.id, tampaknya buku tersebut terlihat ilmiah. Isinya bukan sebagai cercaan pada politik Jokowi. Isinya lebih pada memberika batasan cawe-cawe yang perbolehkan atau sesui dengan Undang-undang.
Sedikitnya ada lima pembahasan penting yang menunjukkan SBY memberikan batasan pada aksi cawe-cawe Jokowi dalam buku tersebut. Adapun kelimanya adalah sebagaimana berikut;
Dilarang Untuk Kepentingan Parpol
SBY dalam bukunya memperbolehkan cawe-cawe. Syaratnya dilakukan untuk kepentingan negara bukan untuk Parpol.
Menurutnya, presidan pertanggung jawab pada rakyat, bukan pada parpol.
Dilarang Menghambat Calon Lain
Buku SBY juga tampak menyoroti dugaan Jokowi menghambat beberapa calon untuk maju bersaing dengan calon pilihan. Tindakan Jokowi yang demikian, sangat disalahkan olehnya.
Ia memandang, jika benar-benar terjadi, Presiden dapat dinilai tidak mampu berbuat adil. Bahkan ia menyebut bukan pimpinan negara yang baik.
Dilarang Intervensi Partai
Pada point pembahasan ini, SBY menyinggung soal ketidaksukaan Jokowi Pada Anies Rasyid Bawswedan. Menurutnya, rasa tidak susak itu sah dalam politik. Namun jangan sampek berlebihan.
Hal yang ia salahkan, jika Jokowi karena alasan tidak suka, melakukan intervensi pada partai pengusung Anies. Baginya, harus menahan diri untuk melakukan hal tersebut.
Jokowi harus mengambil sikap sebagaiman pada perhelatan atau konflik partai demokrat. Keputusannya dianggap tepat saat tidak menyepakati Moeldoko yang melakukan kudeta. Baginya, Jokowi melakukan langkah yang benar kala itu.
Dilarang Memakai Fasilitas Negara
Pembahasan ini berkaitan dengan dukungan Jokowi pada salah satu paslon. Boleh-boleh saja mendukung calon presidan, namun menurutnya, tetap ada batasan.
Batasannya adalah dilarang mengunakan fasilitas negara. Jika itu dilakukan dianggapnya, tidak etis dan bahkan melanggar undang-undang.
Parpol Boleh Disetir Jokowi
Pada aspek ini, tampak SBY tidak begitu menyalahkan Jokowi. Ia hanya menjelaskan, menyetir Parpol boleh asal atas kesepakatan pimpinan partai.
