Frensia.Id– Program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi fokus utama pengawasan DPRD Kabupaten Jember.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi B DPRD Jember, Ahmad Hoirozi dalam agenda Reses Persidangan ke-1 pada Sabtu (14/3).
Pria yang akrab disapa Rozi tersebut menegaskan bahwa pihaknya tidak segan bertindak tegas terhadap pengelola dapur yang tidak patuh pada aturan.
Berdasarkan hasil pantauan lapangan, ditemukan sejumlah dapur yang terindikasi melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP).
Saat ini, kata dia, terdapat puluhan dapur yang masuk dalam radar pengawasan ketat DPRD. Rozi merinci bahwa tindakan yang diambil mulai dari peringatan hingga penangguhan (suspensi).
“Bukan langsung disuspensi, tapi kami beri peringatan terlebih dahulu. Kemarin ada 18 dan 42 dapur yang diberi peringatan karena tidak memiliki izin. Sedangkan yang sudah disuspensi ada tiga dapur karena masalah menu yang tidak sesuai standar,” katanya.
Dia menambahkan bahwa praktik ketidaksesuaian menu sangat merugikan masyarakat serta menciderai tujuan program nasional tersebut.
Pasca-hari raya, tim pengawas direncanakan bergerak lebih masif untuk memantau kondisi di lapangan secara langsung.
“Setelah hari raya nanti tim pengawas direncanakan bergerak lebih masif untuk memantau kondisi di lapangan secara langsung,” ujarnya.
Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah aspek ekonomi kerakyatan. Sejalan dengan instruksi Bupati Jember, Gus Fawait, setiap dapur wajib memberdayakan UMKM lokal untuk menyuplai bahan pokok seperti tempe, tahu, dan kebutuhan lainnya.
“Dapur tidak boleh melakukan monopoli. Jika tidak memanfaatkan UMKM lokal, pengelola akan dijatuhi Surat Peringatan (SP).
Kami ingin ada persaingan sehat dengan banyak penyuplai agar ekonomi warga sekitar ikut bergerak,” paparnya.
Selain MBG, DPRD Jember juga tengah mengawal beberapa program strategis lainnya di tahun 2026 ini, KDMP dan Perbaikan penerangan jalan.
DPRD Jember berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh program, baik nasional maupun daerah, dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat Jember tanpa ada pihak yang mengambil keuntungan sepihak.
