Frensia.id – Massa aksi yang tergabung dalam Pro Garda Indonesia Bersatu (Progib), menggelar demonstrasi di depan DPRD Jember, pada Senin, (22/6/2026).
Aksi tersebut menuntut agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan oleh pemerintah pusat.
Massa berkumpul menyuarakan aspirasinya secara bergantian di depan Gedung DPRD Jember sejak pagi hari sekitar pukul 09:00 WIB.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Subakri Firdaus, menyampaikan bahwa program MBG telah banyak memberi manfaat pada masyarakat.
“Kami berpihak kepada mitra, petani, nelayan, peternak, pedagang dan sebagainya. Makanya kita dukung,” tutur Subakri yang akrab disapa Sukri.
Dia menyatakan bahwa selain MBG, pihaknya juga mendukung program prioritas pemerintah lainya, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Sekolah Rakyat (SR).
Sukri mengatakan bahwa Progib sudah sedari awal menyatakan sikapnya atas dugaan praktik korupsi dalam berjalannya MBG.
Kata dia, pernyataan tersebut bahkan disampaikan sebelum ditangkapnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), pihaknya telah mengirim video aspirasi pada pengurus pusat Progib.
Di sisi lain, Sukri berkata, saat Progib melakukan pengawalan terhadap program MBG, ternyata secara fakta di lapangan masih banyak siswa di wilayah pegunungan, pedesaan, bahkan perkotaan yang belum menerima manfaat tersebut.
Namun, kata dia, ketika Progib mengajukan bantuan layanan MBG, justru ditolak oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN).
Meskipun demikian, kata Sukri, pihaknya telah menulusuri setelah pengajuannya ditolak, bahkan menemukan fakta baru agar bisa diterima oleh BGN.
“Ada oknum menyampaikan kepada saya selaku Ketua Progib, kalau ingin lolos, ya harus ada uang kopi. Pada waktu itu nominalnya gila bukan main Rp 250 juta,” tuturnya.
Sukri berharap program MBG bisa berjalan sukses ke depannya.
“Kami sebagai barisan relawan Bapak Prabowo Subianto tidak terima diperlakukan seperti itu. Kami ingin membantu agar program MBG ini bisa sukses sesuai harapan,” ujarnya.
Menanggapi adanya aksi tersebut, Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menyatakan bahwa pihaknya akan tetap mendukung program prioritas pemerintah pusat yang telah berdampak positif pada masyarakat.
Halim menyarankan ada perbaikan sistem pada program MBG, apabila ditemukan penyimpangan pada pengelola, dan memprioritaskan penerima manfaat lebih tepat sasaran.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal aspirasi massa aksi kepada pemerintah pusat.
“Tentunya kami akan menyampaikan aspirasi ini pada pemerintah pusat, setiap aspirasi sekarang penyampaian sudah melalui online, tentu akan di baca. Nanti akan berkirim surat,” tegasnya.
Selain itu, dia juga mendorong untuk mengevaluasi pada semua Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), agar melakukan perbaikan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.
Halim berharap dengan adanya Kepala BGN yang baru, program MBG akan menjadi lebih baik.
