WALHI; Pemerintah Harus Minta Maaf Pada Masyarakat Adat

Wednesday, 24 January 2024 - 17:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Zensi Suhadi (Direk WALHI) Editor; Mashur Imam. Bahan; Tanggakapan layar Metro TV

Foto Zensi Suhadi (Direk WALHI) Editor; Mashur Imam. Bahan; Tanggakapan layar Metro TV

Frensia.Id/24/01/2024. Kritik kebijakan Food Estate terus bermunculan. Walaupun Cawapres 02, Gibran Rakabumi, pada saat debat meminta jangan membesarkan masalah food estate. Namun beberapa pihak tetap mengkritik problem tersebut. Salah di atara yang keras mengkritik adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Bukan tanpa alasan, satu hari yang lalu Zensi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, menjelaskan bahwa sejak era Soeharto dia teman-temannya telah menyatakan menolak pada program Food Estate. “WALHI sudah berdiri selama 43 Tahun di Indonesia, Food Estatenya Soerhato dulu, WALHI menolak“, katanya di sebuah stasion TV swata kemarin.

Baca Juga :  Fraksi Gerindra Minta Dana Pembangunan Pemkab Jember Merata hingga Pelosok Desa

Menurutnya, sejak awal WALHI memberi masukan. Misalnya, tentang hubungan lahan gambut dengan kebutuhan pangan. Gambut dapat menghasilkan 77 sumber pangan. Nilai ekonominya 2 kali lipat dari sawit. Tapi pendapat ini tidak didengar. Seandainya pemerintah melakukan kajian akademik dengan baik, kebijakan food estate tidak akan diambil.

Alasan penolakan WALHI menurutnya didasarkan pada kajian akademik. Dampaknya tidak sama sekali meningkatkan kebutuhan pangan. Kalau alasannya sebagai ketahanan pangan, itu sebenarnya tidak benar. “Kalau untuk memenuhi kedaulatan pangan, dia sudah menghancurkan kedaulatan pangan. Kalau untuk memenuhi kesejahteran dan kedaulatan rakyat atas tanah, dia sudah merampak tanah rakyat“, tuturnya tegas.

Baca Juga :  PSI Jember Tegaskan Kantor Baru Hasil Gotong Royong Kader, Tak Gunakan Aset Pemkab

Baginya yang dirugikan saat ini, adalah rakyat, khususnya masyarakat adat. Untuk itu, ia memberi masukan, “pemerintah hurus minta maaf pada masyarakat adat“.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

DPRD Jember Lapor Polisi terkait Hilangnya 2 Batu Yoni Situs Pocangan Sukowono
DPRD Jember Dorong Adanya Klarifikasi Dugaan Disiplin ASN Pemkab Jember
Pemkab Jember Lakukan Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Samanhudi Depan Pasar Tanjung
Gus Fawait Tegaskan Kebijakan Perubahan Tata Kelola Pasar Tanjung Jember atas Usulan Pedagang
Gus Fawait Sampaikan Penjelasan Raperda APBD 2027, Targetkan Pendapatan Daerah Senilai Rp 4.520 Triliun
Komisi A DPRD Jember Gelar Hearing Terkait Dugaan Indisipliner ASN
Temui Massa Aksi Pasar Tanjung, Bupati Jember Gus Fawait Ajak Dialog Lesehan di Pendopo
Pesan Pengamat UMKM Jember ke Gus Fawait yang Berpotensi Maju Pilgub Jatim

Baca Lainnya

Tuesday, 29 September 2026 - 16:06 WIB

DPRD Jember Lapor Polisi terkait Hilangnya 2 Batu Yoni Situs Pocangan Sukowono

Tuesday, 29 September 2026 - 11:57 WIB

DPRD Jember Dorong Adanya Klarifikasi Dugaan Disiplin ASN Pemkab Jember

Monday, 28 September 2026 - 22:20 WIB

Pemkab Jember Lakukan Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Samanhudi Depan Pasar Tanjung

Monday, 28 September 2026 - 16:58 WIB

Gus Fawait Sampaikan Penjelasan Raperda APBD 2027, Targetkan Pendapatan Daerah Senilai Rp 4.520 Triliun

Monday, 28 September 2026 - 16:07 WIB

Komisi A DPRD Jember Gelar Hearing Terkait Dugaan Indisipliner ASN

TERBARU

Discover more from Frensia

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading