WALHI; Pemerintah Harus Minta Maaf Pada Masyarakat Adat

Wednesday, 24 January 2024 - 17:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Zensi Suhadi (Direk WALHI) Editor; Mashur Imam. Bahan; Tanggakapan layar Metro TV

Foto Zensi Suhadi (Direk WALHI) Editor; Mashur Imam. Bahan; Tanggakapan layar Metro TV

Frensia.Id/24/01/2024. Kritik kebijakan Food Estate terus bermunculan. Walaupun Cawapres 02, Gibran Rakabumi, pada saat debat meminta jangan membesarkan masalah food estate. Namun beberapa pihak tetap mengkritik problem tersebut. Salah di atara yang keras mengkritik adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Bukan tanpa alasan, satu hari yang lalu Zensi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, menjelaskan bahwa sejak era Soeharto dia teman-temannya telah menyatakan menolak pada program Food Estate. “WALHI sudah berdiri selama 43 Tahun di Indonesia, Food Estatenya Soerhato dulu, WALHI menolak“, katanya di sebuah stasion TV swata kemarin.

Baca Juga :  Bupati Fawait sebut UMKM Pahlawan Penyelamat Ekonomi Nasional

Menurutnya, sejak awal WALHI memberi masukan. Misalnya, tentang hubungan lahan gambut dengan kebutuhan pangan. Gambut dapat menghasilkan 77 sumber pangan. Nilai ekonominya 2 kali lipat dari sawit. Tapi pendapat ini tidak didengar. Seandainya pemerintah melakukan kajian akademik dengan baik, kebijakan food estate tidak akan diambil.

Alasan penolakan WALHI menurutnya didasarkan pada kajian akademik. Dampaknya tidak sama sekali meningkatkan kebutuhan pangan. Kalau alasannya sebagai ketahanan pangan, itu sebenarnya tidak benar. “Kalau untuk memenuhi kedaulatan pangan, dia sudah menghancurkan kedaulatan pangan. Kalau untuk memenuhi kesejahteran dan kedaulatan rakyat atas tanah, dia sudah merampak tanah rakyat“, tuturnya tegas.

Baca Juga :  Gus Fawait Optimis JFC 2026 Dongkrak Perputaran Ekonomi Jember

Baginya yang dirugikan saat ini, adalah rakyat, khususnya masyarakat adat. Untuk itu, ia memberi masukan, “pemerintah hurus minta maaf pada masyarakat adat“.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Pemkab Jember Tanggung Biaya Keberangkatan Kontingen Jamnas XII ke Cibubur Jaktim
ADD Dipangkas, Kades di Jember Keluhkan Pembangunan Desa Lumpuh ke DPRD Jember
Datang ke Jember, Dirjen Kemen PKP Sebut Bakal Bedah 1.355 Rumah Tak Layak Huni
Ngantor di Desa Lagi, Bupati Fawait Turun Langsung Tinjau Pelaksanaan Layanan Homecare
Anggota DPR RI Muhammad Khozin Berharap Layanan Peta Cinta Pemkab Jember Bisa Lebih Ditingkatkan
Dirjen Dukcapil Ungkap Jember Kurang 3 Persen Warganya Selesai Perekaman KTP
Dirjen Dukcapil Apresiasi Layanan Peta Cinta Pemkab Jember
Ombudsman RI Apresiasi Layanan Homecare Kesehatan di Jember, Minta Daerah Lain Meniru

Baca Lainnya

Monday, 10 August 2026 - 21:00 WIB

Pemkab Jember Tanggung Biaya Keberangkatan Kontingen Jamnas XII ke Cibubur Jaktim

Monday, 10 August 2026 - 16:30 WIB

ADD Dipangkas, Kades di Jember Keluhkan Pembangunan Desa Lumpuh ke DPRD Jember

Sunday, 9 August 2026 - 22:09 WIB

Datang ke Jember, Dirjen Kemen PKP Sebut Bakal Bedah 1.355 Rumah Tak Layak Huni

Sunday, 9 August 2026 - 22:03 WIB

Ngantor di Desa Lagi, Bupati Fawait Turun Langsung Tinjau Pelaksanaan Layanan Homecare

Friday, 7 August 2026 - 17:15 WIB

Anggota DPR RI Muhammad Khozin Berharap Layanan Peta Cinta Pemkab Jember Bisa Lebih Ditingkatkan

TERBARU

Discover more from Frensia

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading