Frensia.id- Beda Dengan Joko Widodo (Jokowi), Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengeluarkan instruksi kepada para menteri dan pejabat eselon I di pemerintahannya untuk beralih menggunakan kendaraan dinas berupa mobil diesel buatan dalam negeri, Maung, yang diproduksi oleh Pindad.
Kebijakan ini menciptakan perbedaan mencolok dengan langkah yang diambil oleh pendahulunya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang sebelumnya mengarahkan pejabat pemerintah untuk menggunakan mobil listrik sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, saat acara di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin, 28 Oktober 2024.
Anggito mengungkapkan bahwa semua pejabat kementerian dan eselon I diharapkan segera mengganti kendaraan dinas mereka dengan Maung, sebagai upaya untuk mendukung industri otomotif dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan impor.
“Mulai minggu depan, saya akan menggunakan mobil Maung ini, mobil buatan Pindad,” katanya. Dia menegaskan, “Karena Pak Prabowo sudah mengatakan, tidak ada lagi kendaraan impor untuk eselon I dan menteri.”
Pernyataan Anggito menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri sekaligus memperkuat industri lokal.
Arahan Prabowo mengenai penggunaan Maung ini juga telah disampaikan kepada para menteri dan wakil menteri dalam acara retreat yang berlangsung di Akademi Militer, Magelang, Jawa Timur, pada 25-27 Oktober.
Hasan, salah satu pejabat, menegaskan bahwa instruksi tersebut bertujuan agar seluruh jajaran pemerintahan, termasuk menteri, wakil menteri, dan kepala badan, menggunakan kendaraan dinas Maung, sebagai bentuk dukungan terhadap industri dalam negeri.
Namun, tidak lama setelah pernyataan Anggito, Kementerian Keuangan mengeluarkan klarifikasi. Kemenkeu menyatakan bahwa pernyataan yang disampaikan Anggito tidak dimaksudkan sebagai rencana formal, melainkan hanya contoh untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada semangat untuk mendukung industri lokal, implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan perencanaan yang matang.
Perubahan kebijakan ini menandai pergeseran drastis dari kebijakan sebelumnya di bawah pemerintahan Jokowi. Pada tahun 2022, Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022, yang meminta semua pejabat pemerintah untuk beralih ke kendaraan listrik.
Instruksi ini ditujukan kepada berbagai level pemerintahan, termasuk menteri, sekretaris kabinet, kepala lembaga, serta gubernur dan bupati/wali kota. Dengan kebijakan ini, Jokowi berusaha mendorong percepatan pembangunan ekosistem kendaraan listrik dan hilirisasi industri.
Mobil listrik yang murni (Battery Electric Vehicle/BEV) memiliki keunggulan lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang.
Komitmen Jokowi untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan menunjukkan perhatian pemerintah terhadap isu perubahan iklim dan kebutuhan untuk mengurangi jejak karbon.
Dengan kebijakan baru Prabowo, publik menanti implementasi dan dampaknya terhadap industri otomotif dalam negeri serta bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi upaya Indonesia menuju penggunaan energi yang lebih berkelanjutan. Apakah kebijakan ini akan membawa perubahan positif bagi industri lokal atau justru sebaliknya, hanya waktu yang akan menjawab.
