Frensia.id- Isu kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh pemerintah menjadi 12 % pada Januari 2025 hingga saat ini masih mengundang beragam respon.
Dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), Ketua umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya ikut mengomentari hal tersebut. Ia menggarisbawahi pentingnya penjelasan pemerintah yang utuh.
Sebaliknya, Yenny Wahid, putri Gus Dur, tegas mengkritik langkah pemerintah ini. Ia menilai akan memberatkan rakyat kecil, terlebih ditengah situasi ekonomi sulit.
Dilansir dari beberapa sumber, Gus Yahya meminta pentingnya adanya narasi fiskal yang lebih terang dari pemerintah.
“Agenda dan problematika apa yang melahirkan urgensi penyesuaian pajak, bagaimana nalar fiskalnya, dan benefit apa yang ditawarkan kepada rakyat sebagai hasilnya?” ungkapnya.
Ketua umum Tanfidziah itu menginginkan masyarakat agar mencerna bahwa kebijakan kenaikan PPN 12% tak serta merta muncul, bak badai yang datang tiba-tiba. Ia mengajak semua elemen supaya memikirkan kebijakan ini dengan pikiran jernih. Bukan sebaliknya, masyarakat tidak sekadar menyerukan tuntutan-tuntutan parsial.
Namun, ajakan Gus Yahya agar masyarakat mendengarkan penjelasan pemerintah dengan komprehensif ini vis a vis dengan fakta menyakitkan yang diungkap putri Gus Dur, Yenny Wahid dengan lantang menyampaikan keberatan atas kebijakan ini, ia menautkan kenaikan PPN 12% dengan beban ekonomi yang kian berat.
Bahkan ia meyakini andai hari ini masih ada Gus Dur, ia akan ikut menolak rencana pemerintah ini.
“Jika Gus Dur masih ada, beliau pasti berdiri bersama rakyat kecil dan mengatakan, hentikan rencana ini”. Ujarnya, saat ia menyampaikan sambutan pada haul Gus Dur ke 15 tempo hari.
Yenny cukup prihatin, kondisi rakyat kecil yang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, meroketnya angka pengangguran dan menurunnya daya beli.
Pernyataan Yenny menemukan relevansinya saat ia membandingkan langkah pemerintahan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Singapura, misalnya, rakyat diberikan bantuan tunai, atau negara Vietnam menurunkan tarif pajaknya.
Ironisnya, Indonesia, malah menempuh jalur sebaliknya, menambah dan menaikkan beban pajak. Putri Gus Dur kedua itu menekankan seharusnya yang menjadi prioritas pemerintah adalah kesejahteraan rakyatnya, bukan hanya memenuhi angka-angka fiskal di atas kertas.
Kedua pandangan ini merupakan cerminan dilema yang dijalani oleh banyak negara berkembang, yakni bagaimana mengimbangi kebutuhan fiskal negara dengan kepedulian kepada masyarakat.
Ungkapan Gus Yahya tidak bisa disalahkan, meskipun tak sedikit masyarakat menyayangkan, seakan ketua umum PBNU sedang melegitimasi kebijakan yang menuai pro kontra ini.
Gus Yahya barangkali benar, bahwa pemerintah harus menjelaskan secara utuh dan menyeluruh terkait kebijakan kenaikan PPN 12 %, untuk menyakinkan masyarakat kenaikan tersebut merupakan langkah yang mau tidak mau diambil demi keberlanjutan fiskal.
Namun demikian, kritik Putri Gus Dur, Yenny Wahid juga tak kalah penting. Perlu dipikir matang-matang apakah kebijakan ini benar-benar melihat dampaknya pada kelompok rentan?
Pertanyaan mendasarnya, apakah pemerintah sudah mempertimbangkan alternatif lain? Misalnya, meningkatkan efisiensi anggaran, memberantas korupsi yang masih marak, atau memperluas basis pajak tanpa menaikkan tarif.
Kebijakan yang berbasis keadilan sosial menuntut penguasa untuk tidak hanya mengejar pemasukan negara tetapi juga melindungi yang paling lemah dalam masyarakat.
Masyarakat masih sangat ingat janji Prabowo saat kampanye, ia akan dedikasikan sisa-sisa akhir hidupnya untuk rakyat. “Saya ingin rakyat Indonesia harus terhormat dan hidup lebih layak, ini adalah pengabdian terakhir di sisa umur saya.” Ujarnya saat kampanye seperti terekam dalam beberapa sumber.
Kini sebagai kepala pemerintahan ia mestinya membuktikan janjinya yang menggebu-gebu. Rakyat butuh bukti nyata bahwa apapun yang mereka bayar sebagai pajak dipastikan dikembalikan dalam wujud pelayanan publik yang lebih baik.
Lebih penting dari itu, Ia harus memikirkan ulang kenaikan PPN ini, jika tidak, wajar saja publik merasa ragu dan menolak kebijakan tersebut.
Rencana kenaikan PPN ini menuntut pemerintah untuk lebih peka. Keadilan fiskal bukan hanya soal meningkatkan pemasukan negara, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menambah penderitaan mereka yang sudah hidup dalam kesulitan. Sebagaimana Gus Dur pernah berkata, “Negara itu harus hadir untuk rakyat kecil.” *
